Terkuak praktik dinasti politik di Kalimantan Timur, di mana keluarga Gubernur Rudy Mas’ud menguasai sejumlah jabatan strategis di daerah.
Isu ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan di kalangan mahasiswa serta akademisi mengenai transparansi dan mekanisme check and balance. Meskipun Gubernur membantah adanya politik dinasti, publik terus memantau pengaruh kekerabatan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Temukan rangkuman informasi paling menarik dan sedang viral di bawah ini yang siap menambah wawasan Anda, hanya di POS VIRAL!
Politik Dinasti Jadi Sorotan di Tengah Polemik Mobil Dinas Kaltim
Isu dugaan politik dinasti kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Polemik muncul bersamaan dengan pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Selain pengadaan kendaraan, perhatian masyarakat tertuju pada komposisi jabatan sejumlah kerabat dekat Gubernur Rudy Mas’ud. Mereka menduduki posisi strategis baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme check and balance.
Sejumlah kalangan, termasuk mahasiswa dan akademisi, menilai kondisi ini berpotensi memunculkan persepsi publik bahwa ada praktik politik dinasti di Kaltim. Kritik ini menjadi topik hangat di media sosial dan ruang publik lokal.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Deretan Kerabat Rudy Mas’ud di Kursi Strategis
Beberapa kerabat Rudy Mas’ud memang menjabat posisi publik penting di Kaltim maupun nasional. Istri Rudy, Syarifah Suraidah Harum, kini menjabat Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim. Ia maju pada Pemilu 2024 setelah Rudy melepas kursinya di DPR RI untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Kaltim.
Selain itu, Hasanuddin Mas’ud, kakak Rudy, menjabat Ketua DPRD Kalimantan Timur, sementara Rahmad Mas’ud, saudara Rudy, menjabat Wali Kota Balikpapan. Syahariah Mas’ud, kerabat lain, juga duduk sebagai anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Penajam Paser Utara dan Paser.
Kerabat lainnya, Abdul Gafur Mas’ud, adik Rudy, pernah menjabat Bupati Penajam Paser Utara periode 2018–2022. Masa jabatannya berakhir setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2022. Susunan jabatan keluarga ini menjadi fokus kritik terhadap potensi melemahnya mekanisme pengawasan pemerintah daerah.
Baca Juga: Hujan Dan Tangis Pecah! Suasana Haru Warnai Pemakaman Vidi Aldiano di Tanah Kusir
Gubernur Kaltim Tegaskan Tak Ada Politik Dinasti
Menanggapi isu politik dinasti, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa tidak ada praktik semacam itu di lingkungan pemerintahannya. Ia menekankan bahwa dirinya dan kerabatnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme demokratis.
Pernyataan itu disampaikan merespons aksi demonstrasi mahasiswa di Samarinda, Senin (23/2/2026). “Kami tidak ada politik dinasti. Kami tidak ada politik seperti itu,” ujarnya.
“Rudy menegaskan bahwa konstitusi menjamin hak politik setiap warga negara. ‘Semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat memilih dan dipilih,’ ujar Gubernur, sambil menekankan bahwa keterlibatan kerabatnya dalam jabatan publik sepenuhnya legal.
Pandangan Akademisi Tentang Politik Dinasti
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, menjelaskan bahwa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan aturan Pilkada, tidak melarang secara eksplisit praktik politik dinasti.
Menurutnya, dalam sistem pemerintahan daerah, fungsi eksekutif dan legislatif berbeda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah provinsi menjalankan fungsi eksekutif, sementara DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Kalau relasi personal atau kekerabatan memengaruhi fungsi kontrol DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah, maka publik yang dirugikan. Check and balance bisa melemah,” kata Saipul. Pernyataan ini menjadi peringatan penting terkait transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan daerah.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari regional.kompas.com
- Gambar Kedua dari nomorsatukaltim.disway.id