Pernyataan Ahmad Sahroni soal pembubaran DPR menuai kritik publik, Polemik kenaikan tunjangan DPR dinilai memperlebar jarak kepercayaan.
Pernyataan keras Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang menyebut seruan pembubaran parlemen sebagai “orang tolol sedunia” memicu reaksi luas. Ucapan tersebut terekam dalam video saat kunjungan kerja di Polda Sumut pada 22 Agustus 2025. Potongan video itu cepat tersebar di media sosial dan menyalakan perdebatan tentang etika komunikasi wakil rakyat.
Isu bermula dari protes publik terkait usulan kenaikan tunjangan anggota DPR, yang kemudian di tanggapi oleh Ahmad Sahroni. Tunjangan yang dipersoalkan meliputi perumahan, paket data, dan uang beras. Kritik muncul karena rencana ini dianggap tidak peka terhadap situasi ekonomi yang sulit dirasakan banyak keluarga.
Gabungan antara ucapan keras politikus dan kemarahan publik membuat isu ini kian panas. Bukan lagi sekadar pernyataan pribadi, melainkan mencerminkan jurang kepercayaan antara DPR dan masyarakat. Klarifikasi Sahroni pada 26 Agustus 2025 pun belum meredakan perdebatan soal transparansi anggaran dan cara komunikasi politisi.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Dari Desakan Bubarkan DPR Hingga Kritik Substansi
Desakan agar DPR dibubarkan menjadi salah satu bentuk protes yang viral. Ungkapan itu lahir dari rasa kecewa atas elit politik yang dianggap jauh dari realitas rakyat. Wacana ini mencerminkan frustrasi masyarakat yang menilai penjelasan soal tunjangan masih minim.
Banyak pihak menilai respons DPR, termasuk Sahroni, tidak menyentuh inti masalah. Alih-alih memaparkan dasar hukum dan mekanisme tunjangan, yang muncul justru pernyataan emosional. Publik menafsirkan hal ini sebagai tanda bahwa DPR enggan menjawab pertanyaan mendasar.
Dengan situasi itu, bukan hanya tunjangan yang dipersoalkan, tetapi juga pola komunikasi wakil rakyat. Saat legitimasi lembaga dipertanyakan, yang dibutuhkan adalah penjelasan terbuka. Masyarakat menginginkan jawaban jelas, bukan pernyataan yang memperlebar jarak.
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Argumen Pembelaan Sahroni
Ahmad Sahroni kemudian memberi klarifikasi bahwa istilah “tolol” ditujukan pada pola pikir, bukan pada masyarakat. Menurutnya, wacana pembubaran DPR hanya karena isu tunjangan adalah cara pandang yang keliru. Ia menyebut, logika semacam itu meremehkan tata kelola negara.
Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia sebagai rujukan. Contoh yang diangkat adalah upaya Gus Dur membubarkan DPR yang berakhir dengan pemakzulan, serta dekrit Bung Karno yang terjadi karena konflik politik besar. Dengan menyebut sejarah, Sahroni ingin menekankan bahwa langkah membubarkan DPR tidak sesederhana yang dibayangkan.
Selain itu, Sahroni mengajak publik untuk menyampaikan kritik secara konstruktif. Ia menekankan perlunya data, transparansi, dan diskusi terbuka. Meski begitu, gaya penyampaiannya tetap menuai kritik karena dinilai menyinggung masyarakat.
Baca Juga: Ahmad Sahroni Sebut Rakyat ‘Tolol’, Ditantang Debat Malah Alasan Mau ‘Bertapa’
Dampak Politik Terhadap Kepercayaan Publik
Secara politik, isu ini berpotensi memperburuk defisit kepercayaan pada DPR. Ketika publik melihat wakil rakyat lebih banyak berbicara defensif, legitimasi lembaga ikut dipertaruhkan. Tekanan dari gerakan masyarakat sipil pun bisa meningkat.
Untuk meredakan krisis, DPR perlu langkah konkret. Pertama, membuka data rinci soal komponen tunjangan agar mudah dipahami publik. Kedua, mengadakan forum terbuka dengan melibatkan pengamat independen dan media untuk memberi penjelasan teknis.
Dari sisi komunikasi, politisi perlu mengadopsi gaya responsif dan empatik. Mengakui keresahan masyarakat akan lebih dihargai ketimbang komentar yang terkesan arogan. Dengan begitu, DPR tidak hanya meredakan kegaduhan, tapi juga memperbaiki hubungan dengan rakyat. Ikuti informasi dan update terbaru melalui POS VIRAL untuk perkembangan polemik ini dan isu politik penting lainnya.