Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengajukan banding atas putusan pengadilan yang tunda penerapan larangan bagi transgender yang bertugas di militer. Pemerintah Trump meyakini akan menang di tingkat banding.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan, “Kami mengajukan banding atas keputusan ini, dan kami akan menang,” melalui akun X-nya. Hakim federal AS, Ana C Reyes, mengeluarkan putusan pendahuluan yang menunda kebijakan mengenai pasukan transgender seperti sebelum perintah eksekutif Trump pada 27 Januari.
Dibawah ini POS VIRAL akan memberikan informasi terkait pengadilan AS tunda larangan transgender di militer, Pemerintah Trump banding.
Putusan Pengadilan dan Banding Pemerintah Trump
Hakim federal AS bernama Ana C Reyes mengeluarkan putusan pendahuluan yang menangguhkan penerapan larangan bagi transgender yang bertugas di militer. Reyes memerintahkan agar kebijakan mengenai pasukan transgender tetap seperti sebelum perintah eksekutif Trump pada 27 Januari ditunda. Pemerintah Trump meyakini akan menang di tingkat banding. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan, “Kami mengajukan banding atas keputusan ini, dan kami akan menang,”. Diketahui bahwa hakim federal AS bernama Ana C Reyes mengeluarkan putusan pendahuluan pada hari sebelumnya.
Reyes menulis bahwa larangan pemerintahan Trump kemungkinan besar tidak akan lolos dari peninjauan yudisial. Namun, para penggugat menghadapi kerugian yang tidak dapat diperbaiki dalam bentuk pelanggaran hak konstitusional mereka. Dalam pendapatnya, Reyes menulis bahwa larangan pemerintahan Trump kemungkinan besar tidak akan lolos dari peninjauan yudisial. Dia juga menambahkan bahwa para penggugat menghadapi kerugian yang tidak dapat diperbaiki dalam bentuk pelanggaran hak konstitusional mereka. Hakim Reyes menunda penerapan perintah tersebut hingga Jumat, 21 Maret pagi, memberi waktu kepada pemerintahan Trump untuk mengajukan banding.
| POSVIRAL hadir di saluran wahtsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Kebijakan Trump dan Dampaknya
Dalam perintah eksekutifnya, Trump menyatakan bahwa “mengekspresikan ‘identitas gender’ palsu yang berbeda dari jenis kelamin seseorang tidak dapat memenuhi standar ketat yang diperlukan untuk dinas militer”. Setelah Trump mengumumkan kebijakan itu, Pentagon menindaklanjutinya dengan memo yang dikeluarkan pada akhir Februari. Memo itu menulis bahwa mereka akan menarik pasukan transgender dari militer kecuali mereka memperoleh keringanan berdasarkan kasus per kasus. Serta mencegah yang lain untuk bergabung. Dalam kebijakan yang ia tandatangani, Trump berpendapat bahwa identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis bertentangan dengan komitmen seorang prajurit terhadap gaya hidup yang jujur, terhormat, dan disiplin, bahkan di luar tugas militer.
Jika larangan tersebut berlaku, hal itu dapat memengaruhi ribuan pasukan yang saat ini bertugas. Pembatasan dalam memo tersebut ditujukan kepada mereka yang telah didiagnosis dengan disforia gender, yang menurut seorang pejabat senior pertahanan berjumlah 4.240 orang yang bertugas di militer pada akhir tahun lalu, serta mereka yang memiliki riwayat disforia gender. Dalam memo tersebut, transgender yang dilarang berdinas di militer adalah mereka yang mengalami disforia gender. Dalam perintah eksekutif Trump yang ditandatangani pada Januari 2017 itu mengklaim bahwa identitas seksual prajurit transgender mengganggu komitmen mereka terhadap gaya hidup militer yang terhormat dan disiplin, serta merugikan kesiapan militer.
Reaksi dan Konsekuensi Hukum
Warga transgender di Amerika diketahui telah menghadapi perubahan kebijakan yang tidak menentu mengenai dinas militer dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintahan Demokrat berusaha mengizinkan mereka untuk bertugas secara terbuka, sementara Trump telah berulang kali berusaha untuk menyingkirkan mereka dari jajaran militer. Kebijakan ini memicu penolakan keras dari kalangan advokat hak asasi manusia, yang menyebutnya sebagai diskriminasi terhadap individu transgender yang berjuang untuk melayani negara mereka. Kebijakan itu membuat sejumlah aktivis LGBT mengajukan gugatan.
Hakim Colleen Kollar-Kotelly memutuskan bahwa keadaan harus dikembalikan ke status quo sebelum peraturan itu ada. Jennifer Levi, pengacara yang mewakili para penggugat, menyambut baik keputusan pengadilan tersebut. Levi mengatakan bahwa putusan ini sangat jelas dan tegas. Menurut data Departemen Pertahanan, terdapat sekitar 1,3 juta personel aktif di militer AS. Sementara para advokat hak transgender memperkirakan ada sekitar 15.000 anggota transgender di militer. Pejabat pemerintah memperkirakan jumlahnya hanya di kisaran beberapa ribu orang.
Baca Juga:
Sejarah dan Latar Belakang Kebijakan
Kebijakan larangan terhadap transgender di militer pertama kali dicabut pada tahun 2016 di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama. Namun, kebijakan ini mengalami perubahan drastis di bawah pemerintahan Trump, Biden, dan kini kembali diberlakukan oleh Trump di masa jabatan keduanya. Pada masa jabatan pertamanya, Trump mengeluarkan kebijakan serupa yang memungkinkan anggota transgender yang sudah bertugas tetap di militer, tetapi melarang perekrutan baru. Sebelumnya, pada peraturan awal Trump melarang transgender berdinas karena pemimpin 71 tahun itu menganggap mereka hanya beban. Presiden ke-45 AS itu menjelaskan, kaum transgender bakal membuat biaya medis membengkak, dan ditengarai akan menimbulkan gangguan.
Panel yang terdiri dari tiga orang hakim mengatakan bahwa orang-orang itu bisa masuk tentara mulai Januari, walaupun proses hukumnya masih berlangsung. Pemerintah menghendaki penundaan, sambil mengajukan banding atas keputusan pengadilan sebelumnya yang menolak larangan presiden mengenai tentara transgender. Tetapi Hakim Colleen Kollar-Kotelly mengatakan, pemerintah gagal membuktikan bahwa pendaftaran dinas militer laki-laki dan perempuan transgender mulai Hari Tahun Baru akan menimbulkan bahaya. Mantan Menteri Pertahanan Ash Carter tahun lalu mengizinkan orang-orang transgender masuk angkatan bersenjata Amerika mulai1 Juli. Tetapi Presiden Donald Trump berusaha menghentikan usaha itu dengan mengeluarkan perintah eksekutif.
Argumen dan Kontroversi
Dalam keputusannya, Reyes menekankan bahwa pemerintah sendiri telah mengakui bahwa para penggugat adalah prajurit yang luar biasa dan menjadi bukti nyata bahwa individu transgender mampu menunjukkan “etos pejuang, kesehatan fisik dan mental, tanpa pamrih, kehormatan, integritas, dan disiplin” yang dibutuhkan untuk menjaga keunggulan militer. Reyes secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap alasan yang diajukan pemerintah, terutama terkait bahasa dalam kebijakan yang merendahkan karakter individu transgender. Trump beralasan biaya kesehatan yang mahal dan kemungkinan timbulnya masalah moral di kalangan tentara yang non-transgender.
Di sisi lain, pengacara pemerintah berargumen bahwa militer memiliki hak untuk melarang individu dengan kondisi tertentu yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk bertugas, termasuk gangguan bipolar dan gangguan makan. Pada sidang 12 Maret, mereka meminta Reyes untuk menghormati penilaian administrasi saat ini yang menyatakan bahwa individu transgender tidak layak bertugas di militer. Hakim Distrik AS, Ana Reyes, memutuskan bahwa perintah Trump yang mengecualikan tentara transgender dari layanan militer kemungkinan besar melanggar hak konstitusional mereka.
Dampak pada Personel Militer Transgender
“Ironi yang kejam adalah bahwa ribuan anggota militer transgender telah berkorban — beberapa mempertaruhkan nyawa mereka — untuk memastikan bagi yang lain hak perlindungan yang sangat setara yang ingin ditolak oleh larangan militer tersebut,” tulis hakim tersebut. Keputusan ini memberikan harapan bagi para prajurit transgender yang selama ini khawatir akan kehilangan kesempatan untuk mengabdi di militer. Salah satu penggugat, Letnan Satu Angkatan Darat Nicolas Talbott, mengungkapkan rasa lega yang mendalam. Talbott mengatakan bahwa ini adalah jawaban dari mimpinya dan dia sangat takut akan kehilangan kesempatan ini.
Sebagai respons terhadap perintah eksekutif Trump, militer AS mengumumkan pada 11 Februari bahwa mereka akan melarang individu transgender untuk mendaftar dan menghentikan prosedur atau layanan medis yang terkait dengan perubahan gender bagi anggota aktif. Akhir bulan itu, militer menyatakan akan mulai memproses pemecatan bagi anggota transgender yang saat ini bertugas. Ribuan anggota militer transgender tetap mengabdi, meskipun mereka hanya mewakili kurang dari 1% dari jumlah total anggota layanan aktif.
Reaksi Politik dan Sosial
Memo itu langsung menuai reaksi kontra dari pemimpin minoritas Senat AS, Chuck Schumer, melalui kicauannya di Twitter. Schumer mengecam bahwa apapun yang Trump katakan, ini sudah jelas bentuk larangan kepada transgender. Schumer menambahkan bahwa keputusan ini melukai mereka yang sudah berjuang lama, dan yang berniat bergabung. Dalam tulisannya, Reyes menyatakan, “Mahkamah tahu bahwa keputusan ini akan memicu debat publik yang sengit dan banding. Dalam demokrasi yang sehat, kedua hal tersebut adalah hasil yang positif,”.
Kasus ini dihadirkan oleh enam anggota layanan militer transgender aktif dan dua lainnya yang berusaha bergabung dengan militer. Namun, yang menyatakan bahwa perintah Trump melanggar hak mereka untuk perlindungan yang setara sesuai Amandemen Kelima. Hakim federal Ana Reyes mengatakan bahwa kebijakan Trump kemungkinan besar melanggar Konstitusi AS. Reyes juga menyoroti bahwa pemerintah gagal memberikan alasan kuat mengapa anggota transgender yang telah membuktikan kemampuan dan dedikasi mereka harus dikeluarkan dari dinas militer.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca informasi tentang Pengadilan AS Tunda Larangan Transgender, semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan ragu datang kembali untuk mengetahui lebih banyak lagi informasi viral yang ada di POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari tvOneNews