Ulama Jatim KH Asep Saifuddin Chalim mendesak pemerintah dan legislatif segera mengesahkan UU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
KH Asep juga mengusulkan hukuman berat bagi koruptor, termasuk hukuman mati dengan batasan tertentu. Menurutnya, langkah tegas dapat membuat pelaku berpikir panjang sebelum melakukan korupsi. Simak ulasan lengkapnya dari POS VIRAL.
Ulama Jatim Desak Pemerintah Segera Sahkan UU Perampasan Aset
KH Asep menyampaikan dorongan itu seusai mengikuti upacara penurunan bendera Merah Putih di lapangan SMP-SMA Amanatul Ummah Siwalankerto, Surabaya, Senin (17/8/2026).
Ia meminta pemerintah dan DPR segera menyelesaikan pembahasan aturan mengenai perampasan aset. Menurutnya, negara membutuhkan aturan yang kuat untuk mengejar harta yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
“Pada kesempatan tersebut, kami meminta kepada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset agar siapa pun yang kedapatan melakukan korupsi, seluruh asetnya disita negara,” ujar KH Asep.
Bagi KH Asep, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan hukuman penjara. Negara juga perlu mengejar keuntungan yang pelaku ambil dari tindak pidana tersebut.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Hukuman Mati bagi Koruptor Ikut Jadi Sorotan
KH Asep juga mengusulkan hukuman mati bagi koruptor dengan kriteria tertentu. Ia menilai negara dapat mempertimbangkan sanksi tersebut untuk pelaku yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar, misalnya lebih dari Rp100 miliar.
Menurutnya, hukuman berat dapat memberikan efek jera sekaligus menunjukkan keseriusan negara dalam melawan korupsi. Ia ingin pemerintah tidak hanya mengandalkan slogan ketika menjalankan agenda pemberantasan korupsi.
KH Asep menghubungkan pemberantasan korupsi dengan semangat perjuangan para pahlawan. Menurutnya, para pejuang mengorbankan jiwa dan raga untuk membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
Karena itu, ia menilai generasi saat ini harus menjaga hasil perjuangan tersebut dengan membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Baca Juga: Viral! Emak-Emak Bikin Heboh, Nekat Tarik Bus AKAP 20 Ton Demi Rayakan HUT RI
Pesan KH Asep untuk Pemerintah di Semua Tingkatan
KH Asep meminta seluruh jajaran pemerintahan mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia menilai prinsip tersebut harus berjalan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintahan yang bersih dapat membantu menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik. Ia berharap semangat antikorupsi tumbuh dalam setiap lembaga dan tidak hanya muncul ketika kasus besar mencuat.
“Pemerintah di semua tingkatan harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Jika semua elemen bergerak secara anti-korupsi dan menerapkan sanksi tegas terhadap para perampok kekayaan negara, Indonesia pasti akan maju, adil, dan makmur,” ujar KH Asep.
Ia juga mengaitkan pesan tersebut dengan tema HUT ke-81 RI. Menurutnya, semangat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur membutuhkan pemerintahan yang mampu menjaga kepentingan rakyat.
KH Asep Dukung Tekad Prabowo Berantas Korupsi
KH Asep menyatakan dukungannya terhadap tekad Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. Namun, ia meminta Presiden tetap memperhatikan orang-orang yang berada di lingkungan pemerintahan.
Menurut KH Asep, Presiden perlu memastikan orang-orang di sekitarnya memiliki komitmen yang sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi. Ia menilai konsistensi seluruh jajaran pemerintah menjadi kunci agar kebijakan antikorupsi berjalan maksimal.
Ia berharap aspirasi mengenai pemberantasan korupsi tersebut sampai kepada Presiden. Dukungan masyarakat, menurutnya, dapat memperkuat langkah pemerintah dalam memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Jabatan dan Fasilitas Komisaris BUMN Ikut Disorot
KH Asep turut menyoroti posisi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama terkait jabatan, gaji, dan tantiem. Ia menilai pemerintah perlu memastikan seluruh fasilitas tersebut tetap masuk akal dan tidak membebani keuangan perusahaan negara.
Menurutnya, BUMN seharusnya memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat. Karena itu, perusahaan milik negara perlu menjalankan pengelolaan yang efisien serta menghasilkan manfaat yang lebih luas.
“Pengabdian kepada negara tidak boleh didasari oleh keserakahan di tengah kondisi rakyat miskin yang masih terbebani pajak,” katanya.
Berbagai pandangan tersebut menjadi refleksi KH Asep pada momentum HUT ke-81 RI. Ia berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada upacara dan perayaan, tetapi juga hadir melalui pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang tegas, serta kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat.