Istana mengonfirmasi Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo setelah pertemuan 2,5 jam, tetapi statusnya tak berubah sebagai wakil presiden RI.
Kabar ini langsung menyita perhatian publik pada Selasa, 10 November 2026. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran Rakabuming Raka bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan dinamika politik dan persoalan hukum yang tengah menyeret namanya.
Pertemuan tersebut berlangsung cukup lama. Di tengah berbagai tekanan, pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran pun memunculkan pertanyaan baru tentang kelanjutan posisinya di pemerintahan. Simak ulasan lengkapnya dari POS VIRAL.
Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Prasetyo juga menegaskan bahwa Prabowo tidak menolak niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran untuk menghadapi persoalan yang berkembang.
Pernyataan Istana ini sekaligus memperjelas bahwa kabar tersebut bukan sekadar spekulasi media sosial. Namun, penyampaian niat mundur belum berarti Gibran sudah resmi meninggalkan jabatannya.
Polemik Dokumen Pendidikan Memicu Tekanan Politik
Persoalan ini berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang menyeret sejumlah proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Putusan kedua lembaga tersebut memicu perdebatan baru mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai wakil presiden.
Situasi itu juga memunculkan desakan dari sejumlah anggota DPR. Mereka mulai menggalang dukungan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat atau HMP guna menindaklanjuti persoalan tersebut.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Helikopter Water Bombing Jatuh di Sungai Barito, Satu Kru Dilaporkan Meninggal Dunia
Prabowo Beri Masukan, Gibran Pilih Tempuh Jalur Hukum
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Prabowo menyarankan agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gibran pun menyampaikan bahwa dirinya siap menghadirkan dokumen pendidikan dari tingkat SD hingga S1.
Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan hukum masih menjadi bagian penting dari keputusan politik yang sedang dihadapinya.
Apakah Gibran Benar-Benar Akan Mundur?
Hingga 11 November 2026, masyarakat perlu memahami bahwa Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. Pernyataan niat mundur tidak otomatis mengakhiri masa jabatannya karena pengunduran diri harus mengikuti mekanisme konstitusi.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Gibran berikutnya dan bagaimana pemerintah menyikapi perkembangan tersebut.
Apakah Gibran akan tetap bertahan sambil memperjuangkan persoalan hukumnya, atau justru mengambil keputusan berbeda? Perkembangan selanjutnya tentu menarik untuk terus diikuti.