Baru-baru ini Prabowo jawab kekhawatiran publik terkait UU TNI yang baru disahkan, merespons kekhawatiran yang berkembang di masyarakat terkait potensi kembalinya dwifungsi TNI.
Dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menghidupkan kembali dwifungsi TNI melalui revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Lalu, apa saja poin-poin penting yang disampaikan Prabowo dalam merespons kekhawatiran publik ini? Mari kita telaah lebih dalam.
Dwifungsi TNI
Kekhawatiran publik terkait UU TNI ini berakar pada sejarah kelam dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) di era Orde Baru. Pada masa itu, ABRI tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga aktif dalam bidang politik dan sosial. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, seperti pembatasan ruang gerak sipil, pengekangan demokrasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Pengalaman pahit dwifungsi ABRI inilah yang membuat masyarakat sipil sangat sensitif terhadap segala upaya yang dianggap mengarah pada kembalinya peran ganda militer. Oleh karena itu, ketika RUU TNI disahkan dengan beberapa poin kontroversial, seperti perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh perwira TNI aktif, kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI pun kembali mencuat ke permukaan.
Penegasan Prabowo
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas membantah adanya niat untuk menghidupkan kembali dwifungsi TNI. “Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat,” ujar Prabowo dalam perbincangannya dengan enam pemimpin redaksi media pada Minggu, 6 April 2025.
Dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (pemred) pada Minggu (6/4/2025), Prabowo menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI hanya soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.
Prabowo memahami betul sensitivitas isu ini dan berupaya meyakinkan publik bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga supremasi sipil dan profesionalisme TNI. Ia menegaskan bahwa TNI harus fokus pada tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara dan tidak boleh terlibat dalam urusan politik praktis.
| POSVIRAL hadir di saluran wahtsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Fokus Revisi UU TNI
Prabowo menjelaskan bahwa inti dari revisi UU TNI sebenarnya hanya terkait dengan perpanjangan usia pensiun perwira tinggi. Ia menyoroti masalah pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga Panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Menurutnya, hal ini tidak efektif karena waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi dan implementasi kebijakan menjadi sangat singkat.
“Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) satu tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya organisasi yang pemimpinnya ganti setiap tahun?” ujar Prabowo.
Dengan memperpanjang usia pensiun perwira tinggi, Prabowo berharap dapat menciptakan stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan di tubuh TNI. Hal ini akan memungkinkan para perwira tinggi untuk berkontribusi lebih optimal bagi organisasi dan memberikan dampak positif bagi kinerja TNI secara keseluruhan.
Baca Juga:
Pembatasan Jabatan Sipil bagi Perwira TNI Aktif
Selain perpanjangan usia pensiun, salah satu poin yang menjadi sorotan dalam revisi UU TNI adalah perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh perwira TNI aktif. Hal ini memicu kekhawatiran akan semakin lebarnya ruang lingkup intervensi militer dalam urusan sipil.
Menanggapi hal ini, Prabowo menegaskan bahwa perwira TNI yang menduduki posisi di jabatan sipil haruslah pensiun dini. Selain itu, UU TNI yang baru juga membatasi jumlah kementerian/lembaga yang bisa diduduki perwira TNI.
“Hanya ada beberapa lembaga yang diizinkan seperti intelijen, bencana alam, Basarnas, dan hakim agung itu karena ada Mahkamah Militer, dari dulu itu. Ini hanya memformalkan. Kalau dilihat semua ada reasoning-nya. Itu rakyat juga tahu kok,” ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan bahwa penempatan perwira TNI di jabatan sipil tertentu hanya dilakukan untuk mengisi posisi-posisi yang membutuhkan keahlian dan pengalaman khusus yang dimiliki oleh personel militer. Ia juga menjamin bahwa penempatan tersebut dilakukan secara selektif dan transparan, dengan mempertimbangkan kompetensi dan profesionalisme yang bersangkutan.
Komitmen Terhadap Supremasi Sipil dan Profesionalisme TNI
Prabowo Subianto, sebagai seorang mantan perwira tinggi TNI, memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya supremasi sipil dan profesionalisme TNI. Ia menyadari betul bahwa TNI harus tunduk kepada pemimpin sipil dan menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Oleh karena itu, Prabowo berkomitmen untuk terus memperkuat supremasi sipil dan profesionalisme TNI. Ia berjanji akan menindak tegas segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh personel TNI. Serta memastikan bahwa TNI tetap menjadi alat negara yang profesional, modern, dan dicintai rakyat.
Respons Publik dan Tantangan ke Depan
Penjelasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait UU TNI ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran yang berkembang di masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi pemerintah tidak berhenti di situ. Pemerintah perlu terus membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat sipil, menjamin transparansi dalam implementasi UU TNI.
Dan memastikan bahwa TNI tetap fokus pada tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara. Selain itu, pemerintah juga perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia TNI, memperkuat sistem pengawasan internal, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di lingkungan militer.
Dengan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan. Diharapkan TNI dapat terus menjadi institusi yang profesional, modern, dan dicintai rakyat, serta berkontribusi secara optimal bagi kemajuan bangsa dan negara.
Kesimpulan
Dengan Prabowo jawab kekhawatiran publik terkait UU TNI yang bertujuan untuk memodernisasi dan meningkatkan efektivitas TNI sebagai alat pertahanan negara. Namun, di sisi lain, revisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kembalinya dwifungsi TNI dan tergerusnya supremasi sipil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penguatan kekuatan militer dan pemeliharaan supremasi sipil.
Pemerintah perlu terus berkomunikasi dengan masyarakat sipil, menjamin transparansi dalam implementasi UU TNI, dan memastikan bahwa TNI tetap fokus pada tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara. Dengan demikian, diharapkan TNI dapat terus menjadi institusi yang profesional, modern, dan dicintai rakyat, serta berkontribusi secara optimal bagi kemajuan bangsa dan negara.
Masyarakat sipil juga perlu terus mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah terkait TNI. Agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi informasi viral terupdate lainnya hanya di POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
1. Gambar Pertama dari tribunnews.com
2. Gambar Kedua dari kompas.com