Bupati Aceh Selatan dicopot Gerindra setelah terungkap menunaikan umroh saat wilayahnya dilanda banjir dan longsor parah.
Di tengah duka banjir dan longsor Aceh Selatan, Bupati H. Mirwan MS, SE dicopot sebagai Ketua DPC Partai Gerindra. Keputusan ini diambil setelah terungkap ia sedang menunaikan ibadah umroh saat wilayahnya menghadapi bencana, memicu perdebatan tentang etika kepemimpinan di masa krisis.
Temukan rangkuman informasi menarik dan paling terviral lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di POS VIRAL.
Sikap Tegas Gerindra, Pencopotan Jabatan
Partai Gerindra mencopot Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, sebagai Ketua DPC Gerindra setempat. Keputusan ini menyusul konfirmasi bahwa Mirwan sedang umroh saat banjir dan longsor melanda, dianggap tidak mencerminkan kepemimpinan bertanggung jawab.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan kekecewaannya. “Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan Mirwan dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dan ekspektasi partai terhadap seorang pemimpin. Gerindra mengedepankan prioritas penanganan bencana di atas kepentingan pribadi.
Oleh karena itu, DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Pencopotan ini merupakan sanksi politik atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di saat kritis. Keputusan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi kader-kader partai lainnya untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Alasan Bupati, Klaim Kondisi Membaik Dan Nazar
Berdasarkan berbagai informasi, Mirwan tercatat berangkat ke Tanah Suci bersama istrinya sejak Selasa, 2 Desember 2025. Ia mengklaim bahwa kondisi dampak banjir pada 27 November lalu sudah mulai membaik saat ia memutuskan untuk berangkat umroh. Pernyataan ini menunjukkan upaya Mirwan untuk membenarkan keputusannya.
Selain itu, Mirwan juga mengklaim telah menyerahkan seluruh koordinasi penanganan bencana kepada para pejabat di pemerintahannya. Ia menyebut kondisi warga Aceh Selatan sudah kondusif. Hal ini mengindikasikan bahwa Mirwan merasa telah mendelegasikan tugasnya dan percaya bahwa situasi di lapangan sudah terkendali saat keberangkatannya.
Mirwan juga mengungkapkan bahwa agenda umroh tersebut sudah dijadwalkan sejak sebelum terjadinya bencana banjir bandang. Bahkan, ibadah tersebut adalah bagian dari nazar yang belum ditunaikan sejak pertarungannya di Pilkada Serentak 2024. Ia pun sempat menunda keberangkatan dari seharusnya 29 November menjadi 2 Desember.
Baca Juga:
Kritik Dan Prioritas Kepemimpinan
Keputusan Mirwan untuk pergi umroh saat wilayahnya dilanda bencana besar menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Masyarakat dan pengamat menyoroti prioritas seorang pemimpin daerah di masa krisis. Kehadiran pemimpin di lokasi bencana seringkali menjadi simbol dukungan dan semangat bagi para korban serta tim penyelamat.
Meskipun Mirwan mengklaim telah mendelegasikan tugas, kehadiran fisik pemimpin di lapangan memiliki makna penting. Ini menunjukkan empati dan keseriusan dalam menghadapi situasi darurat. Ketiadaan pemimpin utama dapat menimbulkan kesan bahwa bencana tidak dianggap serius, meskipun koordinasi telah diserahkan kepada bawahan.
Kontroversi ini memunculkan pertanyaan penting tentang etika kepemimpinan, terutama dalam konteks daerah rawan bencana. Seorang pemimpin diharapkan menjadi garda terdepan, memberikan arahan langsung, dan memastikan semua sumber daya tercurah untuk penanganan krisis. Prioritas pribadi di tengah bencana seringkali sulit diterima publik.
Pelajaran Penting Untuk Etika Publik
Kasus Bupati Aceh Selatan ini menjadi pelajaran penting mengenai etika publik dan tanggung jawab pemimpin. Ketika daerah dilanda musibah, ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin sangat tinggi, menuntut kehadiran dan kepemimpinan yang kuat di garis depan. Kepekaan terhadap situasi darurat adalah kunci.
Partai Gerindra, melalui keputusannya, telah mengirimkan pesan jelas tentang standar yang diharapkan dari kadernya. Integritas dan dedikasi terhadap kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama, terutama saat menghadapi cobaan. Keputusan ini menunjukkan bahwa partai tidak akan mentolerir kelalaian dalam tugas kepemimpinan.
Insiden ini menggarisbawahi perlunya pemimpin daerah untuk senantiasa siap siaga dan responsif terhadap kondisi wilayahnya. Penanganan bencana membutuhkan kehadiran penuh dan keputusan cepat. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi semua pejabat publik akan pentingnya mengedepankan pelayanan kepada masyarakat di setiap kesempatan.
Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap mengenai berita-berita viral lainnya hanya di seputaran POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari bloombergtechnoz.com