Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto heran sebab dalang Pagar Laut belum terungkap hingga kini yang dibuat di perairan Kabupaten Tangerang.
Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR, tidak bisa menahan rasa herannya terhadap fenomena ini. Pernyataan-pernyataan kontroversialnya menambah kehangatan diskusi mengenai keberadaan pagar laut tersebut, yang telah membuat banyak orang bertanya-tanya, “Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab?”
Dalam sebuah wawancara di Gedung DPR pada tanggal 21 Januari 2025, Titiek menyatakan, “Heran ada pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang. Siapa sih yang bikin 30 km? Loh, itu sama dengan separuh Jagorawi kan. Dan itu pagarnya adanya di laut, bukan di darat. Kan susah bikinnya ya?” Klarifikasi ini mencerminkan kepentingan publik atas transparansi dalam pembangunan infrastruktur serta pertanggungjawaban pemerintah terhadap projek yang sangat besar dan kompleks. Di bawah ini POS VIRAL akan membahas tentang ungkapan Titiek Soeharto yang menanyakan kenapa dalang Pagar Laut belum terungkap hingga sekarang.
| POSVIRAL hadir di saluran wahtsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Latar Belakang Pembangunan Pagar Laut
Pagar laut yang dipersoalkan oleh Titiek Soeharto tampaknya muncul tanpa banyak informasi yang jelas tentang siapa pihak yang terlibat dalam pembangunannya. Proyek ini menjadi sorotan publik karena tidak adanya sosialisasi dan transparansi mengenai tujuannya. “Ini sudah lama, sudah sebulan. Mosok enggak dapat-dapat,” ungkap Titiek, menunjukkan keresahan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat perihal siapa pemilik perusahaan yang membangun pagar tersebut.
Ketidakpastian ini menimbulkan spekulasi dan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama para nelayan yang merasa terancam di wilayah perairan tersebut. Titiek berpandangan, “Kita harus tahu siapa pemilik dari pagar laut Tangerang ini. Karena banyak nelayan yang mempertanyakan hak mereka di area yang dibatasi oleh pagar ini.” Perhatian yang semakin intens terhadap proyek pagar laut ini menciptakan ketegangan baik di kalangan politisi maupun masyarakat sipil.
Pertanggungjawaban Pemilik Pagar Laut
Mendengar tuntutan Titiek Soeharto, Menteri Agraria Tata Ruang, Nusron Wahid, mengakui adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan di kawasan pagar laut Tangerang. “Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos,” ujarnya pada konferensi pers, yang mengindikasikan bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik.
Sementara itu, pihak kementerian telah melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa terdapat 263 bidang SHGB yang terdaftar atas nama beberapa perusahaan. Namun, pertanyaan mengenai siapa yang memiliki dan mengelola pagar laut ini tetap menjadi tanda tanya besar. Titiek mendesak, “Kami meminta pemerintah segera mengungkap siapa pemilik dan apa tujuan dari pembangunan pagar laut ini.”
Baca Juga:
Dampak Terhadap Nelayan dan Lingkungan
Salah satu dampak yang lebih signifikan dari pembangunan pagar laut ini adalah ketidakpastian dan ketakutan di kalangan nelayan. Mereka khawatir bahwa proyek ini dapat mengganggu jalur pelayaran serta mempengaruhi mata pencaharian mereka. “Ini kan sangat mengada-ada. Tiba-tiba nelayan itu punya duit segitu-gitu ya? Kami sedang berusaha untuk menyejahterakan kehidupan para nelayan,” ungkap Titiek menanggapi situasi tersebut.
Kekhawatiran tersebut juga mencerminkan ketidakpuasan general di masyarakat yang mendambakan keterbukaan pemerintah dalam setiap keputusan yang diambil. “Kita perlu melihat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencari solusi yang baik. Pagar laut ini justru mengganggu kehidupan nelayan yang berusaha mencari nafkah,” tambahnya.
Tanggapan dan Langkah Selanjutnya
Menanggapi berbagai kritik dan kepentingan publik, Titiek Soeharto bersama dengan Komisi IV DPR berencana untuk meninjau langsung lokasi pagar laut di Tangerang. “Kami akan bertemu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Rabu besok. Ini penting untuk memastikan kami mendapatkan informasi langsung,” katanya. Rencana ini menjadi langkah awal untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dan menyusun rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut.
Dalam konteks pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan di masyarakat. Titiek menjelaskan, “Komisi IV DPR ini sedang berusaha untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Terutama yang berada di sekitar area pagar laut ini.” Dia menegaskan bahwa keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan harus selalu menjadi prioritas.
Kesimpulan
Kisruh mengenai pagar laut di Tangerang, yang ditandai pernyataan Titiek Soeharto. Menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan dapat memicu sejumlah pro kontra di masyarakat. Tuntutan untuk transparansi bukan hanya sekadar aspirasi politik. Tetapi juga merupakan refleksi kepentingan masyarakat untuk memahami dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Seiring berjalannya waktu, penting bagi pemerintah untuk melakukan klarifikasi dan memberikan jawaban yang memuaskan untuk semua pertanyaan yang muncul.
Keterbukaan pemerintah dalam proyek pembangunan seperti pagar laut di Tangerang ini sangat krusial. Di tengah segala permasalahan, harapan untuk membuka dialog dan menciptakan kolaborasi antara pihak-pihak terkait menjadi penting untuk menuntaskan polemik ini dengan cara yang konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Titiek Soeharto, melalui pernyataannya, telah mengangkat isu yang sangat penting dalam pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, harapannya adalah agar semua pihak bisa saling mendengarkan dan berkomunikasi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi pengembangan wilayah laut di Indonesia. “Kami tidak ingin ada lagi warga yang merasa diabaikan. Mari kita bekerja sama!” tutupnya.
Demikian Berita Viral tentang ungkapan Titiek Soeharto yang menanyakan kenapa dalang Pagar Laut belum terungkap hingga kini.