Banjir yang melanda berbagai wilayah di Sumatera dan Aceh tidak hanya memunculkan krisis kemanusiaan akibat kerusakan infrastruktur.
DIR memperingatkan bahwa banjir berkepanjangan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh berpotensi berubah dari krisis kemanusiaan menjadi krisis legitimasi pemerintah. Lambannya dan tidak efektifnya penanganan dapat menggerus kepercayaan publik jika tidak segera direspons secara cepat dan tepat. Mari ikuti informasi berita yang paling terviral lainnya di POS VIRAL.
Alarm Media atas Penanganan Banjir
Kesimpulan Deep Intelligence Research (DIR) mengenai potensi krisis legitimasi pemerintah didasarkan pada analisis media monitoring komprehensif selama periode 25 November 24 Desember 2025. Kajian ini mencakup lebih dari 11 ribu media online, 200 media cetak, dan 93 media elektronik, yang dianalisis menggunakan dukungan teknologi kecerdasan buatan. Untuk memetakan kecenderungan narasi dan sentimen publik secara sistematis.
Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menjelaskan bahwa secara umum pemberitaan media arus utama masih menunjukkan kecenderungan positif terhadap penanganan banjir oleh pemerintah. Sekitar 69 persen pemberitaan didominasi oleh narasi upaya penanganan darurat, koordinasi antarinstansi. Serta manajemen krisis di lapangan.
Namun demikian, DIR menekankan adanya sinyal peringatan yang signifikan. Sebanyak 28 persen pemberitaan bernada negatif, terutama dipicu oleh isu keterlambatan distribusi bantuan, ketimpangan penanganan antarwilayah. Serta ketidakjelasan penanganan dampak pascabencana.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Dinamika Sentimen Media dan Media Sosial
Deep Intelligence Research (DIR) mencatat bahwa dinamika pemberitaan banjir di Sumatera dan Aceh menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan perubahan persepsi publik terhadap penanganan pemerintah. Puncak pemberitaan terjadi pada 1 Desember 2025, bertepatan dengan fase awal darurat banjir bandang.
Memasuki periode setelah 5 Desember, DIR mengamati pergeseran sentimen ke arah yang lebih positif. Hal ini sejalan dengan meningkatnya publikasi terkait distribusi bantuan, kunjungan pejabat, serta upaya penanganan darurat yang mulai terlihat di lapangan.
Namun, tren positif tersebut tidak bertahan lama. Pada 19 Desember. Kembali terjadi lonjakan sentimen negatif yang dipicu oleh laporan mengenai bantuan yang belum merata. Khususnya di wilayah-wilayah terisolasi dan sulit dijangkau.
Baca Juga: Insiden Memalukan: Kasir Swalayan Makassar Diludahi karena Tegur Potong Antrean
Viralitas dan Eskalasi Narasi Publik
DIR mencatat percakapan publik soal banjir di Sumatera dan Aceh sangat viral, terutama di media sosial visual seperti TikTok dan Instagram. TikTok mencatat 939.289 interaksi dan Instagram 909.837 interaksi, menunjukkan isu bencana memicu respons emosional yang kuat dan penyebaran luas di ruang digital.
Dalam kajiannya, DIR mengidentifikasi tiga klaster utama percakapan publik. Klaster pertama adalah kemanusiaan, yang berfokus pada kondisi korban, kisah penyintas, kebutuhan mendesak, serta kronologi bencana.
Klaster kedua adalah gugatan sistemik, di mana publik mulai mengaitkan banjir dengan persoalan struktural seperti eksploitasi hutan dan aktivitas pertambangan. Narasi ini menguat seiring temuan kayu gelondongan di lokasi terdampak, yang dijadikan simbol kegagalan tata kelola lingkungan dan pengawasan negara.
Rekomendasi Strategis dan Risiko Nasional
DIR menilai narasi publik soal banjir di Sumatera dan Aceh kian terpolitisasi. Neni Nur Hayati menegaskan bencana mulai dimanfaatkan sebagai alat tawar politik dan berpotensi mengancam stabilitas nasional jika tidak dikelola dengan tepat.
DIR merekomendasikan pemerintah mempercepat penetapan status bencana nasional dan meningkatkan kehadiran simbolis negara. Misalnya melalui kunjungan pejabat tinggi, untuk memperkuat koordinasi, mobilisasi bantuan, dan kepercayaan publik.
DIR menekankan transparansi penegakan hukum terkait dugaan keterlibatan sektor ekstraktif dan mendorong pemerintah aktif memitigasi narasi disintegratif di media sosial dengan komunikasi yang terukur dan berbasis data.
Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan informasi terupdate dan terlengkap mengenai berita-berita viral lainnya hanya di seputaran POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar
- Gambar Pertama dari dialeksis.com
- Gambar Kedua dari Radar Buleleng