DPR resmi menetapkan bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden, menjadikan posisi ini sebagai keputusan yang mengikat antara DPR dan Pemerintah.
Keputusan tersebut disahkan dalam rapat paripurna, menegaskan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola kepolisian, memastikan kinerja yang profesional, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi institusi Polri di mata publik, sekaligus mendukung reformasi sistemik Polri.
Simak dibawah ini POS VIRAL akan membahas berita viral dan terbaru lainnya yang sedang viral yang akan menambah wawasan anda.
DPR Resmi Setujui Percepatan Reformasi Polri
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan hasil pembahasan percepatan reformasi Polri. Menegaskan posisi Polri tetap berada di bawah Presiden dan menjadi keputusan yang mengikat. Penetapan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2026).
Rapat paripurna diawali dengan laporan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengenai tantangan kelembagaan dan kinerja penegakan hukum yang telah mencapai tahap pembenahan komprehensif.
Menurut Habiburokhman, permasalahan mendasar dalam reformasi Polri adalah persoalan kultur. Data dan temuan berbagai lembaga serta hasil rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR dengan masyarakat menunjukkan bahwa problem reformasi bersifat kultural, bukan hanya teknis. Hal ini menegaskan pentingnya transformasi budaya.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Nikmati Keseruan Nonton Bola, Akses Tanpa Batas, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Perbaikan Kinerja dan Budaya Organisasi
Habiburokhman menekankan bahwa kinerja Polri tidak bisa hanya diukur dari capaian penegakan hukum dan statistik keamanan. Aspek krusial yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri adalah pembenahan kultur organisasi dan perilaku aparat di lapangan.
Reformasi sistemik diperlukan untuk memperkuat tata kelola, pengawasan, dan transformasi budaya kerja. Komisi III DPR memastikan evaluasi dan pembenahan berlangsung secara terukur dan berkelanjutan agar Polri mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.
Selain itu, pembenahan juga mencakup aspek kelembagaan, mulai dari mekanisme pengangkatan Kapolri hingga optimalisasi kerja internal. Upaya ini diharapkan memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas Polri di semua tingkatan.
Baca Juga: Ajaib! Kucing Ini Tempuh 250 KM Lintas Negara, Demi Cinta Pulang ke Rumah!
Kesimpulan Rapat Komisi III Dengan Kapolri
Hasil rapat Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran pada Senin (26/1) menegaskan beberapa poin penting. Pertama, Polri tetap berada di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian, dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sesuai Pasal 7 Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000.
Kedua, Komisi III DPR mendukung maksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan terkait pengangkatan serta pemberhentian Kapolri, sebagaimana diatur Pasal 8 Tap MPR Nomor VII Tahun 2000.
Ketiga, penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Polri lanjutan.
Polri Bergerak Menuju Profesionalisme dan Akuntabilitas
Reformasi Polri ini bertujuan menciptakan institusi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan penegasan posisi Polri di bawah Presiden dan dukungan Kompolnas, pengawasan dan pengambilan keputusan strategis diharapkan lebih jelas dan efektif.
Transformasi budaya kerja juga menjadi fokus utama, termasuk pembenahan perilaku aparat di lapangan serta peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri. Hal ini diharapkan menghasilkan pelayanan hukum yang lebih baik, serta penegakan hukum yang adil dan profesional.
DPR menegaskan bahwa proses reformasi akan terus dipantau secara berkala, dengan melibatkan masyarakat, lembaga pengawas, dan pihak terkait lainnya. Langkah ini diharapkan memperkuat legitimasi dan kredibilitas Polri sebagai institusi penegak hukum yang modern dan terpercaya di Indonesia.
Selalu update dengan berita terbaru, informasi terpercaya, dan konten menarik yang kami sajikan spesial untuk Anda setiap hari hanya di POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar pertama dari news.detik.com
- Gambar Utama dari beritanasional.com