Pemerintah Jawa Timur meresmikan 8.494 Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan untuk mempermudah akses layanan hukum bagi masyarakat
Komitmen memperluas akses keadilan di akar rumput memasuki babak baru. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwilkum) Jawa Timur meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan. Sekaligus membuka Pelatihan Peacemaker dan Paralegal, Kamis malam (11/12/2025) di Graha UNESA, Kampus 2 Universitas Negeri Surabaya Citra Raya Lakasantri.
Temukan rangkuman informasi menarik dan paling terviral lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di POS VIRAL.
Penghargaan untuk Bupati Tulungagung atas Pembentukan Posbakum
Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. bersama 38 kepala daerah lainnya di Jawa Timur menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan mereka membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara menyeluruh di wilayah masing-masing.
Keberhasilan ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Posbakum di berbagai desa dan kelurahan, masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum secara mudah, cepat, dan tanpa biaya. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah daerah serius dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Layanan Posbakum dan Pencapaian Jawa Timur
Posbakum tidak hanya memberikan layanan konsultasi hukum dasar, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi masyarakat. Melalui fasilitas mediasi, pendampingan hukum awal, hingga rujukan kepada ahli maupun lembaga berwenang. Kehadirannya menjadi instrumen penting bagi warga terutama kelompok miskin dan rentan untuk memperoleh penyelesaian masalah hukum.
Program nasional ini juga sejalan dengan visi besar “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta misi Asta Cita ke-7 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menekankan pentingnya pemerataan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.
Didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh pemerintah kabupaten/kota, Kanwilkum Jatim berhasil. Untuk mewujudkan 8.494 Posbakum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan pencapaian 100 persen ini menunjukkan komitmen kuat Jawa Timur. Dalam menjadikan layanan bantuan hukum sebagai hak dasar yang dapat diakses oleh setiap warga tanpa terkecuali.
Baca Juga : Viral Remaja Bogor Menangis, Klarifikasi Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
Jatim Capai 100% Posbakum dan Harapan Bupati Tulungagung
Jawa Timur berhasil menjadi satu-satunya provinsi dengan realisasi 100 persen dalam program nasional pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Capaian ini ditandai dengan peresmian simbolis melalui pemukulan kentongan. Yang menandai dimulainya operasional layanan hukum di seluruh desa dan kelurahan di wilayah Jawa Timur.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menyampaikan bahwa kehadiran Posbakum di setiap desa merupakan strategi penting untuk memperluas pemerataan keadilan. Hingga ke tingkat akar rumput dan Ia berharap Posbakum dapat berfungsi sebagai ruang konsultasi hukum yang ramah. Dan mudah Juga untuk diakses, dan benar membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum.
Dengan dikelola oleh paralegal bersertifikat dan didukung penuh oleh Kepala Desa serta Lurah, Posbakum diharapkan menjadi garda terdepan pelayanan hukum sekaligus wujud nyata perlindungan negara bagi warga di tingkat lokal.
Posbakum Perkuat Akses Hukum untuk Semua Warga
Bupati Tulungagung menegaskan bahwa hadirnya Posbankum di desa dan kelurahan dapat mempercepat penyelesaian konflik karena masyarakat bisa mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap awal. Dengan layanan yang lebih dekat, cepat, dan tepat sasaran, hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum yang adil dapat terpenuhi tanpa hambatan.
Peresmian program ini juga menjadi momentum penting karena dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Duta Posbankum Indonesia, Kepala BPHN, Kakanwil Kemenkum Jawa Timur, serta Kepala Bagian Hukum se-Jawa Timur.
Di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks, peluncuran Posbankum Desa/Kelurahan menjadi bukti bahwa negara berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat. Program ini memperlihatkan komitmen kuat bahwa keadilan tidak hanya menjadi hak bagi mereka yang mampu secara ekonomi, tetapi merupakan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap mengenai berita-berita viral lainnya hanya di seputaran POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari Mattanews.co
- Gambar Kedua dari Harian Bhirawa