Pentingnya Pedoman Perlindungan Anak Dari Terorisme

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya Pedoman Teknis Perlindungan Anak dari Jaringan Terorisme.

Pedoman ini menjadi acuan nasional untuk memperkuat perlindungan anak melalui pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi serta monitoring anak terpapar terorisme. Berikut ini POS VIRAL akan menjelaskan pentingnya pedoman perlindungan anak dari terorisme.

Ancaman Terorisme Terhadap Anak dan Remaja

Anak dan remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi ekstrem karena keterbukaan mereka terhadap informasi digital.

Media sosial dan platform daring sering menjadi sarana perekrutan dan penyebaran paham radikalisme. Oleh karena itu, perlindungan anak dari terorisme bukan hanya soal pengawasan fisik, tetapi juga penguatan ketahanan mental dan nilai-nilai karakter anak.

Menurut Susanti, perlindungan anak dari jaringan terorisme telah diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

Salah satu upaya penting adalah edukasi dan penguatan ideologi nasionalisme sejak dini melalui layanan konseling, rehabilitasi, pendampingan, dan pengasuhan yang tepat.

Dengan begitu, anak dapat memahami nilai-nilai kebaikan, tanggung jawab, empati, dan kemandirian, sehingga lebih tahan terhadap pengaruh negatif termasuk konten ekstremisme kekerasan.

Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!

Peran Keluarga dan Masyarakat Dalam Perlindungan Anak

Perlindungan anak dari terorisme bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kewajiban seluruh pihak, mulai dari keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas.

Peran keluarga sangat krusial dalam membentuk karakter dan daya tahan anak. Orang tua yang aktif mendampingi, memberikan teladan, serta menanamkan nilai-nilai positif akan memperkuat kemampuan anak dalam menolak paham ekstrem.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran strategis melalui lembaga seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Saat ini terdapat 302 unit Puspaga di seluruh Indonesia yang dapat menjadi sarana edukasi, konseling, serta pemantauan terhadap keluarga dan anak yang berpotensi terpapar radikalisme. Program-program ini membantu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan aksi teror berbasis kekerasan.

Baca Juga: Membongkar Isi RUU KUHAP: Benarkah Aparat Bisa Menangkap Tanpa Bukti?

Penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme

Dalam penanganan anak korban jaringan terorisme, Kemen PPPA bekerja sama. Dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) serta dinas terkait di tingkat daerah. Proses penanganan dilakukan secara bertahap mulai dari asesmen, rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, hingga reintegrasi ke lingkungan masyarakat.

Perwakilan Direktorat Pencegahan Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol. Mohammad Dofir, menambahkan bahwa tercatat 19.416 aksi pencegahan terorisme pada tahun 2024, meningkat signifikan dibandingkan 2022 yang hanya 1.536 aksi.

“Meski angka pencegahan meningkat, SOP Kontra Radikalisasi Terhadap Anak tetap menjadi dasar dalam penanganan anak korban jaringan terorisme. Proses kolektif dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait,” ujar Dofir.

Pendekatan ini memastikan bahwa anak tidak hanya dijauhkan dari pengaruh teror, tetapi juga mendapat bimbingan yang memadai. Agar dapat pulih secara psikologis dan sosial. Rehabilitasi yang tepat akan membantu anak kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat. Sekaligus mencegah potensi terulangnya paparan ekstremisme di masa depan.

Kolaborasi Lintas Sektor Sebagai Kunci Sukses

Keberhasilan perlindungan anak dari jaringan terorisme sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, keluarga, hingga komunitas harus bekerja sama untuk membentuk sistem perlindungan yang komprehensif. Koordinasi ini mencakup pencegahan dini, penanganan korban, rehabilitasi, serta monitoring dan evaluasi program perlindungan anak.

Pedoman Teknis Perlindungan Anak dari Jaringan Terorisme menjadi pedoman nasional yang mengatur standar prosedur ini secara jelas. Dengan adanya pedoman, semua pihak memiliki acuan yang sama dalam upaya perlindungan anak, mulai dari identifikasi risiko, pencegahan radikalisasi, hingga reintegrasi sosial. Sinergi yang kuat antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci utama agar anak tumbuh aman, sehat, dan jauh dari ancaman terorisme.

Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap mengenai berita-berita viral lainnya hanya di seputaran POS VIRAL.