Baru-baru ini Indonesia mengalami rugi triliunan rupiah gara-gara maraknya praktik judi online (judol) yang tidak tertangani dengan tegas oleh pemerintah.
Anggota DPR mengkritik sikap pemerintah yang dinilai kurang tegas dalam menindak dan memberantas judi ilegal tersebut, sehingga memungkinkan praktik judi terus berkembang dan merugikan negara secara signifikan. Berikut ini POS VIRAL akan membahas tentang Indonesia rugi triliunan gara-gara judol, DPR kritik pemerintah tak tegas menindak.
Judi Online Merugikan Indonesia Hingga Triliunan Rupiah
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, menegaskan bahwa kerugian besar Indonesia akibat judi online atau judol disebabkan oleh ketidaktegasan aparat penegak hukum dan ketidakpastian hukum.
“Judi ilegal, judol ini merugikan sekian triliun ini semua karena tidak ada kepastian hukum dan tidak ada ketegasan dari pemerintah,” ujar Hasbiallah, dalam acara diskusi publik “Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi” yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Hasbi, Indonesia sebenarnya memiliki kemudahan untuk memberantas judi online karena pemerintah dan kepolisian memiliki kekuasaan yang besar. “(Berantas judol) gampang kok. (Pemerintah) punya kekuasaan dan juga polisi juga punya kekuasaan. Hari ini kita tahu semua sangat berkuasa,” kata dia.
Ia juga menyoroti perlunya pemerintah memperjelas aturan hukum dengan membedakan mana kegiatan judi yang legal dan ilegal di masyarakat. “Bikin aturan hukumnya. Ini dilegalkan, ini tidak dilegalkan. Harus diperketat. Jangan negara ini abu-abu. Undang-undang ini kan jelas, di KUHAP jelas,” ujar Hasbi.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Peran Pemerintah dan Imigrasi dalam Pencegahan Judi Online
Hasbiallah Ilyas mencontohkan perlunya pengawasan ketat terhadap aktivitas masyarakat terutama yang hendak bepergian ke luar negeri untuk tujuan yang meragukan. Ia mengangkat isu keberangkatan banyak masyarakat Indonesia ke Kamboja untuk bekerja di sektor judi online.
“Kamboja ini mengambil keuntungan dari kita karena penegakan hukum di kita yang kurang,” lanjut dia. Lebih jauh ia menandaskan bahwa pihak imigrasi dapat mengambil langkah preventif untuk menghentikan keberangkatan masyarakat yang diduga akan terlibat dalam judi online di luar negeri.
“Pemerintah bisa kok mencegah, bisa kalau (dari) imigrasi. Ini pasti, kan kelihatan. Muka-muka mau wisata. Muka-muka mau main-main. Ini kelihatan,” kata dia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki mekanisme yang bisa dioptimalkan untuk mencegah praktik judi online yang merugikan nasional ini.
Baca Juga:
Fenomena Pekerja Migran Ilegal di Kamboja
Kini, sebanyak 80.000 pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja tercatat sebagai pekerja ilegal yang mayoritas bekerja di bidang judi online dan penipuan (scamming). Kamboja dikenal sebagai negara yang melegalkan bisnis judi, sehingga sektor ini menjadi magnet bagi PMI ilegal untuk mencari nafkah. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyebut bahwa mayoritas PMI di Kamboja berangkat melalui jalur ilegal atau calo yang tidak sesuai prosedur resmi.
“Ilegal semua (PMI di Kamboja) karena kita enggak punya kerja sama penempatan dengan mereka,” ujar Karding, usai memberikan pengarahan kepada Gubernur Jawa Tengah dan bupati di kantor Gubernur Jateng, Selasa (15/4/2024). Kondisi ini memperlihatkan pergeseran pola migrasi tenaga kerja Indonesia yang menyebabkan kerentanan pekerja dan menimbulkan persoalan hukum serta sosial.
Fenomena PMI ilegal di sektor judi online menuntut perhatian serius dari pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penempatan tenaga kerja secara ketat. Jika tidak, dampak negatifnya akan berpotensi semakin meluas baik dari sisi ekonomi maupun keamanan negara.
Pentingnya Kepastian Hukum dan Ketegasan Pemerintah
Hasbiallah menyoroti bahwa ketidakjelasan hukum mengenai judi online membuat praktik ilegal ini berjalan bebas dan meluas. Kepastian hukum bukan hanya soal aturan tertulis, namun harus diikuti dengan tindakan nyata menegakkan hukum secara tegas agar efek jera dirasakan oleh para pelaku judi online. Ia mengingatkan bahwa sudah ada aturan dalam KUHAP yang seharusnya menjadi landasan tindakan hukum.
“Kepastian hukum dan ketegasan pemerintah menjadi kunci utama agar kerugian negara akibat judi online bisa ditekan,” ujarnya. Tanpa langkah tegas, judi online akan terus menjadi sumber kerugian ekonomi dalam jumlah besar dan berpotensi merusak stabilitas sosial masyarakat.
Peran aktif pemerintah diperlukan dalam mengkomunikasikan batasan hukum kepada masyarakat. Sehingga terdapat kesadaran dan pemahaman yang jelas terutama di wilayah rawan. Ketegasan ini harus diikuti dengan sinergi aparat dan lembaga terkait sehingga penindakan berjalan konsisten dan efektif.
Tingkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum Judi Online
Mengatasi judi online membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk aparat hukum, kementerian terkait, serta institusi penegak imigrasi agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh. Hasbiallah mengajak pemerintah untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuasaan yang dimiliki untuk memberantas praktik judi ilegal.
Pengawasan tentang keberangkatan warga negara ke luar negeri harus diperketat untuk mengeliminasi jalur-jalur ilegal yang membawa PMI ke sektor judi online, khususnya ke negara seperti Kamboja yang membuka peluang judi legal. Ini penting untuk mencegah kerugian finansial dan sosial yang lebih besar lagi.
Langkah preventif dan penegakan yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar judi online tidak berkembang semakin luas dan merugikan negara serta masyarakat. Pemerintah pun harus memberikan edukasi kepada publik untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online dan implikasi hukum yang mengikutinya.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca informasi ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan ragu datang kembali untuk mengetahui lebih banyak lagi informasi yang ada di POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari www.kompas.id