Saturday, May 24POS VIRAL
Shadow

Terbongkar! Budi Arie Setiadi Didakwa Kasus Judol, Ini Tanggapan Pakar Hukum atas Pernyataan Jaksa

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi yang terdakwaan dalam kasus judi online atau yang akrab disebut kasus “judol”.

Terbongkar! Budi Arie Didakwa Kasus Judol, Ini Tanggapan Pakar Hukum atas Pernyataan Jaksa
Jaksa menyebut Budi Arie menerima alokasi dana dari pengelola situs judi daring. Menanggapi hal ini, pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman menegaskan pentingnya tindak lanjut penyidikan jika bukti baru muncul dalam persidangan.

Pakar juga mengingatkan proses hukum harus objektif dan berani menegakkan kebenaran tanpa dipengaruhi spekulasi atau asumsi. Dibawah ini POS VIRAL akan membahas mengenai tentang Budi Arie Setiadi terdakwaan kasus judol.

tebak skor hadiah pulsabanner-free-jersey-timnas

Jaksa Sebut Budi Arie dalam Surat Dakwaan Kasus Judol

Nama Budi Arie Setiadi muncul dalam dakwaan perkara judi online yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dakwaan tersebut, Budi Arie disebut melindungi dan menerima setoran dari pengelola situs judi online. Fakta ini tentu menjadi perhatian serius mengingat posisi strategis Budi Arie sebagai mantan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hubnu Nugroho. Menilai bahwa fakta-fakta dalam persidangan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Fakta persidangan itu harus ditindaklanjuti,” tegasnya, karena proses persidangan adalah alat untuk menemukan bukti yang pada tahap penyidikan seringkali masih belum jelas . Ia menjelaskan, “Makanya, seringkali ada (penyelidikan perkara) jilid I, jilid II. Kan seperti itu,” sebagai bagian dari praktik hukum yang lazim.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!

aplikasi nonton bola shotsgoal apk

Proses Penegakan Hukum dan Bukti Baru di Persidangan

Menurut Hubnu Nugroho, fakta-fakta baru yang terungkap selama persidangan bisa menjadi dasar bagi kepolisian untuk membuka penyelidikan lanjutan. “Mungkin dulu masih ragu karena belum cukup bukti, sehingga menunggu bukti-bukti baru di persidangan. Harusnya sekarang polisi berani, masak nggak berani,” ujarnya mempertegas pentingnya kepastian hukum dan keberanian aparat dalam menindaklanjuti kasus ini.

Menanggapi penyebutan nama Budi Arie dalam dakwaan tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. Harli Siregar, memberikan klarifikasi bahwa dakwaan disusun berdasarkan hasil kerja penyidik, bukan asumsi atau spekulasi. “Penuntut umum tidak boleh lari dari fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara,” tegas Harli. Hal ini menggarisbawahi bahwa keberadaan nama Budi Arie di dakwaan merupakan bagian dari fakta hukum yang sudah terverifikasi dalam berkas penyidikan.

Baca Juga: 

Rincian Pembagian Dana Judi Online dalam Dakwaan

Rincian Pembagian Dana Judi Online dalam Dakwaan

Surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum menyebut adanya pembagian dana dari pengelola situs judi online yang melibatkan sejumlah terdakwa. Alokasi dana tersebut diduga dibagi dengan rincian 50 persen untuk Budi Arie, 30 persen untuk terdakwa Zulkarnaen Apriliantony, dan 20 persen untuk Adhi Kismanto. Dugaan pembagian ini semakin menguatkan tuduhan bahwa Budi Arie memiliki peran dalam praktik pengamanan dan perlindungan situs judi online.

Namun demikian, di tengah sorotan publik, pihak yang terkait memberikan bantahan dan klarifikasi. Organisasi Projo yang dipimpin Budi Arie menegaskan bahwa dakwaan tersebut tidak menyatakan Budi Arie mengetahui atau menerima uang sogokan judi online. “Faktanya, memang Budi Arie tidak tahu soal pembagian sogokan itu. Apalagi menerimanya baik sebagian maupun keseluruhan,” kata Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, menolak spekulasi negatif yang beredar.

Pentingnya Menindaklanjuti Fakta dan Menghindari Framing Jahat

Pakar hukum juga menyoroti aspek penting dalam penegakan hukum, yaitu mengedepankan fakta dan bukti yang kuat tanpa terjebak pada asumsi atau framing yang salah. “Dakwah JPU tidak menyebutkan Budi Arie tahu, apalagi menerima uang haram tersebut,” ujar Handoko, sambil mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh opini yang tidak berdasar.

Ia menambahkan bahwa framing negatif dan pembelokkan fakta hanya akan mencederai nama baik seseorang secara tidak adil. “Stop narasi sesat dan framing jahat untuk mendiskreditkan siapa pun, termasuk bagi Budi Arie Setiadi,” tegas Handoko. Ia juga meminta publik menghargai proses hukum yang sedang berlangsung secara terbuka dan adil.

Tindak Lanjut Kasus Budi Arie Setiadi

Kasus judi online ini menjadi sorotan bukan hanya karena melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tetapi juga karena munculnya nama Budi Arie Setiadi dalam dakwaan sebagai sosok yang diduga menerima setoran dari praktik pengamanan situs judi. Pakar hukum menilai bahwa perkembangan persidangan harus dijadikan landasan untuk membuka penyelidikan baru jika ditemukan fakta-fakta yang mendukung tuduhan tersebut.

Kepolisian diharapkan tidak ragu untuk menindaklanjuti bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan menegakkan hukum secara tegas. “Harusnya sekarang polisi berani, masak gak berani,” kata pakar hukum itu menegaskan keberanian aparat dalam menegakkan keadilan.

Kesimpulan

Kasus ini masih dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sejumlah terdakwa yang turut disidang, seperti Zulkarnaen Apriliantony dan Adhi Kismanto. Nama Budi Arie sebagai mantan pejabat tinggi negara yang disebut dalam dakwaan menggarisbawahi pentingnya transparansi dan objektivitas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pernyataan resmi penegak hukum menegaskan bahwa dakwaan hanya didasarkan pada fakta yang ditemukan melalui penyidikan profesional, bukan asumsi semata. Dengan demikian, masyarakat dihimbau untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menghindari spekulasi yang dapat merugikan pihak yang terkait secara tidak adil. “Penuntut umum tidak boleh lari dari fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara,” demikian ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung.

Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang informasi-informasi viral terupdate lainnya hanya di POS VIRAL.


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Pertama dari okezone.com
  • Gambar Kedua dari antara.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tele Grup
Channel WA
Grup FB
Search