Alasan dan kontroversi penyegelan tiga pulau kecil di Kepulauan Riau (Kepri) oleh KKP terkait dengan aktivitas pemanfaatan pulau.
Ruang laut yang tidak sesuai ketentuan dan tanpa izin resmi, berupa pertambangan pasir dan reklamasi yang berpotensi merusak lingkungan. Dibawah ini POS VIRAL akan membahas langkah ini diambil sebagai respons atas pengaduan masyarakat dan untuk mencegah kerusakan sumber daya kelautan, tindakan ini memicu kritik dari berbagai pihak terkait efektivitas dan dampak kebijakan tersebut.
Deskripsi Awalan
Pada Sabtu, 19 Juli 2025, KKP melakukan penyegelan terhadap tiga pulau kecil di Kepri, yaitu Pulau Citlim di Kabupaten Karimun, serta Pulau Kapal Besar dan Pulau Kapal Kecil di Kota Batam. Penyegelan dilakukan menyusul aktivitas yang dilakukan tanpa izin dan tidak sesuai peraturan.
Oleh KKP berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Langkah ini menandai upaya pemerintah untuk menegakkan regulasi pemanfaatan kawasan pulau kecil. Ruang laut yang telah diatur secara ketat demi perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Aktivitas Ilegal yang Menjadi Alasan Penyegelan
KKP menegaskan bahwa penyegelan dilaksanakan sebab aktivitas pertambangan pasir di Pulau Citlim dilakukan oleh PT JPS tanpa rekomendasi resmi pemanfaatan pulau-pulau kecil dari KKP. Sedangkan pulau Kapal Besar dan Kapal Kecil milik PT DCK didapati.
Melakukan reklamasi dan pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan izin reklamasi. Penyegelan ini bertujuan menghentikan kegiatan yang ilegal dan tidak sesuai peraturan agar mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.
Respons KKP terhadap Pengaduan Masyarakat
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono. Mengatakan bahwa penyegelan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam merespon langsung pengaduan masyarakat tentang aktivitas yang merugikan lingkungan.
Hal ini menunjukkan komitmen KKP untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta melindungi ekosistem pulau kecil yang rawan rusak akibat eksploitasi berlebihan dan ilegal.
Baca Juga:
Kritik atas Kebijakan Penyegelan
Meski tindakan KKP mendapat dukungan atas penegakan hukum, kebijakan penyegelan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Ketua HNSI Kepri, Distrawandi, berpendapat bahwa penyegelan dengan cara penghentian sementara tidak akan secara signifikan menghentikan praktik kerusakan lingkungan.
Kritikus mengkhawatirkan bahwa tanpa tindakan lanjut yang menyeluruh dan pengawasan ketat, upaya penyegelan bisa jadi hanya prosedural tanpa benar-benar menyelesaikan masalah di lapangan.
Dampak Lingkungan dan Ekonomi
Aktivitas ilegal pertambangan dan reklamasi di pulau-pulau kecil selain merusak lingkungan seperti ekosistem mangrove. Habitat laut juga mempengaruhi kesejahteraan nelayan lokal dan mata pencaharian masyarakat sekitar.
Kerusakan ini bisa berimplikasi jangka panjang terhadap sumber daya perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat di Kepri. Oleh sebab itu, penegakan izin dan pemanfaatan yang berkelanjutan sangat penting untuk melindungi keseimbangan ekosistem sekaligus menjaga ekonomi lokal.
Pentingnya Regulasi dan Pengawasan Terpadu
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya regulasi ketat serta pengawasan terpadu antarinstansi terkait dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan ruang laut. KKP bersama pemerintah daerah dan penegak hukum perlu memperkuat koordinasi agar pengawasan berjalan efektif dan pelanggaran dapat ditindak tegas tanpa celah. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat juga krusial untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Kesimpulan
Penyegelan oleh KKP terhadap tiga pulau kecil di Kepri merupakan langkah penting menegakkan aturan pemanfaatan pulau dan ruang laut demi mencegah kerusakan lingkungan. Namun, kritik yang muncul mengingatkan perlunya tindakan lanjutan yang lebih komprehensif dan pengawasan yang ketat agar penyegelan tidak sekadar bersifat simbolik.
Keberhasilan pengelolaan sumber daya kelautan bergantung pada sinergi antara regulasi yang tegas, pengawasan berkelanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat lokal. Simak dan ikuti terus informasi terlengkap tentang Berita Viral yang akan kami berikan setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari jejakprofil.com
- Gambar Kedua dari kkp.go.id