OTT KPK pada 20 Agustus 2025 menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.
Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya pada 22 Agustus 2025. Modus operandi melibatkan pungutan liar yang jauh melebihi tarif resmi, dengan aliran dana mencapai puluhan miliar rupiah sejak 2019. Presiden Prabowo Subianto telah memecat Immanuel Ebenezer dari jabatannya. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran POS VIRAL.
Kronologi dan Modus Operandi
Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat Immanuel Ebenezer bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan pungutan liar dalam penerbitan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK kemudian mendalami laporan tersebut dan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran uang pemerasan. Operasi penangkapan dilakukan selama dua hari, yaitu Rabu dan Kamis, di mana terjadi penyerahan uang dan penangkapan para terduga pelaku.
Salah satu aliran dana teridentifikasi mengalir kepada Immanuel Ebenezer (IEG).Modus operandinya adalah mempersulit proses pengurusan sertifikat K3 bagi Perusahaan Jasa K3 (PJK3) jika tidak membayar sejumlah uang yang diminta. Padahal, tarif resmi pengurusan sertifikat K3 hanya Rp275.000. Namun, para pekerja dipaksa mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta, yang dua kali lebih besar dari rata-rata pendapatan mereka.
Selisih biaya yang dibayarkan pekerja tersebut diduga mengalir kepada beberapa pihak, dengan total mencapai Rp81 miliar sejak 2019 hingga saat ini. Immanuel Ebenezer sendiri diduga menerima Rp3 miliar pada Desember 2024. KPK menyangkakan Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi kepada para tersangka.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Nikmati Keseruan Nonton Bola, Akses Tanpa Batas, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Peran Immanuel Ebenezer dan Tersangka Lainnya
KPK menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka dengan peran sebagai pejabat atau penyelenggara negara di Kementerian Ketenagakerjaan yang mengetahui, membiarkan, bahkan meminta uang dari praktik pemerasan tersebut. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa proses pemerasan yang dilakukan para tersangka bisa dikatakan sepengetahuan Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer juga merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) untuk periode 2024-2029.
Selain Immanuel Ebenezer, total ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka termasuk Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel Ketiga tahun 2022-2025 (IPN), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022 hingga saat ini (DAA atau GAK), beberapa Sub Koordinator Keselamatan Kerja di Direktorat Bina Ketiga (SP, SKP, SUP), Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (AK).
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja tahun 2025 hingga sekarang (FRZ), Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-2025 (HS), serta pihak dari perusahaan jasa PT KEM Indonesia (TEM dan MM). Salah satu tersangka, Irvian Bobby Mahendro (IBM), yang menjabat Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker 2022–2025, disebut menerima aliran dana sebesar Rp69 miliar sejak 2019 hingga 2024.
Baca Juga:
Barang Bukti dan Harta Kekayaan
Dalam OTT tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara ini, termasuk 15 unit kendaraan bermotor roda empat dan tujuh unit kendaraan roda dua. Rincian kendaraan roda empat yang disita meliputi 12 unit dari IBM, satu unit dari SP, satu unit dari AS, dan satu unit dari GAH. Tujuh unit kendaraan roda dua diamankan dari IPF dan satu unit dari IEE. Selain itu, uang tunai sekitar Rp70 juta dan US$2.201 beserta beberapa pecahan mata uang lainnya juga disita.
Pada penggeledahan di rumah dinas Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta, pada 26 Agustus 2025. Penyidik KPK menyita satu unit mobil Toyota Alphard berpelat B 2364 UYQ. KPK juga menemukan empat unit handphone yang disembunyikan di plafon rumah dinas Noel. Penyidik akan memeriksa Noel untuk memastikan apakah ponsel tersebut sengaja disembunyikan dan menelusuri informasi penting di dalamnya.
KPK masih memburu tiga mobil lainnya yang diduga berkaitan dengan kasus ini, yaitu Land Cruiser, Mercy, dan BAIC. Yang diketahui dipindahkan dari rumah dinas Wamen setelah OTT pada Rabu (20/8/2025) malam. KPK mengimbau pihak yang memindahkan mobil-mobil tersebut untuk kooperatif dan segera menyerahkannya. Kekayaan Immanuel Ebenezer tercatat melonjak signifikan.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2025, Immanuel Ebenezer memiliki total kekayaan Rp17,62 miliar. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan LHKPN 2021 sebesar Rp4,84 miliar. Kendaraan yang dilaporkan dalam LHKPN 2025 meliputi Mitsubishi Pajero, Kia Picanto, Toyota Fortuner, dan Land Cruiser senilai total Rp3,36 miliar. Ia juga memiliki lima rumah di Depok dan Bogor senilai Rp12,14 miliar pada pelaporan 2025.
Dampak dan Reaksi Pemerintah
Penetapan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka memicu reaksi dari berbagai pihak. Presiden Prabowo Subianto telah memecat Immanuel Ebenezer dari jabatan wakil menteri tenaga kerja setelah penetapannya sebagai tersangka. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemberhentian Noel diputuskan melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo.
Prasetyo Hadi juga menyayangkan penangkapan ini dan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan anggota Kabinet Merah Putih untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi.Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa penangkapan wakilnya merupakan pukulan berat bagi kementerian yang belum setahun dipimpinnya.
Yassierli menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pembenahan dan penataan, khususnya terkait integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Ia juga menghormati proses hukum di KPK dan mendukung langkah KPK dalam menindak pelaku korupsi.
Analisis Kasus dan Implikasi
Kasus ini menunjukkan adanya “masalah klasik” dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang belum kunjung dibenahi. Pengamat ketenagakerjaan, Timboel Siregar, menyoroti buruknya pengurusan K3 yang berakibat pada kenaikan insiden kecelakaan kerja dalam enam tahun terakhir. Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat kenaikan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari 182.835 kasus pada 2019 menjadi 462.241 kasus pada 2024.
OTT ini juga menjadi tamparan keras bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia dan cerminan dari masalah sistemik, yaitu paradoks kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Immanuel Ebenezer diduga memanfaatkan kewenangan diskresi dalam penerbitan sertifikasi K3 untuk melakukan pemerasan, mengubah fungsi perlindungan menjadi komoditas.
Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mencederai keadilan sosial. Kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi menyeluruh mekanisme pengawasan dan batasan diskresi di lingkungan kementerian.
Kesimpulan
OTT Immanuel Ebenezer bukan sekadar kasus korupsi individual, melainkan cerminan masalah sistemik dalam tata kelola pemerintahan. Khususnya terkait penyalahgunaan wewenang dalam proses sertifikasi K3. Meskipun Immanuel Ebenezer diduga menjadi dalang di balik skema pemerasan ini, belum ada informasi eksplisit yang menyebutkan siapa dalang utama yang mungkin berada di balik keseluruhan OTT ini. Dalam konteks siapa yang merencanakan penangkapan tersebut.
Kasus ini menyoroti perlunya perbaikan sistemik dalam pengawasan dan penerapan standar integritas untuk memastikan layanan publik berjalan dengan baik. Serta untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari radarkediri.jawapos.com
- Gambar Kedua dari www.qoo10.co.id