Oknum perangkat desa di Tasikmalaya, AR (30), terjerat kasus korupsi dana desa mencapai ratusan juta rupiah akibat kecanduan judi online.
Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru digunakan untuk bermain judi online jenis slot, membayar hutang pribadi, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kasus ini mencoreng nama baik pemerintahan desa dan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi informasi Mengenai POS VIRAL.
Kronologi Kasus Korupsi Dana Desa
Kasus ini bermula ketika Desa Pageralam, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya menerima program dana desa tahun 2022 yang bersumber dari APBN sebesar Rp 1.082.686.400. Selain itu, desa tersebut juga mengumpulkan Pendapatan Asli Desa (PADes) tahun 2022 sebesar Rp 1.041.609. Pada tanggal 3 November 2022, AR diangkat menjadi Kaur Keuangan Desa Pageralam.
Setelah menjabat sebagai Kaur Keuangan, AR memiliki niat untuk “meminjam” uang milik pemerintah Desa Pageralam tanpa izin dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. AR kemudian menggunakan uang dari rekening desa yang berasal dari DD dan PADes untuk bermain judi online, membayar hutang, dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Awalnya, AR berniat untuk mengembalikan uang tersebut jika menang dalam perjudian online. Namun, kenyataannya, AR selalu kalah dan terus menarik uang desa hingga delapan kali menggunakan cek milik pemerintah desa yang berada di bawah kuasanya. Untuk mencairkan dana tersebut, AR bahkan memalsukan tanda tangan kepala desa.
Total dana desa dan PADes tahun 2022 yang digunakan oleh AR mencapai Rp 327.788.400. Rinciannya, Rp 254.949.386 digunakan untuk bermain judi online jenis slot, Rp 31.540.000 untuk membayar hutang, dan Rp 41.299.014 untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 327.788.400.
| POSVIRAL hadir di saluran wahtsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Kabar Gembira bagi pecinta bola, khususnya Timnas Garuda. Ingin tau jadwal timnas dan live streaming pertandingan timnas? Segera download!
Dampak Penyalahgunaan Dana Desa
Penyalahgunaan dana desa memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Akibatnya, pembangunan infrastruktur terhambat, program-program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan optimal, dan kualitas pelayanan publik menurun. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melebar, serta meningkatkan angka kemiskinan di desa.
Selain itu, penyalahgunaan dana desa juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan lembaga-lembaga terkait. Masyarakat menjadi apatis dan enggan berpartisipasi dalam pembangunan desa karena merasa tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Baca Juga:
Tenggat Ditutup, Panitia SNPMB Umumkana Siswa di 76 Sekolah Tak Bisa Ikut
Gegara Satukan Ranjang, Pengunjung Hotel di Sukabumi Didenda RP1 Juta
Peran Pengawasan dan Akuntabilitas Desa
Kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh oknum perangkat Desa Pageralam di Tasikmalaya menyoroti lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Perangkat desa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pembangunan desa, justru menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan.
Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Seperti bermain judi online, membayar utang, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya pengawasan dan akuntabilitas yang ketat dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah daerah, lembaga pengawas internal, masyarakat sipil, dan media harus bersinergi untuk memastikan dana desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
Proses Hukum dan Ancaman Hukuman
Dalam kasus korupsi dana desa yang melibatkan perangkat Desa Pageralam, proses hukum telah bergulir dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk penanganan lebih lanjut. AR, oknum perangkat desa yang melakukan korupsi, dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
Pasal-pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan. Atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman hukuman bagi AR cukup berat. Yaitu pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Selain itu, ada kemungkinan AR dijatuhi pidana seumur hidup atau denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Proses hukum yang tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dana desa lainnya dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara
Dampak Judi Online dan Upaya Pencegahan
Kasus yang menimpa AR ini menjadi contoh nyata dampak negatif judi online. Kecanduan judi online tidak hanya merugikan finansial, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pemerintah dan pihak berwenang perlu mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih serius untuk mengatasi masalah judi online di kalangan masyarakat, termasuk aparat desa.
Polres Tasikmalaya juga tengah gencar melakukan razia terhadap tambang ilegal. Dalam upaya pemberantasan korupsi dan penertiban tambang ilegal, muncul modus penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pelaku menelepon sejumlah Kepala Desa serta pengusaha tambang dengan mengatasnamakan pejabat Polres Tasikmalaya.
Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta, mengimbau kepada para Kepala Desa. Pengusaha tambang, maupun masyarakat umum untuk tidak mudah percaya pada permintaan uang dari pihak yang mengatasnamakan pejabat kepolisian.
Pembelajaran yang Dapat Diambil
Kasus korupsi dana desa yang terjadi di Desa Pageralam, Tasikmalaya, memberikan sejumlah pembelajaran penting terkait pengelolaan keuangan desa dan pencegahan korupsi. Pertama, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam pengelolaan dana desa.
Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan. Pemerintah desa juga harus membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait anggaran dan realisasi penggunaan dana desa.
Kedua, integritas dan kompetensi perangkat desa perlu ditingkatkan. Perangkat desa harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa. Serta memiliki moralitas dan etika yang tinggi.
Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal harus dilakukan secara ketat dan berkesinambungan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi
Kesimpulan
Kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh oknum perangkat desa di Tasikmalaya ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Judi online dapat membawa dampak buruk bagi individu maupun masyarakat. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
Aparat desa sebagai pengelola dana desa harus memiliki integritas dan moral yang tinggi agar dapat menjalankan tugas dengan amanah. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa dan melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan. Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap mengenai Perangkat Desa di Tasikmalaya Terjerat Judi Online.