Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi nonaktifkan kepsek SMAN 9 Tambun Selatan, menjadi sorotan setelah ratusan pelajar melakukan aksi demo.
Menggelar transparansi dan menyoroti dugaan praktik pungutan liar serta pengadaan barang fiktif yang terjadi di sekolah mereka. Dibawah ini POS VIRAL akan membahas penonaktifan ini merupakan respons pemerintah terhadap aspirasi siswa yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap manajemen keuangan dan pelayanan di sekolah.
Aksi Demonstrasi Pelajar Sebagai Pemicu Penonaktifan
Pada tanggal 3 Juni 2025, ratusan siswa SMAN 9 Tambun Selatan mengadakan aksi unjuk rasa di halaman sekolah sebagai bentuk kekecewaan terhadap dugaan pungutan liar yang terjadi dalam bentuk sumbangan sukarela tetapi dilakukan secara rutin dan terkesan dipaksakan. Para pelajar menyoroti beberapa praktik yang diduga menyimpang, seperti pengadaan snack fiktif yang bukti penerimaannya dipalsukan.
Pungutan untuk pembangunan gedung dan pembelian AC untuk mushala yang sampai saat ini belum terealisasi. Aksi ini berhasil menarik perhatian pemerintah provinsi hingga Gubernur Dedi Mulyadi mengambil sikap tegas dengan menonaktifkan kepala sekolah untuk mendukung proses audit yang sedang berjalan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo KAWAL TIMNAS lolos PIALA DUNIA, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS tanpa berlangganan melalui aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Dugaan Praktik Pungutan Liar & Pengadaan Barang Fiktif
Para siswa menilai bahwa selama beberapa tahun terakhir, terdapat pengelolaan dana yang tidak transparan di sekolah. Pengadaan snack fiktif menjadi salah satu titik utama protes, di mana siswa dipaksa menandatangani bukti penerimaan barang yang sebenarnya tidak ada.
Selain itu, sumbangan untuk proyek pembangunan gedung dan peralatan pendingin ruangan mushala yang dikumpulkan dari murid. Orang tua tidak menunjukkan hasil nyata sehingga menimbulkan keraguan akan penggunaan dana tersebut. Praktik tersebut dianggap pungutan liar berkedok sumbangan yang merugikan siswa dan keluarga mereka secara finansial.
Baca Juga:
Respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Menanggapi tuntutan siswa dan protes publik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil tindakan dengan menonaktifkan Kepala SMAN 9 Tambun Selatan untuk memberikan ruang leluasa dalam proses audit keuangan sekolah. Proses audit ini menjadi instrumen penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Pengelolaan dana sekolah serta menindaklanjuti berbagai tuduhan penyimpangan yang muncul. Selain itu, sejumlah guru juga dipanggil oleh Kantor Cabang Dinas Wilayah III Jawa Barat untuk memberikan keterangan. Terkait masalah internal di sekolah tersebut, memperlihatkan langkah serius pemerintah dalam menangani kasus ini.
Kondisi Internal Sekolah Pasca Penonaktifan Kepala Sekolah
Setelah penonaktifan Kurniawati, diketahui bahwa kepala sekolah tersebut tidak masuk ke sekolah selama dua hari berturut-turut dan tidak memberikan pemberitahuan kepada pihak sekolah. Meskipun demikian, kegiatan akademik di SMAN 9 Tambun Selatan tetap berjalan seperti biasa tanpa gangguan berarti.
Sekolah juga sedang membahas sosok pengganti sementara untuk posisi kepala sekolah agar pelayanan pendidikan tetap terjaga dan suasana sekolah kembali kondusif. Siswa dan guru berharap kepala sekolah baru dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan transparansi serta kualitas pengelolaan sekolah.
Kondisi Fasilitas dan Keluhan Siswa
Selain masalah keuangan, para pelajar juga mengeluhkan kondisi fasilitas di sekolah yang sangat memprihatinkan, terutama di ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Ruang UKS hanya dilengkapi meja tanpa kursi dan kasur, serta tidak tersedia suplai obat-obatan selama dua bulan terakhir.
Pengurus UKS bahkan harus mengeluarkan biaya pribadi untuk memenuhi kebutuhan dasar pengobatan di sekolah. Kondisi tersebut menambah ketidakpuasan pelajar dan menjadi bagian dari tuntutan dalam aksi demonstrasi mereka. Menunjukkan bahwa persoalan di SMAN 9 Tambun Selatan bukan hanya soal dana tetapi juga manajemen fasilitas pendidikan.
Kesimpulan
Gubernur Dedi Mulyadi nonaktifkan kepsek SMAN 9 Tambun Selatan, mencerminkan respons cepat pemerintah terhadap kekecewaan pelajar yang melahirkan protes melalui demonstrasi. Tindakan ini diharapkan dapat membongkar dugaan praktik pungutan liar serta memperbaiki tata kelola sekolah. Demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih transparan, adil, dan nyaman bagi seluruh civitas akademika.
Proses audit serta pergantian kepemimpinan diharapkan dapat membuka lembaran baru bagi SMAN 9 Tambun Selatan. Pemerintah dan warga sekolah kini menunggu hasil audit dan langkah-langkah selanjutnya agar kepercayaan dan kualitas pendidikan dapat dikembalikan. Simak dan ikuti terus informasi terlengkap tentang Berita Viral yang akan kami berikan setiap harinya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari surabaya.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari megapolitan.kompas.com