Skandal korupsi di PT Pertamina pada periode 2018-2023 menyebabkan terancam kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 1 Kuadriliun karena ekspor ilegal hingga Mark Up Shipping.
Jika pola ini berlanjut sejak 2018, total akumulasi kerugian selama lima tahun dapat mendekati Rp 1 kuadriliun. Skandal ini mencakup berbagai praktik ilegal, mulai dari ekspor minyak mentah ilegal hingga mark-up biaya pengiriman, yang mengungkap masalah tata kelola di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi tersebut.
Dibawah POS VIRAL akan memberikan informasi yang terkait tentang kerugian negara mancapai Rp 1 Kuadriliun karena ekspor ilegal hingga Mark Up Shipping. Mari simak sekarang!
Kerugian Negara Akibat Korupsi Pertamina
Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkirakan bahwa potensi “kerugian negara akibat korupsi di PT Pertamina mencapai Rp 193,7 triliun pada tahun 2023”. Jika praktik-praktik ilegal ini telah berlangsung sejak 2018, total kerugian negara selama lima tahun bisa mendekati Rp 1 kuadriliun.
Kerugian ini berasal dari berbagai skema yang meliputi ekspor minyak mentah ilegal, impor minyak mentah dan BBM melalui broker, kompensasi BBM yang tidak sesuai prosedur, dan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa perhitungan kerugian sebesar Rp 193,7 triliun pada tahun 2023 berasal dari lima skema utama.
Skema tersebut meliputi “kerugian dari ekspor minyak mentah ilegal sebesar Rp 35 triliun”, impor minyak mentah melalui broker sebesar Rp 2,7 triliun, impor BBM melalui broker sebesar Rp 9 triliun, kompensasi BBM yang tidak sesuai prosedur sebesar Rp 126 triliun, dan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran sebesar Rp 21 triliun. Kejagung masih memerlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan total kerugian negara karena setiap tahun bisa memiliki komponen kerugian yang berbeda. Jika pola ini terus terjadi sejak 2018, kerugian negara selama lima tahun bisa sangat besar.
| POSVIRAL hadir di saluran wahtsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Kabar Gembira bagi pecinta bola, khususnya Timnas Garuda. Ingin tau jadwal timnas dan live streaming pertandingan timnas? Segera download!
Skema Ilegal yang Merugikan Negara
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa perhitungan kerugian sebesar Rp 193,7 triliun di 2023 berasal dari lima skema utama. Berikut rinciannya:
- Ekspor minyak mentah ilegal: Kerugian mencapai Rp 35 triliun.
- Impor minyak mentah melalui broker: Kerugian mencapai Rp 2,7 triliun.
- Impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker: Kerugian mencapai Rp 9 triliun.
- Kompensasi BBM yang tidak sesuai prosedur: Kerugian mencapai Rp 126 triliun.
- Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran: Kerugian mencapai Rp 21 triliun.
Selain itu, kerugian bisa semakin besar akibat distribusi BBM yang tidak sesuai spesifikasi. Jika kualitas BBM lebih rendah dari yang dijual ke publik, selisih harga ini dapat dihitung sebagai kerugian negara.
Baca Juga:
Modus Operandi dan Tersangka
Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, termasuk empat petinggi subholding Pertamina dan tiga broker minyak. Berikut daftar tersangka dari petinggi Subholding Pertamina:
- Riva Siahaan (RS): Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
- Yoki Firnandi (YF): Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
- Sani Dinar Saifuddin (SDS): Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional.
- Agus Purwono (AP): VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
- Berikut daftar tersangka dari broker minyak yang terlibat:
- MKAR: Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.
- DW: Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & PT Jenggala Maritim.
- GRJ: Komisaris PT Jenggala Maritim & Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Dampak dan Reaksi Korupsi Pertamina
Kasus korupsi ini menimbulkan “kerugian besar” bagi negara dan berpotensi merugikan masyarakat. Praktik impor ilegal menyebabkan harga dasar BBM menjadi lebih tinggi, yang kemudian berdampak pada peningkatan biaya kompensasi dan subsidi BBM yang ditanggung oleh APBN. Selain itu, jika kualitas BBM yang dijual ke publik lebih rendah dari yang seharusnya (seperti kasus pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax), selisih harga ini dapat dihitung sebagai “kerugian negara”.
PT Pertamina (Persero) melalui VP Corporate Communication, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa perusahaan menghormati proses penyidikan yang sedang berjalan dan akan menunggu hasil penyelidikan dari Kejaksaan Agung. Namun, pernyataan ini tidak cukup untuk menutupi fakta bahwa tata kelola BUMN energi tersebut sangat buruk dan merugikan negara.
Masyarakat menanti keadilan dan berharap kasus ini dapat membongkar lebih dalam praktik korupsi di Pertamina serta memberikan efek jera bagi para pelaku. Jika uang yang dikorupsi tersebut digunakan dengan baik. Namun, bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, memberikan beasiswa pendidikan, mengembangkan energi terbarukan, atau memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin.
Kesimpulan
Kasus korupsi di Pertamina yang terancam kerugian Negara mencapai Rp 1 Kuadriliun ini menjadi bukti betapa pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik ilegal di sektor energi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat danTransparan untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dan memulihkan kerugian negara.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi korupsi yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan kasus-kasus korupsi serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang informasi-informasi viral terupdate lainnya hanya di POS VIRAL.