Kamis, Oktober 8POS VIRAL
Shadow

Buruh FSPMI Marah! Demo Tolak UMP DKI 2026 yang Dinilai Tak Layak

Ribuan buruh FSPMI menggelar demo di depan Balai Kota DKI Jakarta menolak UMP 2026 yang dinilai tidak layak.

Demo Tolak UMP DKI 2026 yang Dinilai Tak Layak

Mereka menuntut kenaikan upah sesuai kebutuhan hidup layak (KHL), karena kenaikan UMP sebesar Rp 5,7 juta dianggap belum cukup menghadapi inflasi, biaya listrik, BBM, dan harga sembako. Simak dibawah ini POS VIRAL akan membahas berita viral dan terbaru lainnya yang sedang viral yang akan menambah wawasan anda.

NONTON GRATIS LIVE STREAMING STADIONLIVENONTON GRATIS LIVE STREAMING SHOTSGOAL

Buruh FSPMI Gelar Aksi Tolak UMP DKI 2026

Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Aksi ini digelar untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 yang dianggap belum mencukupi kebutuhan hidup layak.

Pantauan detikcom pada Rabu (28/1/2026), massa mulai berkumpul sekitar pukul 10.40 WIB. Jalan Medan Merdeka Selatan arah Patung Kuda tampak tersendat karena arus lalu lintas melambat saat melintasi lokasi demo.

Dalam aksinya, para buruh membawa atribut serikat seperti bendera, spanduk, dan poster tuntutan. Kehadiran massa memadati depan Balai Kota, menandakan tingkat kepedulian buruh terhadap isu kenaikan UMP yang dianggap masih jauh dari harapan.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

Download Aplikasi Shotsgoal - Live Streaming Piala Dunia 2026
📲 DOWNLOAD SEKARANG

Kenaikan UMP 2026 Belum Sesuai Standar KHL

Sekretaris PC SPAMK FSPMI DKI Jakarta, Kuszairi, menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 tidak mencerminkan kenaikan upah yang riil. Menurutnya, nilai UMP yang diputuskan hanya Rp 5,7 juta, sementara kebutuhan hidup layak (KHL) buruh mencapai Rp 5.898.000.

“Kenaikan tarif listrik, BBM, pajak, dan harga sembako sepanjang 2026 membuat UMP yang ada tidak sebanding dengan biaya hidup,” ujar Kuszairi dalam orasinya. Dia menekankan bahwa angka tersebut belum mencerminkan kesejahteraan buruh secara nyata.

Kuszairi menambahkan, ketidaksesuaian UMP dengan KHL membuat daya beli buruh berpotensi menurun. Buruh justru harus mengeluarkan tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga kenaikan upah nominal tidak terasa di kantong mereka.

Baca Juga:TERUNGKAP! Es Jadul Yang Viral Ternyata Tidak Berbahaya, Aparat Yang Menuduh Minta Maaf!

Buruh Berpotensi Kehilangan Daya Beli

Buruh Berpotensi Kehilangan Daya Beli

Para buruh menilai, kenaikan UMP yang minim berisiko menurunkan daya beli mereka. “Kalau kenaikan biaya hidup lebih besar dari kenaikan upah, berarti buruh bukan naik upah, tapi nombok,” jelas Kuszairi. Pernyataan ini menjadi salah satu inti tuntutan FSPMI dalam aksi tersebut.

Selain itu, para peserta demo menyampaikan bahwa peningkatan biaya hidup yang tinggi dapat berdampak luas pada kesejahteraan keluarga buruh, termasuk pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga. Mereka meminta pemerintah memperhitungkan faktor inflasi dan kenaikan kebutuhan pokok saat menentukan UMP.

Aksi ini juga menjadi momen bagi buruh untuk menyuarakan aspirasi mereka secara terbuka. Beberapa peserta membawa poster berisi tuntutan konkret agar UMP DKI Jakarta 2026 dapat lebih adil dan sesuai KHL, sehingga kesejahteraan buruh dapat meningkat.

Demo Buruh dan Tanggapan Pemerintah

Aksi demo berlangsung dengan pengawasan ketat aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Meski sempat menimbulkan kemacetan di Jalan Medan Merdeka Selatan, para buruh tetap menjalankan aksinya secara damai dan tertib.

Pemerintah DKI Jakarta sebelumnya menetapkan UMP 2026 melalui peraturan gubernur. Namun, aspirasi buruh menunjukkan adanya kebutuhan dialog lanjutan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak.

Kehadiran FSPMI dalam aksi ini diharapkan dapat mendorong pembahasan ulang UMP agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi nyata, memperhatikan kenaikan harga kebutuhan pokok, dan memastikan buruh dapat hidup layak tanpa mengalami penurunan daya beli.

Selalu update dengan berita terbaru, informasi terpercaya, dan konten menarik yang kami sajikan spesial untuk Anda setiap hari hanya di POS VIRAL.


Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar pertama dari news.detik.com
  2. Gambar Utama dari news.detik.com
Tele Grup
Channel WA
Grup FB
Search