Budi Arie akhirnya lengser dari jabatannya reshuffle kabinet setelah namanya terseret isu judi online yang mengguncang publik.
Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan mencopot Budi Arie dari kursi kabinet, memicu sorotan besar terhadap integritas pejabat negara. Keputusan ini menandai reshuffle mengejutkan di lingkaran pemerintahan dan membuka pertanyaan baru soal penanganan judi online di Indonesia.
Publik pun ramai memperbincangkan jatuhnya Budi Arie yang sebelumnya menduduki posisi penting. Dibawah ini POS VIRAL akan membahas mengenai Budi Arie reshuffle kabinet dan terseret isu judi online.
Budi Arie Dicopot Dari Kabinet Prabowo
Budi Arie Setiadi resmi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan UKM dalam perombakan kabinet pada 8 September 2025. Ia digantikan oleh Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Pencopotan ini terjadi di tengah kuatnya dugaan keterkaitan Budi Arie dengan kasus judi online yang muncul dalam beberapa persidangan. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian.
Termasuk Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Budi Arie mengaku tidak mengetahui adanya perombakan kabinet ini pada siang hari sebelum pengumuman, saat ia masih menghadiri rapat di Gedung DPR, Senayan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Nama Budi Arie Muncul Dalam Persidangan Judi Online
Spekulasi publik mengenai pencopotan Budi Arie semakin menguat. Namanya sering muncul dalam persidangan kasus judi online yang melibatkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Saat masih menjabat sebagai Menteri Kominfo, Budi Arie diduga mengetahui praktik “penjagaan” sejumlah situs judi ilegal. Dalam sidang lanjutan kasus judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 10 Juni 2025, mantan pejabat Kominfo, Denden Imadudin Soleh, memberikan kesaksian mengejutkan.
Denden mengaku pernah menghadiri pertemuan pada Mei atau Juni 2024. Dalam pertemuan itu disebutkan bahwa praktik “penjagaan” situs judi ilegal sudah “diamankan,” karena ada restu dari “orang di atas.” Ketika hakim menanyakan siapa yang dimaksud dengan “orang di atas,” Denden menjawab tegas. “Yang mereka maksud adalah Pak Menteri.” Kesaksian ini disebut sebagai upaya meyakinkan Syamsul, pengganti Denden sebagai Ketua Tim Pengendalian Konten. Tujuannya agar Syamsul bersedia kembali menjalankan praktik pengamanan situs judi ilegal.
Baca Juga:
Dugaan Aliran Dana dan Jatah 50 Persen
Nama Budi Arie juga muncul dalam dakwaan kasus pengamanan situs judi online, di mana ia disebut meminta jatah 50 persen dari praktik pengamanan situs judol. Dugaan ini terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan pada sidang perdana perkara judol di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 14 Mei 2025. Dalam dakwaan, Budi Arie disebut memerintahkan Zulkarnaen untuk mencari orang yang dapat mengumpulkan data situs judi online.
Kemudian, Zulkarnaen memperkenalkan Adhi Kismanto kepada Budi Arie. Adhi Kismanto mempresentasikan alat crawling data, yang mampu mengumpulkan data situs judi online. Sebagai imbalan, Adhi meminta langsung kepada Budi Arie agar bisa masuk ke Kemenkominfo sebagai tenaga ahli, meskipun Adhi seharusnya tidak lolos seleksi karena tidak memiliki gelar sarjana.
Praktik pengamanan situs judi online sempat dihentikan pada Maret 2024, namun kemudian dilanjutkan setelah permintaan dari Muhrijan alias Agus, dengan tarif Rp8 juta per situs. Jaksa menyebut adanya pembagian fee untuk terdakwa Adhi Kismanto sebesar 20 persen, terdakwa Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30 persen, dan untuk Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen dari keseluruhan situs yang dijaga. Zulkarnaen dilaporkan menerima uang sebesar Rp4 miliar, setiap dua pekan, antara April hingga Oktober 2024.
Respons dan Bantahan Budi Arie
Budi Arie memilih untuk tidak banyak berkomentar mengenai namanya, yang disebut-sebut dalam persidangan kasus judi online. Ia hanya berkata singkat, “Halah, biar saja,” ketika dimintai tanggapan oleh wartawan pada 12 Juni 2025. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, meminta publik untuk tidak menggiring opini terkait hal ini. Handoko mengklaim bahwa Budi Arie selalu berada di garis depan dalam pemberantasan judi online selama menjabat sebagai Menkominfo.
Ia menilai, surat dakwaan tidak menyebutkan bahwa Budi Arie mengetahui perihal uang sogokan 50 persen, atau bahkan menerimanya. Handoko juga menuding bahwa isu sesat tersebut sengaja dikembangkan untuk menciptakan framing jahat, yang bertujuan menghancurkan citra seseorang. Budi Arie sendiri membantah narasi yang menyebut dirinya menerima 50 persen uang hasil perlindungan situs judi online. Ia menyatakan, “Saya tidak pernah membuat deal (kesepakatan). Tidak pernah ada perintah, baik lisan apalagi tertulis, untuk melindungi judi online. Tidak ada satu pun situs judi online yang saya larang di-takedown.”
Empat Terdakwa Utama dan Pasal Hukum
Dalam kasus ini, empat orang menjadi terdakwa utama: Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus. Zulkarnaen Apriliantony disebut sebagai penghubung, atau teman dekat Budi Arie. Adhi Kismanto adalah pegawai Kominfo, yang berperan langsung dalam operasi perlindungan situs judi online. Alwin Jabarti Kiemas menjabat sebagai Direktur Utama PT Djelas Tandatangan Bersama. Muhrijan, alias Agus, mengaku sebagai utusan direktur Kemenkominfo.
Para terdakwa dijerat dengan Pasal 27 ayat (2), juncto Pasal 45 ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mereka juga dijerat Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan/atau Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dan penyertaan.
Status Hukum Terkini dan Rekam Jejak
Hingga saat ini, Budi Arie Setiadi belum ditetapkan sebagai tersangka. Namanya memang muncul dalam dakwaan jaksa, namun masih dalam tahap penyelidikan, dan belum ada bukti hukum yang kuat untuk menetapkannya sebagai tersangka. Proses hukum masih berlangsung untuk keempat terdakwa utama. Zulkarnaen Apriliantony bahkan secara tegas membantah bahwa Budi Arie menerima uang sepeser pun dari aktivitas ilegal tersebut, menyatakan, “Pak Budi Arie tidak menerima apa pun dari perjudian online ini,” dan “dia tidak tahu sama sekali.”
Budi Arie Setiadi memiliki rekam jejak sebagai aktivis sosial, politikus, dan pengusaha. Ia pernah aktif di PDI Perjuangan, dan menjadi pendukung militan Joko Widodo, bahkan mendirikan Projo pada 2013. Ia dilantik sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) pada 25 Oktober 2019, dan kemudian ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi pada Juli 2023.
Selama 15 bulan memimpin Kominfo, Budi Arie mencatat prestasi memblokir 3,8 juta situs judi online. Namun, masa kepemimpinannya di Kominfo juga diwarnai kontroversi, terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan dugaan perlindungan situs judi online. Setelah mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, Budi Arie dilantik menjadi Menteri Koperasi pada 20 Oktober 2024, sebelum akhirnya dicopot pada 8 September 2025.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca informasi tentang. Budi Arie reshuffle kabinet dan terseret isu judi online, semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan ragu datang kembali untuk mengetahui lebih banyak lagi informasi viral yang ada di POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama Dari Detik.com
- Gambar Kedua Dari Jawapos.com