Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menyerukan penghentian layanan transaksional kepada pimpinan lembaga peradilan.
Sebagai langkah penting untuk memperkuat integritas dan keadilan di lingkungan peradilan. Dibawah ini POS VIRAL akan menegaskan bahwa pelayanan yang bersifat transaksional justru mencederai asas keadilan dan menimbulkan berbagai persoalan yang merugikan citra lembaga peradilan.
Latar Belakang Seruan Ketua MA
Seruan Ketua MA ini disampaikan pada acara purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung, pada tanggal 16 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Sunarto mengungkapkan mimpi besarnya untuk menghilangkan praktik pelayanan transaksional di lembaga peradilan yang selama ini menjadi sumber banyak kontroversi dan masalah.
Ia menekankan bahwa pelayanan terbaik harus diberikan kepada pencari keadilan, bukan kepada pimpinan lembaga peradilan itu sendiri. Pesan ini muncul di tengah sorotan tajam terhadap beberapa kasus suap dan korupsi yang menimpa aparatur peradilan dalam beberapa tahun terakhir.
Dampak Negatif Layanan Transaksional
Praktik layanan yang bersifat transaksional kerap kali memicu ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketua MA menilai jika pola layanan seperti ini dapat diminimalisir atau dihapuskan. Maka berbagai berita buruk yang selama ini sering menghiasi pemberitaan mengenai lembaga peradilan akan semakin berkurang.
Sunarto menegaskan, layanan yang transaksional bukan hanya menyalahgunakan wewenang, tetapi juga melemahkan fungsi lembaga peradilan. Sebagai institusi yang seharusnya menjadi tempat pengambilan keputusan yang adil dan bebas dari unsur suap atau gratifikasi.
| POSVIRAL hadir di saluran wahtsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Upaya Pembenahan di Pucuk Pimpinan Lembaga
Untuk mewujudkan mimpi besar tersebut, Ketua MA menegaskan perlunya pembenahan serius di tingkat pucuk pimpinan lembaga peradilan. Ia mengingatkan bahwa pimpinan memiliki peran kunci dalam menciptakan budaya kerja yang bersih dan transparan.
Dengan pembenahan ini, diharapkan pimpinan lembaga peradilan dapat memberikan contoh nyata dalam menolak segala bentuk layanan transaksional. Ketua MA juga menekankan bahwa pimpinan harus fokus memberikan layanan kepada masyarakat dan pencari keadilan. Bukan kepada para pejabat di lingkungan peradilan atau bahkan diri mereka sendiri.
Baca Juga:
Kasus Suap Sebagai Pemicu Sorotan
Ketua MA tidak lepas dari tekanan dan sorotan lantaran beragam kasus suap yang melibatkan hakim serta aparatur peradilan muncul di permukaan beberapa bulan terakhir. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan suap terkait vonis bebas pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur. Yang menyeret beberapa hakim Pengadilan Negeri Surabaya, termasuk mantan ketua Pengadilan Negeri tersebut.
Selain itu, sejumlah hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat juga ditahan karena diduga menerima suap dalam penanganan perkara korporasi minyak sawit mentah (CPO). Kasus-kasus ini memberikan tekanan besar bagi MA untuk menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan praktik korupsi di tubuh peradilan.
Penekanan Ketua MA Pada Pelayanan Keadilan
Sunarto menegaskan bahwa pelayanan yang harus dijunjung tinggi adalah pelayanan kepada pencari keadilan. Ia mengingatkan secara tegas agar seluruh aparatur dan pimpinan di lembaga peradilan tidak lagi memberikan layanan yang menguntungkan pimpinan atau aparat internal semata.
Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan harus menjadi prioritas utama agar sistem peradilan dapat berjalan efektif dan dipercaya oleh publik. Penolakan terhadap layanan transaksional juga menjadi upaya untuk memperbaiki citra dan integritas lembaga peradilan di mata masyarakat.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Meski seruan dan upaya pembenahan telah disampaikan secara tegas, tantangan untuk menghilangkan layanan transaksional di lingkungan peradilan masih cukup besar. Hal ini mengingat praktik lama dan budaya yang sudah mengakar tidak mudah dihapuskan tanpa dukungan dan komitmen penuh dari seluruh elemen di lembaga peradilan.
Ketua Mahkamah Agung berharap agar seluruh jajaran peradilan dapat bekerja sama secara serius dan berintegritas tanpa kompromi dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dapat dipulihkan dan lembaga peradilan mampu menjalankan fungsinya secara profesional dan bersih.
Kesimpulan
Seruan Ketua Mahkamah Agung Sunarto untuk menghentikan layanan transaksional kepada pimpinan merupakan langkah penting dalam reformasi peradilan. Demi mewujudkan sistem hukum yang benar-benar melayani dan melindungi hak masyarakat tanpa adanya intervensi atau transaksi yang merusak.
Kunci keberhasilan upaya tersebut terletak pada komitmen pimpinan dan seluruh pegawai peradilan untuk mengedepankan integritas dan pelayanan publik yang adil serta bebas dari praktik korupsi. Simak dan ikuti terus informasi terlengkap tentang Berita Viral yang akan kami berikan setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari mahkamahagung.go.id