Kementerian Kesehatan mengungkap meningkatnya ancaman penyakit pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui banyak warga terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera mengalami penyakit diare. Kondisi tersebut dipicu belum pulihnya sanitasi dan keterbatasan akses air bersih pascabencana.
Temukan rangkuman informasi menarik dan paling terviral lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di POS VIRAL.
Krisis Air Bersih Picu Kebutuhan Mendesak Obat Diare
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat terdampak bencana. Saat ini adalah ketersediaan obat-obatan pascabencana, khususnya untuk menangani penyakit diare. Ia menjelaskan, diare menjadi salah satu masalah kesehatan paling dominan di lokasi terdampak akibat krisis air bersih dan buruknya sanitasi lingkungan setelah bencana.
Menurut Benjamin, keterbatasan akses terhadap air bersih membuat warga terpaksa menggunakan sumber air yang tidak layak, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit berbasis air. Kondisi ini diperparah oleh minimnya persediaan obat-obatan di lapangan, yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, terus memantau situasi kesehatan di daerah bencana dan berupaya mempercepat distribusi bantuan medis. Selain pengiriman obat diare, langkah ini juga mencakup penguatan layanan kesehatan darurat serta koordinasi dengan berbagai pihak. Agar penanganan penyakit pascabencana dapat berjalan cepat dan efektif, sekaligus mencegah terjadinya wabah yang lebih luas.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Nikmati Keseruan Nonton Bola, Akses Tanpa Batas, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Layanan Kesehatan Aceh Mulai Pulih Pascabanjir
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin memaparkan bahwa layanan kesehatan di Provinsi Aceh secara bertahap mulai kembali berjalan setelah terdampak bencana banjir. Sebagian besar rumah sakit telah kembali beroperasi dan melayani masyarakat, meskipun masih ada beberapa fasilitas yang belum dapat difungsikan akibat kerusakan berat.
Dari total 65 rumah sakit yang ada di Aceh, sebanyak 62 rumah sakit sudah kembali memberikan layanan kesehatan, sementara tiga rumah sakit swasta masih belum beroperasi. Kendala utama yang dihadapi adalah kerusakan infrastruktur akibat genangan air dan lumpur yang menghambat aktivitas pelayanan medis.
Sementara itu, kondisi puskesmas juga menunjukkan tantangan serupa. Dari 305 puskesmas yang tersebar di wilayah Aceh, sebanyak 37 puskesmas belum dapat beroperasi karena mengalami kerusakan parah dan tertutup lumpur. Hal ini berdampak pada akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di beberapa wilayah terdampak.
Baca Juga : Tak Tergoyahkan! Pria Jalan Kaki 136 Km Terobos Longsor Aceh Demi Menikah
Fasilitas Kesehatan Sumbar Pulih, Sumut Masih Terkendala
Kementerian Kesehatan melaporkan perkembangan positif pada pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak banjir di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Di Sumatera Barat, seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas. Telah kembali beroperasi secara normal dan siap melayani kebutuhan kesehatan masyarakat tanpa kendala berarti.
Sementara itu, kondisi di Sumatera Utara juga menunjukkan kemajuan signifikan. Seluruh rumah sakit di provinsi tersebut telah beroperasi 100 persen dan kembali memberikan pelayanan medis kepada warga. Namun demikian, masih terdapat empat puskesmas yang belum dapat berfungsi akibat dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana.
Benjamin menjelaskan bahwa meski sebagian besar layanan kesehatan telah pulih, pemerintah tetap melakukan pemantauan intensif di wilayah yang fasilitas kesehatannya belum sepenuhnya pulih. Upaya perbaikan dan pembersihan puskesmas yang terdampak terus dikebut agar layanan kesehatan tingkat pertama dapat segera kembali normal.
Kemenkes Bentuk Pusat Krisis Daerah
Kementerian Kesehatan memastikan langkah penanganan dampak bencana berjalan terkoordinasi dengan membentuk pusat krisis di setiap provinsi terdampak. Pusat krisis ini berfungsi sebagai pos utama pengendalian dan pemantauan layanan kesehatan, sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kondisi darurat pascabencana.
Benjamin menjelaskan bahwa pusat krisis tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan di masing-masing wilayah, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Padang. Selain itu, Kemenkes juga menempatkan perwakilan khusus di setiap pusat krisis guna memperkuat komunikasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memastikan kebutuhan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Simak dan ikuti terus jangan sampai ketinggalan informasi terlengkap mengenai berita-berita viral lainnya hanya di seputaran POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari
- Gambar Kedua dari