Kasus pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang viral setelah mengunggah video permintaan tolong dari Benghazi, Libya, mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), pemerintah terus mempercepat koordinasi dengan berbagai pihak agar proses pemulangan AJ ke Tanah Air dapat segera terlaksana.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menegaskan bahwa keselamatan setiap pekerja migran menjadi prioritas utama. Pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Tripoli, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum untuk mempercepat penyelesaian kasus tersebut.
Pemerintah Bergerak Setelah Video AJ Viral di Media Sosial
Kasus AJ mencuat setelah sebuah video yang menampilkan dirinya menangis sambil meminta pertolongan beredar luas di media sosial pada 26 Juni 2026. Dalam video tersebut, AJ mengaku ingin segera pulang ke Indonesia setelah mengalami kondisi kerja yang berat di Benghazi, Libya.
AJ juga menyampaikan permohonan bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Video itu langsung menyita perhatian masyarakat dan memunculkan banyak dukungan agar pemerintah segera mengambil langkah penyelamatan.
Respons pemerintah pun datang dengan cepat. Kementerian P2MI langsung membangun koordinasi lintas instansi agar proses perlindungan terhadap AJ berjalan secepat mungkin.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Proses Pemulangan Masih Menghadapi Sejumlah Kendala
Meski pemerintah terus bergerak, proses pemulangan AJ belum bisa berlangsung dalam waktu singkat. Mukhtarudin menjelaskan masih ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan sebelum AJ dapat kembali ke Indonesia.
Administrasi keimigrasian menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, AJ juga harus menyelesaikan kewajiban pembayaran denda sesuai ketentuan yang berlaku di Libya.
Kondisi politik Libya yang masih terbagi dalam dua pemerintahan ikut memperumit proses pendampingan, terutama karena AJ berada di wilayah Benghazi yang memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan kasus pekerja migran.
Baca Juga: Viral Remaja Terluka Berdarah-Darah di Jaksel, Polisi Ungkap Penyebabnya
Pemerintah Telusuri Dugaan Penempatan Nonprosedural
Selain fokus pada pemulangan AJ, Kementerian P2MI juga menelusuri pihak yang diduga memberangkatkan AJ melalui jalur nonprosedural. Pemerintah menilai langkah tersebut penting agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
BP3MI Jawa Barat bersama Kepolisian dan Disnaker Cianjur mendatangi keluarga AJ sekaligus menelusuri pihak yang diduga mensponsori keberangkatannya.
Pemerintah berharap proses penyelidikan mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat sehingga penegakan hukum dapat memberikan efek jera kepada pelaku penempatan ilegal.
KBRI Pastikan Kondisi AJ Tetap Aman dan Sehat
Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa KBRI Tripoli terus memantau kondisi AJ. Berdasarkan hasil komunikasi dengan berbagai pihak, AJ berada dalam keadaan aman, sehat, dan tidak mengalami cedera.
KBRI juga terus berdialog dengan AJ, pihak majikan, serta agensi setempat untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi yang membuat AJ meminta pulang ke Indonesia.
Hasil penelusuran menunjukkan AJ mulai bekerja di Benghazi sejak Maret 2025. Namun, proses penempatannya berlangsung melalui jalur yang tidak sesuai prosedur sehingga mempersulit perlindungan ketika masalah muncul.
Pemerintah Ingatkan Masyarakat Gunakan Jalur Resmi
Kasus AJ menjadi pengingat penting bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Pemerintah kembali mengimbau calon pekerja migran agar selalu memilih jalur resmi sehingga seluruh hak dan perlindungan dapat terjamin sejak proses keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.
Kementerian P2MI juga berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap praktik penempatan ilegal. Langkah tersebut bertujuan mengurangi risiko eksploitasi yang dapat membahayakan keselamatan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Hingga kini, pemerintah terus mengupayakan pemulangan AJ sambil menyelesaikan seluruh kendala administrasi dan koordinasi dengan otoritas setempat. Pemerintah berharap AJ dapat segera kembali ke Tanah Air dengan selamat dan berkumpul bersama keluarganya.