Viral di Batam, Juru parkir menolak pembayaran QRIS dan Pemkot Batam meminta Dishub menindak dan membenahi sistem parkir non-tunai.
Seorang juru parkir terlihat menolak pembayaran parkir secara non-tunai menggunakan QRIS, padahal sistem tersebut sudah menjadi kebijakan resmi pemerintah daerah. Kejadian sederhana ini membuka fakta bahwa penerapan parkir digital di lapangan belum sepenuhnya berjalan mulus. Dibawah ini POS VIRAL hadir untuk membahas kejadian paling update dan momen viral yang sedang trending.
Parkir Non-Tunai Di Batam Disorot Jukir Tolak QRIS, Pemkot Diminta Bertindak Tegas
Sebuah video yang menampilkan percakapan antara juru parkir dan pengguna jasa parkir mendadak ramai dibicarakan di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat jelas seorang jukir menolak pembayaran parkir menggunakan QRIS, meskipun metode pembayaran non-tunai itu sudah menjadi kebijakan resmi pemerintah daerah. Peristiwa ini langsung memicu reaksi publik karena menyangkut layanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan, bukan justru menimbulkan kebingungan.
Banyak warganet menilai kejadian ini mencerminkan masih adanya ketidaksinkronan antara kebijakan di atas kertas dan praktik di lapangan. Terlebih, sistem parkir non-tunai selama ini digadang-gadang sebagai solusi transparansi dan efisiensi. Ketika kebijakan tersebut ditolak oleh petugas di lapangan, kepercayaan masyarakat pun ikut dipertaruhkan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Nikmati Keseruan Nonton Bola, Akses Tanpa Batas, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Video Penolakan QRIS Mendadak Viral Di Media Sosial
Video yang beredar luas itu pertama kali menarik perhatian karena memperlihatkan interaksi yang tidak biasa. Seorang pengguna parkir sudah membayar menggunakan QRIS, namun jukir justru menyarankan agar pembayaran digital tidak dilakukan lagi ke depannya.
Dalam video terdengar jukir berkata, “Abang QRIS ya,” lalu dilanjutkan dengan pernyataan yang cukup mengundang tanda tanya, “Maunya tak apa, lain kali tak usah. Masalahnya uangnya ke pemerintah, tak tahu kemana uangnya.”
Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh pengguna parkir yang merasa pembayaran digital justru lebih jelas dan tercatat. Percakapan ini menjadi pemicu viral karena dianggap menunjukkan penolakan terhadap sistem resmi. Tak sedikit warganet yang merasa kejadian seperti ini sering dialami, namun jarang terekspos ke publik.
Baca Juga: Sumatra Mulai Pulih, BNPB Fokus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Pernyataan Jukir Dinilai Bertentangan Dengan Aturan Resmi
Bagian video yang paling menuai sorotan adalah saat jukir menyebut bahwa setoran bisa “dihilangkan” jika pembayaran dilakukan melalui QRIS. Ucapan ini menimbulkan pertanyaan besar soal mekanisme pengelolaan parkir yang sebenarnya terjadi di lapangan.
“Kalau memang sudah aturan, kenapa masih ada penolakan?” tulis salah satu netizen. Komentar lain menyebut, “Masyarakat disuruh ikut aturan, tapi petugasnya sendiri tidak patuh.”
Reaksi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya transparansi. Parkir non-tunai tidak hanya soal kemudahan membayar, tetapi juga memastikan bahwa uang yang dibayarkan benar-benar masuk ke kas daerah dan tidak disalahgunakan.
Respons Sekda Batam Dishub Diminta Turun Tangan
Menanggapi video yang terlanjur viral, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, akhirnya angkat bicara. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari kasus tersebut dan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
“Saya harus pelajari dan koordinasi dulu dengan Dishub,” ujarnya. Firmansyah juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Batam tidak membenarkan adanya jukir yang mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, Dishub harus bertindak tegas jika terbukti ada pelanggaran. “Kalau itu jukir resmi, tentu ada konsekuensi sesuai kontrak. Tidak bisa dibiarkan,” tegasnya. Pernyataan ini memberi sinyal bahwa pemerintah serius menjaga kredibilitas kebijakan parkir non-tunai.
Tantangan Penerapan Parkir Non-Tunai Di Lapangan
Meski demikian, Firmansyah mengakui bahwa penerapan parkir non-tunai di Batam masih menghadapi sejumlah tantangan. Tidak semua jukir memiliki pemahaman yang sama terkait sistem digital, dan pengawasan di lapangan juga belum sepenuhnya optimal.
“Belum sepenuhnya sesuai harapan,” katanya. Ia juga meminta Dishub memastikan apakah jukir dalam video tersebut berstatus resmi atau tidak. Jika tidak resmi, langkah hukum bisa menjadi opsi terakhir untuk menertibkan praktik parkir liar.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan parkir non-tunai bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal edukasi, pengawasan, dan komitmen semua pihak untuk patuh pada aturan.
Parkir Digital Dan Kepercayaan Masyarakat
Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan sistem parkir non-tunai sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Masyarakat sudah mulai terbiasa dengan pembayaran digital karena dianggap praktis dan transparan. Namun, jika masih ada penolakan dari petugas, maka kepercayaan publik bisa menurun.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga membenahi sistem secara menyeluruh. Sosialisasi kepada jukir, pengawasan rutin, serta sanksi yang jelas menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan efektif.
Pada akhirnya, parkir non-tunai bukan sekadar inovasi, melainkan bagian dari upaya memperbaiki layanan publik. Jika semua pihak menjalankan perannya dengan baik, sistem ini bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan parkir di Batam.
Selalu update dengan berita terbaru, informasi terpercaya, dan konten menarik yang kami sajikan spesial untuk Anda setiap hari hanya di POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar pertama dari detik.com
- Gambar Utama dari pintoe.co