Rabu, Februari 4POS VIRAL
Shadow

Siswa SD NTT Meninggal Akibat Kekurangan Buku, Pakar UGM Angkat Isu Dana MBG

Siswa SD di NTT meninggal karena tak mampu beli buku, Pakar UGM soroti pentingnya pengelolaan Dana MBG bagi pendidikan.

Siswa SD NTT Meninggal Akibat Kekurangan Buku, Pakar UGM Angkat Isu Dana MBG

Tragedi memilukan menimpa seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur. Kematian akibat tidak mampu membeli buku memunculkan sorotan tajam dari pakar UGM terhadap pengelolaan Dana MBG. POS VIRAL ini mengulas penyebab, dampak, dan pentingnya solusi agar tragedi serupa tidak terulang.

Tragedi Siswa SD Di NTT Menjadi Sorotan Nasional

Duka mendalam meliputi dunia pendidikan Indonesia usai seorang siswa kelas 4 SD di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), meninggal dunia karena tidak mampu membeli buku dan pulpen sekolah. Kejadian ini memicu keprihatinan masyarakat serta perhatian pakar pendidikan.

Prof Agus Sartono, MBA, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), menekankan bahwa kasus ini seharusnya tidak terjadi jika sistem pendidikan dan bantuan sosial berjalan dengan baik. Ia menyayangkan adanya celah yang membuat anak-anak kurang mampu tetap terbebani.

Menurutnya, tanggung jawab pendidikan dasar berada di Pemerintah Kabupaten/Kota, sementara pendataan melalui Dapodik dan data keluarga miskin dari Dinas Sosial seharusnya memastikan anak-anak berhak menerima bantuan seperti KIP. Tragedi ini mengingatkan perlunya pengawasan yang lebih ketat.

Pentingnya Implementasi Program MBG Yang Realistis

Prof Agus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya memiliki alokasi dana cukup besar untuk membantu anak-anak kesulitan. Ia menilai penghematan alokasi MBG dapat dimanfaatkan untuk program lain yang mendukung pendidikan dasar.

Contohnya, pemerintah dapat mengalihkan dana MBG yang biasanya digunakan selama libur sekolah untuk membantu anak-anak memperoleh perlengkapan pendidikan. Ia menekankan agar implementasi MBG dilakukan dengan realistis dan fleksibel.

Dengan alokasi yang efisien, program prioritas tetap berjalan namun juga dapat mengatasi masalah anak-anak yang berada di kondisi ekonomi sulit. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran harus mempertimbangkan dampak langsung terhadap kesejahteraan peserta didik.

Baca JugaViral! Bupati Sumba Barat Daya Nekat Naik Motor Tanpa Helm

Peran Dana MBG Dalam Mengurangi Beban Ekonomi Anak

Peran Dana MBG Dalam Mengurangi Beban Ekonomi Anak 700

Dana MBG yang cukup besar dapat berperan signifikan dalam meringankan beban anak-anak kurang mampu. Prof Agus menekankan bahwa jika dana digunakan secara tepat, tragedi akibat ketidakmampuan membeli buku dapat dicegah.

Selain itu, penyesuaian waktu pelaksanaan MBG, misalnya tidak selama libur panjang, bisa memastikan dana tersebut lebih fokus pada kebutuhan anak-anak yang membutuhkan. Hal ini mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam program pemerintah.

Ketersediaan dana yang memadai, jika diatur dengan cermat, dapat menjadi solusi preventif. Anak-anak tidak lagi menanggung beban ekonomi yang berlebihan sehingga risiko stres dan tekanan psikologis dapat berkurang.

Dampak Psikologis Pada Anak Usia 10 Tahun

Spesialis kesehatan jiwa, dr Lahargo Kembaren, SpKJ, juga menyoroti keprihatinan atas tragedi ini. Ia menjelaskan bahwa anak usia 9-10 tahun belum memiliki pemahaman matang tentang kematian dan konsekuensi ekstrem dari tekanan hidup.

Anak-anak dalam kondisi tertekan cenderung merasa terbebani oleh masalah orang tua dan keluarga, sehingga mereka bisa mengambil keputusan ekstrem tanpa memahami konsekuensinya. Dr Lahargo menekankan pentingnya pemahaman orang dewasa tentang beban psikologis anak.

Sistem sosial yang belum cukup mendukung anak dapat membuat mereka merasa bersalah atau menjadi penyebab masalah keluarga. Oleh karena itu, intervensi pendidikan, sosial, dan psikologis menjadi sangat penting agar anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan terlindungi.

Upaya Pemerintah Dan Solusi Ke Depan

Prof Agus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan pendidikan gratis dan bantuan sosial berjalan efektif. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan 12 tahun gratis, sehingga pemerintah harus memperkuat implementasinya.

Pemerintah juga didorong untuk mengoptimalkan alokasi dana program seperti MBG agar manfaatnya langsung dirasakan oleh anak-anak kurang mampu. Monitoring dan evaluasi harus lebih intensif agar kasus serupa tidak terulang.

Selain itu, masyarakat, guru, dan keluarga perlu aktif mendukung serta membimbing anak-anak dalam menghadapi tekanan sehari-hari. Kolaborasi ini akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu mencegah risiko sosial dan psikologis yang dapat berdampak fatal.

Simak terus dan jangan sampai terlewatkan beragam informasi terlengkap seputar berita viral terkini, hanya di POS VIRAL, sumber informasi update paling hangat!


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Pertama dari detik.com
  • Gambar Kedua dari sumba.inews.id
Tele Grup
Channel WA
Grup FB
Search