Akhir pekan ini, Kemendagri memutuskan mengambil langkah tegas terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, dengan memanggilnya untuk diperiksa.
Keputusan ini muncul setelah publik dan pejabat pusat menyoroti kepergian Mirwan ke Tanah Suci untuk melaksanakan umrah di tengah kondisi Aceh Selatan yang tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor.
Pemeriksaan akan dilakukan setelah ia tiba kembali ke Indonesia. Simak berbagai berita dan informasi menarik lainnya yang bisa Anda temukan di POS VIRAL.
Kontroversi Keberangkatan Umrah
Kepergian Mirwan ke luar negeri memicu kontroversi luas karena terjadi saat wilayah yang dipimpinnya berada dalam status darurat bencana. Aceh Selatan dilaporkan terkena dampak serius dari banjir dan longsor, memerlukan perhatian intensif dari pemerintah daerah.
Namun, foto keberangkatan Bupati dan keluarganya ke Tanah Suci mendadak viral di media sosial dan memancing kecaman dari banyak pihak. Keputusan itu dianggap sebagai bentuk lari dari tanggung jawab publik, terlebih saat banyak warga sedang membutuhkan bantuan, evakuasi, dan penanganan darurat.
Pemerintah Aceh setempat bahkan memastikan bahwa permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan telah ditolak oleh Gubernur Muzakir Manaf (Mualem), karena wilayah dalam kondisi tanggap darurat. Meski demikian, Mirwan tetap berangkat keputusan yang kemudian dianggap melanggar prosedur resmi dan etika kenegaraan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Proses Pemeriksaan Oleh Kemendagri
Menindaklanjuti kontroversi tersebut, Kemendagri menurunkan tim Inspektorat Khusus untuk meninjau dan menilai apakah tindakan Bupati Aceh Selatan melanggar kewajiban dan peraturan yang mengatur kepala daerah.
Pemeriksaan mencakup aspek administratif serta prosedur izin. Sebab izin cuti atau perjalanan ke luar negeri pada masa darurat harus mendapat persetujuan dari atasan terkait dalam hal ini gubernur dan/atau Kemendagri.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa apabila setelah pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Maka Kemendagri bisa merekomendasikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan. Namun hingga kini detail mengenai jenis sanksi maupun rekomendasi belum dipublikasikan.
Baca Juga: Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Aceh Untuk Percepat Penanganan Bencana Sumatra!
Klarifikasi Gubernur Aceh
Mirwan MS mengakui bahwa keberangkatannya ke Tanah Suci untuk umrah dilakukan tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun dari Muzakir Manaf selaku Gubernur Aceh.
Ia menyebut bahwa keputusan itu diambil karena adanya “miskomunikasi”, di mana informasi penolakan izin tidak sampai kepadanya akibat gangguan listrik dan jaringan telekomunikasi di wilayah Aceh Selatan pasca-bencana sehingga ia baru mengetahui izin ditolak ketika sudah tiba di Makkah.
Lebih lanjut, Mirwan menegaskan bahwa sebelum keberangkatan, ia dan pihak pemerintahan daerah sudah turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan korban bencana berjalan, bantuan telah disalurkan, dan kondisi dianggap telah terkendali.
Ia menyatakan bahwa keputusan umrah tersebut diambil setelah diyakini bahwa situasi telah stabil. Sehingga ia menunaikan nazar umrah yang telah lama direncanakan.
Dampak Terhadap Kepercayaan Rakyat
Kasus Bupati Aceh Selatan memberi pelajaran penting bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab besar terutama di masa krisis. Publik menuntut pejabat yang dapat diandalkan, responsif, dan hadir di tengah kesulitan.
Bila kepala daerah memilih absen saat bencana, maka kepercayaan masyarakat bisa terkikis. Pemeriksaan Kemendagri dan kemungkinan sanksi diharapkan menjadi peringatan bagi pejabat lain agar tidak mengabaikan kewajiban mereka.
Ke depan, penting bagi pemerintah pusat dan daerah memperjelas mekanisme izin dan cuti bagi kepala daerah, terutama saat status darurat. Masyarakat butuh kepastian bahwa pemimpin mereka hadir saat dibutuhkan.
Hasil pemeriksaan terhadap Mirwan akan diuji bukan hanya secara administratif. Tetapi juga di mata publik apakah kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap warga tetap diutamakan.
Tetap pantau dan nikmati informasi menarik setiap hari, selalu terupdate dan terpercaya, hanya di POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari tirto.id
- Gambar Kedua dari www.ntvnews.id