Aparat TNI membubarkan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi” di Kota Ternate, Maluku Utara pada Jumat (8/5) malam.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Benteng Oranje tersebut mengundang penolakan dari aparat karena dinilai berpotensi memicu konflik. Pembubaran ini memicu kontroversi terkait kebebasan berekspresi dan sensitivitas isu SARA di wilayah tersebut.
Temukan rangkuman informasi paling menarik dan sedang viral di bawah ini yang siap menambah wawasan Anda, hanya di POS VIRAL!
Lokasi dan Waktu Kegiatan Nobar Yang Dibubarkan
Penyelenggara menggelar nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi” di Pendopo Benteng Oranje, sebuah situs bersejarah di Kota Ternate. Masyarakat Ternate biasa menggunakan Benteng Oranje, bangunan peninggalan era kolonial, sebagai tempat kegiatan budaya dan diskusi. Penyelenggara memilih lokasi ini sebagai ruang publik yang netral untuk aktivitas intelektual dan seni.
Sejumlah mahasiswa, aktivis, dan anggota organisasi masyarakat sipil menghadiri acara yang dimulai pada Jumat (8/5/2026) malam tersebut. AJI Ternate mengadakan kegiatan ini, yang mencakup nobar film dan diskusi sesuai jadwal. Rencananya, acara ini akan berlangsung selama tiga jam dengan sesi diskusi setelah pemutaran film selesai.
Aparat TNI sudah memantau kegiatan ini melalui media sosial sebelum nonton bareng dimulai. Keberadaan kegiatan ini viral di platform digital dan memicu respons dari berbagai pihak yang merasa khawatir tentang dampaknya bagi kerukunan di Ternate. Apparat kemudian datang ke lokasi untuk memantau jalannya acara sejak awal acara berlangsung.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Rekomendasi Dandim Ternate Soal Pembubaran
Dandim 1501 Ternate Letkol Inf Jani Setiadi menyatakan bahwa film “Pesta Babi” mendapat banyak penolakan karena bersifat provokatif. Menurutnya, penilaian negatif terhadap isi film datang dari masyarakat yang banyak melihat di media sosial. Jani menegaskan bahwa ini bukan pendapat pribadi tetapi refleksi dari kekhawatiran masyarakat Ternate yang luas.
Ia meminta penyelenggara menghentikan nobar karena menilai isu SARA di Maluku Utara sangat sensitif dan mudah dipolitisasi. Sejarah konflik panjang di wilayah tersebut menuntut kehati-hatian dalam membahas topik sensitif. Pihak keamanan khawatir film ini memicu kembali ketegangan antar-kelompok di masyarakat.
Dandim kemudian mempersilakan pihak penyelenggara melanjutkan diskusi sesuai agenda tanpa nobar film. Dandim mengambil keputusan membubarkan nobar setelah mempertimbangkan secara matang kondisi keamanan dan stabilitas di Ternate. Namun penyelenggara tidakacsari dengan keputusan ini dan tetap memutar film.
Baca Juga: Viral! Polisi Lampung Tewas Ditembak Dua Pelaku Curanmor, Ini Faktanya
Reaksi Penyelenggara dan Kritik Terhadap Pembubaran
Ketua AJI Ternate menegaskan bahwa aparat tidak dapat menjadikan potensi konflik sebagai dasar untuk membubarkan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi sama sekali. Penyelenggara menilai pembubaran ini sebagai bentuk intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi masyarakat sipil.
Saat film berputar, aparat kembali menghentikan kegiatan karena menganggap film tersebut sensitif dan berpotensi memicu konflik. Namun pihak penyelenggara tetap melanjutkan pemutaran film sambil berdebat dengan aparat tentang hak mereka untuk mengekspresikan pendapat. Ketegangan memuncak ketika aparat meminta semua peserta meninggalkan lokasi dengan segera.
Penyelenggara menganggap pembubaran ini sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi. Mereka juga menilai ada praktik sensor terhadap film yang mengungkap isu deforestasi dan pelanggaran hak masyarakat adat. Publik melayangkan kritikan tajam kepada TNI dan pemerintah daerah karena menganggap mereka menutup ruang diskusi.
Dampak Pembubaran Terhadap Kebebasan Berekspresi
Pembubaran nobar film “Pesta Babi” di Ternate menyusul pembubaran serupa di UIN Mataram dan Universitas Mataram. Aparat telah membubarkan pemutaran film karya sutradara Dandhy Dwi Laksono ini di beberapa lokasi di seluruh Indonesia, termasuk Bali dan NTB. Pola pembubaran yang seragam menimbulkan pertanyaan besar tentang tekanan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.
Kegiatan nobar ini mengupas dampak deforestasi hingga perampasan tanah adat di Papua yang menjadi isu sensitif secara nasional. Pembubaran di berbagai lokasi menunjukkan adanya kekhawatiran sistematis terhadap konten yang mengkritik kebijakan pemerintah dan korporasi. Aktivis HAM menilai ini sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
Masyarakat sipil Indonesia mengkritik keras pembubaran berulang kali terhadap nobar film dokumenter ini. Mereka meminta aparat dan pemerintah menghormati hak warga negara untuk mengakses dan mendiskusikan informasi tanpa sensor. Kasus Ternate akan jadi preseden berbahaya jika pembubaran seperti ini terus terjadi secara sistematis.
Temukan rangkuman informasi paling menarik dan sedang viral di bawah ini yang siap menambah wawasan Anda, hanya di POS VIRAL!
Sumber Informasi Gambar:
Gambar Pertama dari asatunews.co.id
Gambar Kedua dari rri.co.id