Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Fajri Akbar, tengah menjadi sorotan publik setelah diduga menghamili seorang pegawai bank berinisial SN.
Kasus ini mencuat ke permukaan dan viral di media sosial, menimbulkan berbagai spekulasi serta perhatian luas dari masyarakat dan media. POS VIRAL akan memberikan ulasan lengkap mengenai profil Fajri Akbar, kronologi kasus menghamili pegawai bank, serta perkembangan hukum yang tengah berlangsung.
Profil Anggota DPRD Sumut Fajri Akbar
Fajri Akbar merupakan anggota DPRD Sumut dari fraksi Demokrat yang mewakili daerah pemilihan Medan 1. Ia lahir pada 24 April 1990 dan memiliki latar belakang pendidikan hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU).
Sebelum terjun ke dunia politik, Fajri pernah aktif sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Hukum USU dan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan asuransi. Ia dikenal sebagai sosok muda yang aktif di dunia politik dan masyarakat.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Kronologi Dugaan Kasus Penghamilan Pegawai Bank
Kasus bermula pada Januari 2025 ketika SN, seorang pegawai marketing di sebuah bank swasta, berkenalan dengan Fajri saat menawarkan produk bank di kantor DPRD. Keduanya kemudian bertukar nomor telepon dan mulai intens berkomunikasi.
Fajri sempat menyatakan cinta dan mengajak SN menemani ke Jakarta, namun ditolak. Pada akhir Januari, Fajri mengajak SN ke sebuah hotel di Medan dan melakukan hubungan badan dengan janji akan membantu karier SN serta menikah.
Beberapa minggu kemudian, SN mengabarkan bahwa dirinya hamil tiga bulan. Fajri sempat meragukan dan mengajak SN bertemu untuk memeriksa hasil tes kehamilan. Namun, pertemuan itu berujung pada dugaan kekerasan seksual dan pemaksaan hubungan kembali.
Tuduhan Kekerasan Seksual dan Laporan Polisi
SN melaporkan Fajri ke Polda Sumut pada awal Mei 2025 atas dugaan kekerasan seksual dan penghamilan. Kasus ini kini tengah dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Tim kuasa hukum SN menyatakan bahwa kliennya telah berusaha melakukan mediasi dengan Fajri, namun tidak menemukan titik temu sehingga akhirnya melaporkan kasus ini secara resmi.
Sementara itu, Fajri melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa hubungan yang terjalin adalah hubungan dewasa dan atas kesepakatan bersama tanpa adanya kekerasan. Fajri juga melaporkan SN ke polisi atas dugaan penyebaran informasi bohong melalui media sosial.
Baca Juga:
Reaksi Publik dan Media Sosial
Kasus ini menjadi viral dan ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak netizen yang mengungkapkan berbagai pendapat, mulai dari dukungan kepada korban hingga skeptisisme terhadap tuduhan tersebut.
Media lokal dan nasional terus memantau perkembangan kasus ini, mengingat status Fajri sebagai anggota legislatif yang memiliki pengaruh di masyarakat.
Proses Hukum yang Sedang Berjalan
Polda Sumut telah memeriksa sejumlah saksi dan berencana memanggil SN untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Proses penyidikan ditangani oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumut.
Kedua belah pihak diharapkan dapat mengikuti proses hukum secara adil dan transparan agar kebenaran dapat terungkap dan keadilan ditegakkan.
Implikasi Kasus Bagi Karier Politik Fajri Akbar
Kasus ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap karier politik Fajri Akbar. Sebagai anggota DPRD, Fajri diharapkan dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Jika tuduhan terbukti, hal ini dapat merusak reputasi dan posisi politiknya. Namun, jika tuduhan tidak terbukti, Fajri berhak mendapatkan pembelaan dan pemulihan nama baik.
Kesimpulan
Fajri Akbar, anggota DPRD Sumut dari fraksi Demokrat, tengah menghadapi tuduhan serius terkait dugaan penghamilan dan kekerasan seksual terhadap seorang pegawai bank swasta. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan sedang dalam proses penyelidikan.
Meskipun Fajri membantah tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai fitnah, kasus ini menjadi sorotan publik dan media. Proses hukum yang adil dan transparan sangat dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Buat kalian yang ingin mendapatkan informasi terbaru dan ter-update lainnya, kalian bisa kunjungi POS VIRAL, yang dimana akan selalu memberikan informasi menarik dan terviral baik itu yang ada didalam negeri ataupun diluar negeri.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari kaltimpost.jawapos.com
- Gambar Kedua dari newsmaker.tribunnews.com