Gaji Dirut Pertamina Patra Niaga menjadi sorotan publik usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Dirut Riva Siahaan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).
Kasus penyelundupan dan penimbunan pengelolaan minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding tersebut, diketahui menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, yaitu mencapai Rp193,7 triliun. Riva Siahaan merupakan salah satu dari tujuh tersangka yang ditetapkan dalam skandal dugaan penyalahgunaan wewenang ini pada 25 Februari 2025 tersebut. Hal ini disampaikan langsung Abdul Qohar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, (25/2/2025).
Latar Belakang Kasus Dirut Pertamina Patra Niaga
Kasus dugaan korupsi yang menyeret Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, telah menarik perhatian publik, terutama terkait dengan besaran gaji dan fasilitas yang diterimanya. Penetapan Riva Siahaan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) telah menimbulkan pertanyaan tentang sistem keuangan di lingkungan Pertamina. Selain Dirut, beberapa direktur lain juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Dasar Hukum dan Komponen Penghasilan Direksi BUMN
Besaran gaji serta tunjangan yang diterima oleh para direktur Pertamina diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Penghasilan dewan komisaris dan direksi di lingkungan BUMN terdiri dari beberapa komponen, antara lain gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, serta tantiem atau insentif kinerja.
Gaji Dirut Pertamina Patra Niaga ditetapkan berdasarkan pedoman internal Pertamina. Sementara gaji direktur lainnya ditetapkan sebesar 85 persen dari gaji Dirut.
| POSVIRAL hadir di saluran wahtsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Kabar Gembira bagi pecinta bola, khususnya Timnas Garuda. Ingin tau jadwal timnas dan live streaming pertandingan timnas? Segera download!
Rincian Tunjangan dan Fasilitas Direktur Pertamina Patra Niaga
Selain gaji pokok, direktur Pertamina Patra Niaga juga menerima berbagai tunjangan dan fasilitas. Tunjangan tersebut meliputi Tunjangan Hari Raya (THR) maksimal satu kali gaji per bulan per tahun, tunjangan perumahan sebesar 85 persen dari tunjangan perumahan Dirut, dan asuransi purna jabatan dengan premi yang ditanggung perusahaan maksimal 25 persen dari gaji per tahun.
Selain itu, mereka juga mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dan asuransi kesehatan, baik dalam bentuk pertanggungan atau penggantian biaya pengobatan. Serta bantuan hukum jika diperlukan dalam kapasitas jabatan.
Estimasi Gaji Bulanan dan Tahunan Dirut Pertamina Patra Niaga
Berdasarkan Laporan Keuangan 2023 PT Pertamina Patra Niaga, kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci. Termasuk dewan direksi dan komisaris, mencapai US$19,1 juta atau sekitar Rp312 miliar. Dengan tujuh anggota dewan komisaris dan tujuh anggota dewan direksi, jika dibagi rata, setiap individu diperkirakan menerima penghasilan sekitar US$1,36 juta atau sekitar Rp21,8 miliar per tahun. Dengan demikian, estimasi gaji bulanan Dirut Pertamina Patra Niaga mencapai Rp 1,81 miliar.
Tantiem dan Insentif Kinerja
Para dewan direksi Pertamina Patra Niaga berhak menerima tantiem atau insentif kinerja sebagai penghargaan atas pencapaian laba dan kinerja perusahaan. Tantiem ini berfungsi sebagai motivasi bagi direksi untuk bekerja lebih optimal dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Sistem pemberian tantiem ini dirancang untuk menyelaraskan kepentingan direksi dengan kepentingan perusahaan, sehingga kinerja perusahaan yang baik akan memberikan manfaat finansial tambahan bagi para direksi.
Jika perusahaan berhasil mencetak laba dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, diberikan sebagai tambahan dalam bentuk Penghargaan Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI). LTI ini biasanya diberikan dalam bentuk saham atau opsi saham perusahaan. Yang memiliki vesting period atau periode kepemilikan tertentu sebelum dapat dicairkan.
Tujuan dari LTI adalah untuk memastikan bahwa direksi memiliki komitmen jangka panjang terhadap keberhasilan perusahaan. Karena nilai LTI akan sangat bergantung pada kinerja perusahaan di masa depan. Dengan demikian, direksi tidak hanya fokus pada pencapaian target jangka pendek. Tetapi juga pada pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.
Baca Juga:
Kontroversi dan Sorotan Publik
Penetapan Riva Siahaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Patra Niaga telah memicu gelombang kontroversi dan sorotan tajam dari publik. Fokus utama kritik tertuju pada besaran gaji dan fasilitas mewah yang diterima oleh para direksi, termasuk Riva Siahaan sendiri. Publik mempertanyakan apakah kompensasi yang sangat tinggi ini sebanding dengan kinerja dan tanggung jawab yang diemban. Terutama dalam konteks pencegahan praktik korupsi yang justru terjadi di dalam perusahaan.
Selain itu, dugaan praktik pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) menambah berat kecaman terhadap manajemen Pertamina Patra Niaga. Tuduhan ini mencoreng citra perusahaan dan menimbulkan keraguan tentang komitmen manajemen terhadap kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen.
Praktik pengoplosan BBM tidak hanya merugikan konsumen yang mendapatkan produk di bawah standar. Tetapi juga mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal perusahaan yang memungkinkan terjadinya tindakan ilegal.
Implikasi Hukum dan Kerugian Negara
Kasus korupsi yang melibatkan Riva Siahaan dan beberapa direktur lainnya di Pertamina Patra Niaga telah menimbulkan implikasi hukum yang serius dan kerugian negara yang sangat signifikan. Proses hukum terhadap para tersangka akan melibatkan serangkaian penyelidikan, penyidikan, dan persidangan untuk membuktikan kesalahan mereka dan menentukan hukuman yang sesuai.
Implikasi hukum ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat. Tetapi juga pada reputasi dan kredibilitas Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang strategis. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengungkapkan bahwa total kerugian negara dalam perkara korupsi ini mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp193,7 triliun. Kerugian ini meliputi berbagai aspek, seperti kerugian akibat ekspor minyak mentah dalam negeri yang tidak efisien.
Praktik impor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Designated Marketing Unit (DMUT)/Broker yang merugikan. Serta pemberian kompensasi dan subsidi yang tidak tepat sasaran.
Dampak dari kerugian ini sangat besar, karena dapat mengurangi anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainnya.
Harapan akan Tata Kelola yang Lebih Baik
Dengan terungkapnya kasus korupsi ini, muncul harapan besar akan perbaikan signifikan dalam tata kelola perusahaan BUMN. Khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan internal. Kasus ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan prosedur yang ada. Serta mengidentifikasi celah-celah yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi.
Perbaikan tata kelola harus mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap aspek operasional perusahaan. Publik sangat berharap agar para pejabat di perusahaan pelat merah dapat menjalankan tugas. Dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, kejujuran, dan komitmen untuk melayani kepentingan negara.
Mereka harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa jabatan yang mereka emban adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Bukan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi informasi viral terupdate lainnya hanya di POS VIRAL.