DPR Ingin Revisi Undang-Undang Pilkada Segera di Tuntaskan
Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin Revisi Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Pilkada segera di tuntaskan.
Namun, dinamika politik yang terus berkembang membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa perlu untuk merevisi Undang-Undang tentang Pilkada (UU No. 10 Tahun 2016). Revisi ini, menurut beberapa anggota DPR, diperlukan untuk menyelaraskan regulasi dengan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada di masa depan.
Dorongan untuk merevisi UU Pilkada ini memunculkan beragam respons di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Sebagian mendukung dengan alasan perlunya perbaikan sistem, sementara sebagian lainnya mengkritisi urgensi revisi yang dianggap terkesan politis. POS VIRAL akan membahas latar belakang, alasan DPR ingin revisi UU Pilkada, tantangan dalam pro...