Viral, Video Sri Mulyani soal gaji guru , Kemenkeu klarifikasi isu hoaks ini sebut jadi Korban Deepfake dan buka fakta pahit soal kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia.
Jagat media sosial digemparkan oleh beredarnya sebuah video yang menampilkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seolah menyebut gaji guru sebagai “beban negara”. Video tersebut memicu perdebatan sengit dan kemarahan publik, khususnya kalangan pendidik. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera bergerak cepat untuk meluruskan isu ini. Melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro, Kemenkeu menegaskan bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa deepfake yang tidak sesuai dengan pernyataan asli Menkeu.
Deni menyatakan bahwa potongan video yang beredar di media sosial telah diedit menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Tujuannya untuk memanipulasi isi pidato Sri Mulyani. Faktanya, Menkeu tidak pernah menyebut guru maupun dosen sebagai beban negara. Klarifikasi ini dikeluarkan pada Selasa (19/8/2025), setelah video viral itu terbukti menyesatkan masyarakat.
Dalam keterangannya, Deni menekankan bahwa video tersebut berasal dari pidato Sri Mulyani di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB, 7 Agustus 2025. Hoaks ini menyoroti fenomena yang semakin mengkhawatirkan, yaitu penyalahgunaan teknologi deepfake. Video manipulatif seperti ini bisa merusak reputasi individu dan memicu ketegangan sosial yang lebih luas.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Apa Itu Deepfake dan Mengapa Berbahaya?
Deepfake adalah video, gambar, atau audio yang direkayasa menggunakan kecerdasan buatan sehingga tampak nyata meski palsu. Teknologi ini bekerja dengan algoritma pembelajaran mesin yang mampu meniru wajah, suara, atau gerakan seseorang. Beberapa tokoh dunia seperti Barack Obama, Mark Zuckerberg, hingga Presiden Joko Widodo juga pernah menjadi korban manipulasi digital ini.
Bahaya utama deepfake adalah potensi penyebaran informasi palsu. Jika seorang politisi atau tokoh penting terlihat mengucapkan sesuatu yang tidak pernah mereka katakan, dampaknya bisa memengaruhi opini publik. Bahkan, bisa mengubah keputusan politik yang penting. Dalam konteks demokrasi, hal ini menjadi ancaman serius karena mengacaukan proses pengambilan keputusan yang seharusnya berbasis fakta.
Selain itu, deepfake juga kerap digunakan untuk tujuan pelecehan dan penipuan. Kasus paling ekstrem adalah pembuatan konten pornografi non-konsensual yang menyasar artis atau publik figur. Serangan rekayasa sosial berbasis deepfake juga semakin marak, misalnya penipuan dengan suara yang meniru anggota keluarga. Karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, memperkuat regulasi melalui UU ITE dan KUHP untuk menjerat pelaku penyebaran hoaks digital.
Ayo Nikmati Keseruan Nonton Bola, Akses Tanpa Batas, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Pernyataan Asli Sri Mulyani dan Konteks yang Hilang
Jika menilik pidato asli Sri Mulyani, tidak ada kalimat yang menyebut pendidik sebagai beban negara. Sebaliknya, ia menyoroti rendahnya penghargaan terhadap profesi guru dan dosen yang masih menjadi masalah serius. Dalam forum di ITB tersebut, ia menegaskan bahwa keluhan soal kecilnya gaji guru dan dosen adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa isu kesejahteraan guru merupakan tantangan besar bagi keuangan negara. Ia kemudian mengajukan pertanyaan reflektif apakah semua kesejahteraan pendidik harus ditanggung penuh oleh APBN, atau perlu ada partisipasi masyarakat? Pertanyaan ini adalah ajakan untuk berdiskusi mengenai model pembiayaan pendidikan, bukan penolakan negara dalam membiayai gaji guru.
Sayangnya, potongan kalimat reflektif ini justru dipelintir oleh pihak tak bertanggung jawab. Narasi manipulatif itu kemudian berkembang seakan Menkeu menganggap guru sebagai beban. Inilah yang memicu salah tafsir publik dan membuat isu semakin panas. Padahal, inti pidato Sri Mulyani adalah mencari solusi kolektif atas keterbatasan fiskal, bukan menolak peran negara.
Baca Juga: Puluhan Akun Palsu Sri Mulyani di TikTok: Apa yang Harus Dilakukan?
Realita Kesejahteraan Guru dan Dosen di Indonesia
Terlepas dari kontroversi hoaks tersebut, pernyataan Sri Mulyani yang jadi korban Deepfake menyingkap realita pahit kesejahteraan guru dan dosen masih jauh dari layak. Data Jurnalisme Data Harian Kompas menunjukkan rata-rata gaji pokok dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) hanya sekitar 1,3 kali lipat upah minimum provinsi (UMP). Angka ini tertinggal dari Malaysia yang mencapai 3,41 kali UMP, atau bahkan Kamboja yang bisa 6,6 kali UMP.
Kondisi lebih memprihatinkan dialami oleh guru honorer, khususnya di daerah terpencil. Menurut Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), banyak guru honorer hanya menerima bayaran Rp200-300 ribu per bulan. Ironisnya, upah tersebut sering bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bukan anggaran negara. Padahal, beban kerja guru honorer sama beratnya dengan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kesenjangan kesejahteraan ini tidak hanya memengaruhi kondisi hidup para pendidik, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan nasional. Guru dan dosen yang seharusnya fokus mendidik generasi bangsa, justru harus berjibaku dengan tekanan finansial. Realita ini menuntut perhatian serius pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi jangka panjang, baik lewat kebijakan anggaran maupun kolaborasi swasta.
Kontroversi deepfake Sri Mulyani menjadi pengingat betapa pentingnya literasi digital di tengah derasnya arus informasi. Publik perlu lebih kritis dalam menyikapi konten yang beredar di media sosial. Pemerintah juga harus memperkuat regulasi dan kebijakan untuk melindungi masyarakat dari manipulasi digital. Untuk informasi terkini seputar isu politik, ekonomi, dan teknologi, ikuti terus update terbaru hanya di POS VIRAL.