Aneh tapi nyata, seorang nenek tanpa kemampuan menggunakan HP justru dituduh judi online dan dicoret dari program bansos di Sulawesi Selatan.
Kisah ini menimbulkan keprihatinan mendalam, memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan data pribadi bisa merugikan warga miskin yang sangat membutuhkan. Murni keadilan dan verifikasi data menjadi kunci untuk melindungi hak-hak rakyat kecil, agar tidak terseret dalam tuduhan yang tak berdasar. Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran POS VIRAL.
Kasus Pencabutan Bantuan Sosial Nenek di Takalar
Seorang nenek berusia 61 tahun di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dialami nasib yang tidak terduga ketika namanya dicoret dari daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Provinsi Sulsel. Pencoretan ini didasarkan pada dugaan bahwa rekening nenek tersebut digunakan untuk aktivitas judi online (judol).
Akibatnya, nenek itu kehilangan hak atas BPJS gratis dan bantuan sosial lainnya. “Masa iya judi online, padahal ini nenek-nenek kasihan,” ungkap Asriani, anak nenek tersebut, saat mengadu ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar. Situasi ini menimbulkan keprihatinan mengenai bagaimana kesalahan identitas dapat berdampak besar bagi warga miskin.
Lebih dari sekadar pencabutan BPJS gratis. Namun, nenek tersebut juga tidak menerima bantuan sembako dari pemerintah untuk periode Juli hingga September 2025. Asriani menyatakan bahwa pihak keluarga tidak mendapatkan pemberitahuan resmi sebelumnya. “Kami baru tahu sekarang saat ibu mau berobat, ternyata BPJS-nya sudah tidak aktif,” jelasnya.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Ketidakmampuan Nenek Menggunakan Ponsel
Informasi yang membuat situasi semakin aneh adalah fakta bahwa nenek tersebut tidak bisa menggunakan ponsel dengan baik. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial, penghentian bantuan sosial ini sudah diberlakukan sejak Maret 2025.
Sang nenek tinggal sendiri dalam satu kartu keluarga karena anak-anaknya sudah memiliki KK masing-masing. Asriani merasa tuduhan tentang aktivitas judi online sangat tidak masuk akal, “Ibu saya bahkan tidak tahu cara menggunakan HP dengan baik, bagaimana bisa melakukan judi online?” ujarnya penuh kekecewaan.
Ketidakmampuan nenek dalam menggunakan teknologi memberikan gambaran bahwa ada kemungkinan penyalahgunaan identitas yang serius. Data pribadi yang tercantum dalam rekening dan nomor induk kependudukan (NIK) ternyata dapat digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan korban. Sehingga berdampak fatal bagi penerima bansos yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Baca Juga:
Proses Deteksi dan Imbauan Dari Pemerintah
Koordinator PKH Kabupaten Takalar, Achmad Kahar, menjelaskan bahwa sistem mendeteksi aktivitas judi online dengan menelusuri data pribadi seperti NIK, nomor HP, dan alamat email yang terdaftar dalam sistem. Ia menyatakan bahwa kemungkinan besar data milik nenek itu disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. “Kalau data itu dipakai untuk aktivitas terkait judi online, sistem pusat akan otomatis membacanya sebagai pelanggaran,” ungkap Achmad.
Achmad juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap penyalahgunaan data pribadi yang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk anggota keluarga. Ia menekankan bahwa “Jangan sampai data kita digunakan untuk hal-hal menyimpang seperti ini,” sebagai peringatan agar semua orang menjaga data pribadi dengan lebih baik.
Mekanisme Sanggah Pencabutan Bantuan Sosial
Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar, Andi Rijal Mustamin, menjelaskan bahwa pencabutan bantuan sosial bukan keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan secara resmi. Prosedurnya melibatkan pembuatan surat pernyataan dari Dinas Sosial yang menegaskan bahwa warga tersebut benar-benar dalam kondisi miskin dan tidak melakukan aktivitas judi online.
Surat pernyataan tersebut harus dikirim ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos dan memerlukan dukungan berupa Surat Keterangan (SK) 80 dari pemerintah desa setempat. “Kalau SK 80 sudah ada, maka bisa diajukan sanggahan secara resmi,” jelas Andi. Dengan adanya mekanisme ini, penerima bantuan sosial masih memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi dan membuktikan kondisi sebenarnya.
Prosedur Pengaktifan Kembali BPJS Gratis
Terkait BPJS gratis, Andi Rijal menjelaskan bahwa saat ini pembiayaannya sudah berubah dari APBN menjadi APBD. Artinya, jika nenek tersebut ingin mengaktifkan kembali BPJS gratisnya, prosesnya harus melalui prosedur baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. “Harus melalui mekanisme baru, karena sekarang dananya dari APBD, bukan APBN lagi,” katanya.
Proses ini mengharuskan pembuatan akun BPJS baru sesuai dengan standar mekanisme yang berlaku saat ini. Hal ini menunjukkan perubahan sistem yang mungkin berdampak pada masyarakat miskin. Namun, bagi mereka yang terkena pencabutan bantuan tanpa pemberitahuan yang jelas. Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap hanya di POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari regional.kompas.com
- Gambar Kedua dari www.google.com