Siswa SD swasta di Kota Medan, yang terpaksa belajar di lantai akibat tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama tiga bulan.
Telah mengundang perhatian banyak pihak, termasuk walikota setempat, Bobby Nasution. Kejadian ini menjadi viral di media sosial setelah sebuah video yang memperlihatkan siswa tersebut duduk di lantai dalam ruangan kelas beredar luas.
Ibu siswa tersebut, Kamelia, merasa sangat sedih dan kecewa melihat anaknya yang berusia muda diperlakukan demikian. Kamelia menyampaikan bahwa anaknya harus duduk di lantai tanpa sepengetahuannya, dan ini terjadi setelah anaknya tidak bisa mengambil raport akibat menunggak SPP. Berikut ini POS VIRAL ada penjelasan lengkap mengenai Walkot Bobby Angkat Bicara Siswa SD Swasta Terpaksa Belajar di Lantai.
| POSVIRAL hadir di saluran wahtsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Kronologi Kejadian
Peristiwa ini mulai terungkap setelah Kamelia mendapati anaknya, yang duduk di kelas 4, mendapatkan perlakuan tidak pantas di sekolah. Kamelia mengatakan, “Di hari Rabu, tanggal 6 (Januari) masuk sekolah, sekitar tiga hari dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya”.
Menurutnya, wali kelas di sekolah telah membuat peraturan bahwa siswa yang belum mengambil raport tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ini adalah sebuah aturan yang, menurut Kepala Sekolah Juli Sari, seharusnya tidak ada. “Sebenarnya tidak ada aturan sekolah untuk menghukum murid belajar di lantai karena menunggak uang sekolah”.
Kekecewaan Keluarga
Keluarga Kamelia merasa tertekan dengan situasi ini, terutama ketika anaknya mulai merasakan malu akibat perlakuan temannya di sekolah. Kamelia menceritakan, “Anak saya bilang, ‘Mak, saya malu duduk di semen aja’.”
Ungkapan tersebut mencerminkan beban psikologis yang ditanggung oleh anak-anak saat mereka mengalami stigma di kelas akibat situasi ekonomi orang tua. Kamelia pun berkomitmen untuk menunaikan kewajibannya, dengan rencana menjual handphonenya agar bisa membayar tunggakan uang sekolah.
Respons Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Setelah berita tentang peristiwa ini menyebar, banyak pihak mulai memberikan tanggapan. Anggota Komisi X DPR, Habib Syarief Muhammad Alaydus, turut angkat suara, menegaskan bahwa perlakuan terhadap siswa tidak seharusnya separah itu hanya karena masalah tunggakan SPP. “Kasus ini menyentuh sisi kemanusiaan kita semua. Kita harus menjaga perasaan siswa dan tidak memalukan mereka di depan teman-temannya,” ujar Habib.
Habib menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa, terutama dalam situasi yang sulit seperti ini. Jalur edukasi seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa membebani siswa, terutama pada tanggung jawab yang seharusnya dipikul orang tua. “Tugas anak itu belajar, bukan memikirkan SPP,” tegasnya.
Baca Juga:
Tidak Mampu Bayar SPP, Seorang Siswa SD di Medan Belajar Dilantai!
Misteri Terungkap: Mobil RI 36 Raffi Ahmad yang Viral Dikawal Patwal
Tanggapan Walkot Medan
Menanggapi peristiwa ini, Walikota Bobby Nasution mengangkat bicara untuk mencari solusi dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Beliau mendesak agar pihak sekolah tidak mengulangi kejadian serupa, menghimbau agar komunikasi tetap dijalin antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. “Kami harus memperhatikan bagaimana menangani permasalahan pendidikan tanpa mengorbankan anak-anak,” ungkap Bobby.
Dalam sidang mediasi yang diadakan di ruang rapat pemerintah setempat, Bobby kerap menekankan pentingnya menciptakan suasana pendidikan yang positif tanpa menonjolkan sanksi yang berat. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama, pendidikan adalah hak anak dan mereka harus mendapatkan pelayanannya dengan baik,” tegasnya.
Penanganan Kejadian
Dalam upaya menangani situasi ini, pihak sekolah mengadakan rapat untuk membahas masalah yang terjadi. Kepala Sekolah Juli Sari mengungkapkan harapannya agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh staf di sekolah, dan tentu saja, bagi semua pihak dalam dunia pendidikan. Ia pun meminta maaf kepada Kamelia dan mengungkapkan bahwa peraturan yang dibentuk oleh wali kelas seharusnya tidak diteruskan tanpa persetujuan dari instansi yang lebih tinggi dalam struktur pendidikan.
Pendidikan dan Kesejahteraan Siswa
Di tengah-tengah perdebatan mengenai bagaimana seharusnya sistem pendidikan bekerja, kasus ini menjadi pengingat pentingnya kesejahteraan siswa. “Kami berharap ke depan tidak ada lagi sanksi-sanksi yang merugikan anak-anak. Mari kita komunikasikan masalah ini dengan sukses, sehingga semua siswa tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” tukas Bobby.
Keluarga pun menekankan bahwa hentikan sanksi yang diambil oleh sekolah di depan rekan-rekan sekalian adalah langkah yang tepat. Hal ini akan mengurangi tekanan yang diarahkan kepada siswa yang Pemerintahan juga berharap agar semua siswa dapat menikmati pendidikan secara adil dan tanpa intervensi dari faktor eksternal seperti tunggakan biaya pendidikan atau situasi ekonomi orang tua.
Refleksi terhadap Kebijakan Pendidikan
Ini saat yang tepat bagi Menteri Pendidikan untuk merenungkan kembali kebijakan pendidikan yang ada. Membahas ulang mengenai keberlanjutan dan pembebasan siswa dari sanksi yang tidak perlu seperti ini sangat penting. Ini terlihat sebagai prioritas untuk menciptakan kebijakan yang lebih mengedepankan keadilan sosial, terutama bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
Kesimpulan
Kejadian ini telah menimbulkan banyak informasi yang memperkaya diskusi mengenai pendidikan di Indonesia. Harapannya, dengan banyaknya pihak yang memberikan perhatian, semua anak di Indonesia termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu akan mendapatkan pendidikan yang layak tanpa merasa tertekan atau dipermalukan. Keluarga siswa, pemimpin sekolah, dan pemerintah semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Simak dan ikuti terus informasi terlengkap dan terbaru tentang POS VIRAL.