Kasus korupsi K3 Kemnaker menyeret Noel yang menerima Ducati Scrambler dari tersangka, KPK ungkap kronologi, aliran dana, dan 11 tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan detail penyitaan sepeda motor Ducati Scrambler biru dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel bertanya kepada Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3, Irvian Bobby Mahendro (IBM), mengenai motor gede yang cocok baginya. Pertanyaan itu menjadi awal pemberian motor.
Setelah percakapan tersebut, IBM diduga membelikan Ducati Scrambler dan mengirimkannya ke rumah Noel. Motor dibeli dengan status off the road, artinya tanpa pengurusan surat resmi. Belakangan, motor itu ditemukan di rumah anak Noel dan langsung disita oleh penyidik.
KPK mengungkap bahwa motor menggunakan pelat nomor palsu. Administrasi seperti BPKB dan STNK tidak pernah diurus sejak pembelian pada April 2025. Hal ini memperkuat dugaan upaya menyamarkan identitas kendaraan. KPK akan menggandeng Samsat dan Dispenda untuk melacak asal pelat serta kepemilikan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Skema Dugaan Pemerasan Kasus Korupsi Kemnaker
Kasus ini tidak berhenti pada hadiah motor. KPK menduga terjadi praktik pemerasan terhadap pihak yang mengurus sertifikasi K3. Tarif resmi Rp275 ribu diduga dinaikkan hingga Rp6 juta. Selisih biaya di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu mengalir melalui perusahaan jasa K3.
Dana yang terkumpul dari skema ini diperkirakan mencapai Rp81 miliar. IBM sendiri disebut menerima Rp69 miliar lewat perantara sepanjang 2019–2024. Uang tersebut digunakan untuk belanja pribadi, hiburan, pembelian aset, dan penyertaan modal di perusahaan terafiliasi.
KPK telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari pejabat aktif dan mantan pejabat Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan serta dua pihak swasta. Semua tersangka ditahan 20 hari sejak 22 Agustus 2025. KPK menegaskan penyidikan masih berjalan untuk mendalami peran masing-masing.
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Klaim Bukan OTT, Bukan Pemerasan
Noel membantah tuduhan pemerasan dan menegaskan dirinya bukan hasil operasi tangkap tangan (OTT). Ia meminta publik tidak termakan narasi yang memberatkan sebelum ada putusan pengadilan. Pernyataan ini menegaskan asas praduga tak bersalah.
Menurut KPK, seorang wakil menteri seharusnya mengontrol agar pungutan liar dihentikan. Namun, fungsi itu diduga tidak dijalankan. Apakah hal tersebut terbukti sebagai tindak pidana akan diuji di pengadilan.
KPK juga mengungkap Noel pernah menyebut IBM sebagai “sultan.” Istilah itu dianggap menggambarkan pejabat yang paling banyak uang di lingkungannya. Meski populer, istilah ini tidak otomatis memiliki bobot hukum. Pembuktian akan fokus pada transaksi, struktur keputusan, dan aliran dana.
Barang Bukti Kasus Korupsi Kemnaker
Barang sitaan yang diamankan adalah Ducati Scrambler Nightshift berwarna Nebula Blue. Varian ini terkenal dengan nuansa klasik, seperti pelek jari-jari hitam, jok cokelat bergaya vintage, serta setang lurus dengan spion end bar. Desain tersebut memberi siluet cafe racer yang khas.
Mesinnya berkapasitas 803 cc dengan konfigurasi L-twin berpendingin udara. Tenaga puncak mencapai 73 hp pada 8.250 rpm dengan torsi 64 Nm di 7.000 rpm. Transmisi manual enam percepatan menyalurkan tenaga. Fitur modern meliputi ride-by-wire, panel TFT 4,3 inci, lampu LED penuh, port USB, dan opsi Ducati Quick Shift.
Motor yang disita juga memakai knalpot aftermarket Termignoni, dikenal meningkatkan suara mesin. Harga pasaran Ducati Scrambler Nightshift di Indonesia menembus Rp400 juta. Nilai ini menunjukkan betapa besarnya aset yang diduga terkait gratifikasi.
Baca Juga: Dari Relawan Jadi Tersangka, Immanuel Ebenezer Terseret OTT KPK!
Risiko Di Balik Sertifikasi K3
Para tersangka disangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001. Mereka juga dijerat Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jika terbukti, ancaman pidana berat dan perampasan aset menanti.
Kasus ini menyentuh layanan publik penting: sertifikasi K3 sebagai prasyarat kerja aman. Saat biaya resmi berbeda jauh dengan biaya di lapangan, muncul ruang rente. Pekerja dan perusahaan, terutama UMKM, menjadi korban. Hal ini merusak kepercayaan terhadap institusi dan menambah biaya tersembunyi.
Ke depan, transparansi tarif dan kanal pembayaran digital perlu diperkuat. Pengawasan berbasis data harus mendeteksi biaya yang janggal. Audit di Ditjen terkait serta penegakan etik internal menjadi langkah penting. Sementara itu, penelusuran aset dan pelat nomor palsu akan menentukan pemulihan kerugian negara.
Ikuti terus perkembangan terbaru Kasus korupsi Kemnaker hanya di POS VIRAL. Dukung jurnalisme akurat dengan membagikan artikel ini dan nantikan update selanjutnya.