Puan Tolak Rencana Penghapusan Istilah Orde Lama di Penulisan Ulang Sejarah

Puan tolak penulisan ulang sejarah orde lama dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan.

Penolakan ini mengemuka menyusul wacana yang dilontarkan oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang ingin menghilangkan istilah tersebut agar sejarah Indonesia yang ditulis ulang nantinya lebih netral dan inklusif.

Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran POS VIRAL.

Penolakan Tegas Penghapusan Istilah Orde Lama

Puan Maharani menyatakan bahwa sejarah harus tetap disampaikan secara utuh dan transparan. Tanpa menghilangkan fakta-fakta yang telah diakui sebelumnya. Meski fakta itu dianggap pahit atau menyakitkan.

Ia mengingatkan agar penulisan ulang sejarah jangan sampai menimbulkan rasa tersakiti pada pihak manapun dan jangan menghilangkan bagian-bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia.

Puan menegaskan bahwa meski ada ruang untuk memperbaiki sejarah, istilah seperti “Orde Lama” tidak boleh dihapus karena istilah tersebut sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi sejarah nasional.

Dalam pernyataannya, Puan Maharani mengutip semboyan Bung Karno, kakeknya, yang berbunyi “Jas merah” (jangan sekali-kali melupakan sejarah). Sebagai pengingat agar sejarah yang tercatat harus menjadi pijakan yang kuat untuk masa depan bangsa. Menurutnya, menghapus istilah tertentu dalam penulisan sejarah berisiko menghilangkan konteks dan makna sebenarnya dari periode sejarah tersebut.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!

Alasan Pemerintah Ingin Menghapus Istilah Orde Lama

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagai penggagas proyek penulisan ulang sejarah mengatakan bahwa istilah “Orde Lama” tidak pernah digunakan oleh pemerintahan itu sendiri selama masa pemerintahannya sebelum Orde Baru.

Oleh sebab itu, ia mengklaim penggunaan istilah “Orde Lama” sebagai label retrospektif oleh sejarawan dianggap tidak akurat dan dapat menimbulkan interpretasi yang tidak netral. Ia menambahkan bahwa di buku 10 jilid yang sedang disusun. Istilah tersebut sengaja ditiadakan agar perspektif sejarah yang muncul menjadi lebih inklusif dan bebas bias dari aqalkuasa tertentu.

Pendapat Fadli ini menuai kritik, terutama dari pihak-pihak yang melihat istilah “Orde Lama” sebagai bagian sahih dari narasi sejarah Indonesia. Mereka menilai penghapusan istilah ini sebagai upaya rewriting history yang berpotensi menutupi atau merevisi fakta-fakta yang sudah terjadi pada masa pemerintahan Bung Karno dan periode demokrasi terpimpin.

Baca Juga: 

Puan Maharani Minta Kajian Ulang Usulan Usia Pensiun ASN 70 Tahun

Sejarah Istilah Orde Lama Dalam Narasi Nasional

Penggunaan istilah “Orde Lama” merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dari tahun 1945 hingga 1966, yang juga dikenal sebagai era demokrasi terpimpin. Istilah ini berdiri bertolak belakang dengan istilah “Orde Baru” yang menggambarkan rezim Presiden Soeharto yang dimulai setelah kejatuhan Orde Lama.

Istilah Orde Baru bahkan diciptakan oleh rezim itu sendiri untuk menandakan sebuah era baru yang dianggap berbeda secara fundamental dari Orde Lama yang sebelumnya.

Dalam konteks ini, meskipun istilah Orde Lama tidak adalah klaim resmi pemerintahan saat itu. Istilah tersebut telah menjadi elemen penting dalam historiografi Indonesia untuk membedakan periode sejarah dan karakteristik politik yang berbeda.

Oleh sebab itu, penghapusan istilah ini dalam buku sejarah berpotensi menghilangkan identifikasi jelas mengenai ciri khas pemerintahan dan peristiwa yang terjadi dalam periode tersebut.

Penghapusan Istilah Dalam Pendidikan

Penghapusan istilah Orde Lama bukan sekadar isu semantik. Melainkan berdampak pada bagaimana generasi mendatang memahami perjalanan sejarah Indonesia.

Istilah-istilah yang melekat dalam narasi sejarah, termasuk Orde Lama. Menjadi pilar penting dalam pendidikan sejarah nasional. Mereka membantu membentuk pemahaman yang jelas tentang perubahan rezim, kebijakan, dan perjuangan bangsa.

Puan Maharani menyuarakan kekhawatiran agar penulisan ulang sejarah yang sedang berlangsung tidak menghilangkan bagian-bagian penting sejarah Indonesia. Karena setiap fragmen sejarah itu mengandung pelajaran yang bisa diambil untuk membangun arah bangsa ke depan.

Bahkan ketika fakta di masa lalu pahit atau kontroversial. Paparan yang jujur dan komprehensif tetap diperlukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kebenaran sejarah dan hak generasi penerus untuk mengetahui masa lalu bangsa.

Pengkajian Penulisan Ulang Sejarah

Puan Maharani menekankan bahwa proses penulisan ulang sejarah Indonesia harus dilakukan secara transparan. Hati-hati dan melibatkan kajian mendalam.

Dia mengingatkan agar proyek ini tidak terburu-buru sehingga tidak hanya mengacu pada kepentingan politik sesaat. Melainkan mengutamakan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Transparansi dalam penyusunan materi sejarah sangat penting agar tidak menimbulkan polemik dan perbedaan tafsir yang tajam di masyarakat.

Kritik dan dialog ilmiah seharusnya tetap dibuka. Termasuk keberlanjutan perspektif sejarah yang telah ada selama ini, seperti istilah Orde Lama. Agar penulisan ulang tidak menimbulkan kehilangan narasi historis yang sudah diakui oleh banyak pihak.

Simak dan ikuti terus informasi terlengkap tentang Berita Viral Hari Ini yang akan kami berikan setiap harinya.