Saturday, September 13POS VIRAL
Shadow

DPR vs Rakyat: Saat Pemerintah Diuji, Pilih Balas Budi Atau Amanah?

Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan rakyat yang diwakilinya seringkali diwarnai ketegangan. Terutama saat pemerintah diuji dalam menghadapi berbagai krisis. ​

DPR vs Rakyat Saat Pemerintah Diuji, Pilih Balas Budi Atau Amanah

Pada momen-momen krusial tersebut, pilihan antara “balas budi” politik kepada kelompok tertentu atau memegang teguh “amanah” rakyat menjadi sorotan tajam. ​Di satu sisi, DPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyerap aspirasi rakyat dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

​Namun, di sisi lain, godaan untuk memprioritaskan kepentingan politik atau kelompok tertentu. Seringkali muncul ke permukaan. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran POS VIRAL.

tebak skor hadiah pulsabanner-free-jersey-timnas

DPR yang Sering “Berulah”

​Beberapa waktu belakangan ini, DPR sering banget jadi sorotan karena berbagai kontroversi. ​Mulai dari isu tunjangan yang dianggap kemahalan. Sampai pernyataan-pernyataan yang bikin rakyat geleng-geleng kepala. ​Banyak banget di media sosial. Yang sampai nyebut “Bubarkan DPR!” saking kecewanya rakyat. ​Ini nunjukkin kalau kepercayaan publik ke wakil rakyat di Senayan itu mulai pudar.

​Contoh paling baru itu pas Wakil Ketua DPR Adies Kadir salah ngomong soal kenaikan tunjangan beras anggota Dewan yang katanya jadi Rp10 juta sampai Rp12 juta per bulan. Terus tunjangan bensin naik dari Rp3 juta jadi Rp7 juta. ​Langsung deh rakyat marah-marah. Soalnya angka segitu gede banget di tengah ekonomi yang lagi susah. ​

Walaupun Adies langsung klarifikasi kalau itu salah data. Dan bilang tunjangan beras cuma Rp200 ribu. Tunjangan bensin tetep Rp3 juta, dan gaji pokok Rp6,5 juta yang enggak naik 15 tahun terakhir. Kemarahan publik udah keburu meledak. ​Apalagi Adies enggak nolak kalau anggota DPR sekarang dapat tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan.

​Isu-isu kayak gini, ditambah lagi pembahasan undang-undang yang kurang melibatkan rakyat atau terburu-buru. Bikin kebijakan yang lahir malah kontroversial. ​Kesannya DPR itu lebih mikirin kepentingan elite atau kelompok tertentu, bukan aspirasi rakyat. ​Ini bikin kepercayaan rakyat makin tergerus.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!

aplikasi nonton bola shotsgoal apk

Peran DPR Saat Pemerintah Diuji Atau Krisis

​Dalam situasi krisis atau saat pemerintah diuji, peran DPR menjadi sangat vital. ​DPR dimandatkan untuk mengawasi dan memastikan kinerja eksekutif sepenuhnya berfokus pada penanganan krisis. ​Fungsi pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. APBN dan kebijakan pemerintah.

Serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun, kerap kali DPR dihadapkan pada pilihan sulit yang dapat mengancam legitimasinya di mata publik.

​Contoh konkret peran DPR saat krisis adalah dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Yang diapresiasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ​Ini menunjukkan bahwa dukungan dan kerja sama DPR sangat penting dalam menghadapi krisis.

​Namun, ada pula kritik terhadap DPR yang dinilai kurang sensitif di masa krisis. ​Misalnya, kunjungan kerja ke luar negeri oleh anggota DPR di tengah krisis ekonomi dianggap tidak bijak. Meskipun ditujukan untuk menjalankan peran pengawasan.

​Perubahan Tata Tertib DPR yang memberi kewenangan lebih besar kepada lembaga legislatif untuk mengevaluasi pejabat publik juga menimbulkan kekhawatiran akan ancaman demokrasi dan krisis konstitusional. ​Jika DPR gagal memulihkan legitimasi publik dan tetap dikuasai oligarki. Maka demokrasi hanya akan menjadi prosedur elektoral tanpa substansi.

Baca Juga: Ahmad Sahroni Sebut Rakyat ‘Tolol’, Ditantang Debat Malah Alasan Mau ‘Bertapa’

Pilihan Antara Balas Budi Atau Amanah?

Pilihan Antara Balas Budi Atau Amanah?

​Dalam menghadapi berbagai isu kebijakan, DPR seringkali dihadapkan pada dilema antara memenuhi amanah rakyat atau membayar “balas budi” politik. ​Isu kementerian gemuk yang diproyeksikan akan dibentuk pemerintahan Prabowo-Gibran misalnya. Memunculkan polemik tentang politik balas budi.

​Pentingnya menjaga amanah rakyat juga tercermin dalam berbagai pandangan moral. ​Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, misalnya, menganggap anugerah adat “Ingatan Budi” sebagai amanah moral untuk pengabdian terbaik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan dedikasi dalam menjalankan tugas publik.

​Fenomena “balas budi” dalam politik bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari bagi-bagi kursi jabatan hingga kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. ​Hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap DPR sebagai representasi rakyat. ​Ketika wakil rakyat lebih memprioritaskan kepentingan individu atau kelompok. Amanah dari rakyat cenderung terabaikan.

Reformasi Total DPR di Tangan Rakyat

​Sudah lama banget DPR kita ini jauh dari rakyat. ​Mereka kayaknya cuma ngeliat rakyat itu sekumpulan pemberi suara yang dibutuhin lima tahun sekali. ​Mereka merasa bukan bagian dari rakyat, makanya curiga kalau rakyat bersuara itu ada niat buat ngerendahin kehormatan mereka.

​Makanya, enggak ada jalan lain selain harus ada reformasi total di DPR. ​Ini harus dimulai dari Pemilihan Umum. ​Rakyat harus jeli milih, partai mana aja yang terang-terangan atau malu-malu nganggap rakyat sebagai musuh. ​Memang ini enggak gampang. Karena hampir semua partai kayaknya kompak buat ngamanin kepentingan masing-masing. ​

Tapi, paling enggak kita bisa lihat. Anggota DPR mana aja yang kelihatan gila hormat. ​Kalau mereka maju lagi. Kita harus rame-rame nyuarain biar mereka enggak dipilih lagi! Biar dipecat sama rakyat.

​Media dan semua elemen masyarakat sipil harus tanpa lelah nyuarain agar anggota DPR yang dekat sama rakyatlah yang dipilih. ​Kalau anggota DPR yang kayak gini yang terpilih. Nanti bakal lebih gampang buat rakyat mendesak reformasi DPR. Baik dari sistemnya maupun kelembagaannya. ​Demokrasi yang sehat itu cuma bisa terwujud kalau wakil rakyat jujur dan berintegritas. Sementara rakyat enggak capek buat terus ngawal dan nuntut transparansi dan akuntabilitas.

Terima kasih atas waktunya. Semoga informasi ini bisa membantu Anda dan siap menghadapi situasi apa pun. Kunjungi kami lagi untuk terus mendapatkan kabar viral dan update terkini lainnya di POS VIRAL.


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Pertama dari news.republika.co.id
  • Gambar Kedua dari beritasatu.com
Tele Grup
Channel WA
Grup FB
Search