Presiden Donald Trump kembali memperpanjang tenggat waktu pemblokiran TikTok di Amerika Serikat hingga pertengahan Desember.
Keputusan ini diambil di tengah negosiasi kompleks antara AS dan China terkait kepemilikan TikTok dan isu keamanan data. Langkah tersebut memberi waktu tambahan bagi ByteDance untuk menyelesaikan kesepakatan dengan investor AS.
Penundaan ini juga menunjukkan bahwa tarik-ulur politik dan ekonomi masih menjadi penghalang utama di balik nasib aplikasi populer tersebut. Dibawah ini POS VIRAL akan membahas secara rinci mengenai Trump tunda blokir TikTok hingga pertengahan Desember.
Perpanjangan Keempat Dalam Upaya Divestasi TikTok
Presiden AS Donald Trump telah memperpanjang penundaan larangan TikTok hingga 16 Desember, menandai penundaan keempat dari undang-undang yang bertujuan memaksa penjualan aplikasi tersebut dari pemiliknya di China. Perintah eksekutif ini diumumkan pada Rabu (17/9/2025), meskipun Trump sebelumnya telah menyatakan bahwa Amerika Serikat dan China telah mencapai kesepakatan mengenai struktur kepemilikan baru untuk bisnis AS dari aplikasi berbagi video tersebut. Penundaan ini mengikuti perpanjangan sebelumnya yang dikeluarkan pada Januari, April, dan Juni 2025, saat pemerintah menavigasi implikasi hukum dan keamanan nasional yang rumit terkait operasi TikTok di Amerika Serikat.
Secara spesifik, penundaan terbaru ini memperpanjang tenggat waktu hingga 16 Desember 2025. Sedianya, aplikasi berbagi video itu seharusnya dilarang di AS mulai hari itu, Rabu (17/9). Instruksi presiden terbaru yang diteken Trump menunda penegakan hukum yang tercantum dalam Instruksi Presiden 14166 tanggal 20 Januari 2025, yang telah diperpanjang oleh Instruksi Presiden 14258 tanggal 4 April 2025, dan Instruksi Presiden 14310 tanggal 19 Juni 2025.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Perintah Eksekutif Terbaru dan Kesepakatan Awal
Undang-undang yang ditandatangani pada tahun 2024 oleh Presiden Joe Biden dirancang untuk memaksa penutupan TikTok di Amerika Serikat karena kepemilikannya di Tiongkok, dengan tujuan mengatasi masalah keamanan nasional terkait ByteDance dan potensi hubungannya dengan pemerintah Tiongkok. Namun, Trump, yang kampanye pemilihannya tahun 2024 sangat bergantung pada media sosial dan menyatakan ia menyukai TikTok, menunda larangan tersebut.
Awalnya, Trump memperpanjang batas waktu 75 hari bagi ByteDance untuk menjual asetnya kepada perusahaan non-China. Tujuan kesepakatan itu adalah untuk memisahkan operasional TikTok agar menjadi sebuah perusahaan baru yang berpusat di AS, dioperasikan dan dimiliki oleh investor AS. Untuk mewujudkan rencana ini, TikTok harus menyediakan ruang terpisah untuk AS sekaligus mengurangi kepemilikan China.
Perpanjangan ini juga mengikuti laporan bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan kerangka kerja untuk mengalihkan kepemilikan TikTok ke entitas di AS. Kesepakatan ini dilaporkan akan dipastikan dalam percakapan telepon antara Trump dan Presiden China Xi Jinping pada Sabtu (19/9/2025). Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa tenggat waktu 17 September untuk menonaktifkan aplikasi tersebut mendorong negosiator China untuk mencapai kesepakatan potensial. Ia menambahkan bahwa tenggat waktu tersebut dapat diperpanjang 90 hari lagi agar kesepakatan dapat difinalisasi, meskipun Bessent menolak membahas detail dari kesepakatan tersebut.
Baca Juga:
Dinamika Negosiasi AS-China
Negosiasi antara Amerika Serikat dan China mengenai nasib TikTok di AS berlangsung alot, dengan Presiden Trump awalnya mendorong divestasi aset TikTok ke investor Amerika, namun China berbulan-bulan menolak tuntutan tersebut. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa ancaman penutupan TikTok menjadi titik balik dalam negosiasi kedua negara.
Bessent menjelaskan kepada CNBC bahwa sebuah panggilan telepon dengan Presiden Trump, di mana Trump menyatakan kesediaannya untuk “membiarkan TikTok menjadi gelap,” mengubah dinamika negosiasi. Ancaman ini mendorong China untuk akhirnya menyetujui kesepakatan setelah penolakan berulang kali. Menurut Bessent, syarat-syarat komersial sudah disusun sejak Maret, tetapi tertunda karena kebijakan tarif Trump.
Proses negosiasi kembali berlanjut setelah tarif diturunkan, memungkinkan fokus untuk beralih ke isu keamanan nasional. Bessent menegaskan bahwa Washington tidak akan mengkompromikan keamanan dalam kesepakatan ini, dan serangkaian kesepakatan berhasil dicapai untuk hal-hal yang tidak akan berdampak pada keamanan nasional. Kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan operasional TikTok di AS tetap berjalan di bawah pengawasan ketat.
Keputusan Trump untuk memperpanjang tenggat waktu TikTok juga menunjukkan adanya penolakan dari pemerintah Tiongkok. Meskipun kesepakatan antara pemerintah AS dan TikTok hampir selesai pada awal April 2025. Secara bersamaan, Trump memberlakukan kebijakan tarif impor terhadap negara lain, termasuk China. Perwakilan ByteDance menginformasikan Gedung Putih bahwa China tidak akan menyetujui kesepakatan tersebut sampai masalah tarif antara kedua negara diselesaikan.
Peran Investor dan Oracle Dalam Kesepakatan
Kesepakatan awal mencakup masuknya investor baru bersama dengan investor lama ByteDance. Kesepakatan ini ditargetkan rampung dalam 30-45 hari mendatang. Sebagai bagian dari perjanjian, Oracle akan tetap memegang kontrak layanan cloud TikTok. Namun, pendanaan kesepakatan ini masih menimbulkan banyak pertanyaan, dengan David Feber dari CNBC menyebut sumber dana diperkirakan tidak akan besar dan tidak akan mengarah pada penawaran saham perdana.
Trump, dalam perintah eksekutif terbaru, memberi batas waktu sampai 16 Desember bagi ByteDance untuk melepaskan kepemilikan TikTok di AS. Jika gagal, aplikasi itu akan dilarang beroperasi di Amerika dengan alasan keamanan nasional. Rencana tersebut akan memangkas kepemilikan ByteDance hingga di bawah 20 persen dan menutup akses Partai Komunis China terhadap data pengguna di AS.
Pengawasan Kongres dan Dampak Diplomatik
Perintah Trump kali ini menandai keempat kalinya tenggat waktu diperpanjang sejak Kongres meloloskan undang-undang bipartisan tahun lalu. Aturan tersebut sebenarnya membatasi kewenangan presiden untuk memperpanjang tanpa batas, meskipun Mahkamah Agung telah memberikan dukungan atas penerapan larangan. Sejumlah anggota Kongres menilai kebijakan Trump mencoba menyeimbangkan keamanan nasional dengan pentingnya TikTok bagi masyarakat. Beberapa anggota Kongres yang vokal mengkritik China berjanji akan mengawasi jalannya kesepakatan.
Mereka menekankan pentingnya memastikan aturan keamanan nasional tetap ditegakkan tanpa kompromi. Selain itu, kesepakatan ini juga menambah dimensi diplomatik karena membuka peluang pertemuan Trump dengan Presiden China, Xi Jinping. Bessent menyebut hasil yang dicapai tidak lepas dari peran Trump tunda blokir TikTok. Menurutnya, keberhasilan ini bisa menjadi momentum memperkuat hubungan Washington dan Beijing di tengah isu dagang dan teknologi yang kerap memanas.
Kritik dan Kekhawatiran Dari Senator
Langkah Trump memberikan perpanjangan kepada TikTok ini menuai respons dari Senator Mark Warner dari Partai Demokrat. Yang mengkhawatirkan bahwa menunda larangan TikTok di AS akan melanggar hukum yang ada. Berdasarkan undang-undang tahun 2024, AS seharusnya sudah menetapkan larangan terhadap TikTok sejak Januari lalu. ”Setiap divestasi yang memenuhi syarat harus memastikan pemutusan operasional yang bersih dari ByteDance dan TikTok AS, Termasuk dengan mencegah salah satu perusahaan untuk terus mengembangkan, memengaruhi, atau mengakses data pribadi atau kode sumber,” bunyi keterangan Warner dikutip dari Reuters pada Selasa (8/4/2025).
Lebih lanjut, Warner menyebutkan adanya kepercayaan yang rusak di tengah upaya AS dan TikTok mencapai kesepakatan bersama. Senator tersebut membeberkan kemungkinan bahwa kesepakatan itu kemungkinan tidak akan memenuhi persyaratan agar ByteDance melepas pengaruhnya dari TikTok di AS. ”Kesepakatan yang sedang dibahas merusak kepercayaan bahwa aplikasi yang didivestasi dapat dipercaya untuk melindungi keamanan nasional dan memastikan kepatuhan terhadap hukum,” imbuhnya.
Senator Demokrat juga berpendapat bahwa Trump tidak memiliki kewenangan hukum. Untuk memperpanjang batas waktu dan menyatakan kesepakatan yang telah dipertimbangkan tidak akan memenuhi persyaratan hukum. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca informasi tentang, Trump tunda blokir TikTok, semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan ragu datang kembali untuk mengetahui lebih banyak lagi informasi viral yang ada di POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama Dari Detik.com
- Gambar Kedua Dari CNBC Indonesia.com