Video perempuan yang diduga menghina Al-Quran di NTB viral di media sosial, ahli bahasa mengungkap hasil analisis terkait makna ucapan dalam video tersebut.
Namun, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan isi percakapan tanpa memahami konteks secara utuh.
Pemerintah juga mengajak masyarakat mengedepankan sikap tabayun dan menyerahkan proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Langkah itu bertujuan menjaga suasana tetap kondusif sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat. Simak ulasan lengkapnya dari POS VIRAL.
Pemprov NTB Ajak Warga Lebih Bijak Menyikapi Video Viral
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, mengingatkan masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak. Ia meminta masyarakat memeriksa informasi dari berbagai sumber sebelum memberikan penilaian atau menyebarkannya kepada orang lain.
Menurut Ahsanul, potongan video sering kali tidak menampilkan keseluruhan percakapan. Karena itu, masyarakat perlu memahami konteks pembicaraan secara lengkap agar tidak muncul kesimpulan yang keliru.
Ia juga mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak membentuk opini sebelum penyidik menyelesaikan pemeriksaan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Ahli Bahasa Mengkaji Isi Percakapan Secara Menyeluruh
Pemerintah Provinsi NTB berkoordinasi dengan Subdirektorat V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB untuk menelusuri isi video tersebut. Tim kemudian melibatkan ahli bahasa agar dapat mengkaji setiap kalimat secara objektif.
Ahli bahasa meneliti struktur kalimat, pilihan kata, makna tuturan, serta hubungan antarkalimat dalam percakapan berbahasa Sasak tersebut. Dari hasil kajian itu, ahli bahasa menyimpulkan bahwa ucapan yang ramai diperbincangkan tidak mengarah pada penghinaan terhadap Al-Quran.
Tim juga mencermati sejumlah kalimat yang menjadi perhatian publik agar masyarakat memperoleh penjelasan berdasarkan kaidah bahasa, bukan sekadar asumsi.
Konteks Percakapan Menjadi Fokus Utama Analisis
Ahli bahasa menjelaskan bahwa kalimat “Al-Quran bukan buku” menegaskan kedudukan Al-Quran sebagai kitab suci yang berbeda dari buku biasa. Kalimat tersebut tidak menyerang atau merendahkan Al-Quran.
Ahli bahasa juga menjelaskan bahwa penggunaan kata ganti “kamu” menunjukkan sasaran kritik mengarah kepada lawan bicara. Penutur menyampaikan kritik kepada seseorang yang dianggap menggunakan atau mengatasnamakan Al-Quran secara tidak tepat, bukan kepada Al-Quran itu sendiri.
Melalui analisis tersebut, ahli bahasa menempatkan konteks percakapan sebagai dasar utama dalam memahami makna setiap kalimat.
Pemerintah Serahkan Penilaian Hukum kepada Aparat
Ahsanul Khalik menegaskan bahwa pemerintah hanya menyampaikan hasil kajian linguistik kepada masyarakat. Pemerintah tidak mengambil kewenangan penyidik ataupun memberikan kesimpulan hukum terhadap perkara tersebut.
Penyidik akan memeriksa seluruh alat bukti, meminta keterangan saksi, serta menilai hasil pemeriksaan sesuai aturan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum memegang kewenangan penuh untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.
Karena itu, pemerintah meminta masyarakat menghormati seluruh tahapan proses hukum hingga aparat menyampaikan hasil akhirnya.
Tabayun dan Bijak Bermedia Sosial Perlu Terus Dijaga
Kasus ini menunjukkan bahwa informasi yang beredar di media sosial dapat memicu berbagai reaksi dalam waktu singkat. Masyarakat perlu memeriksa sumber informasi dan memahami konteks sebelum menyampaikan pendapat di ruang publik.
Pemerintah NTB terus mengajak masyarakat mengutamakan tabayun, menjaga persatuan, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Sikap tersebut membantu menciptakan suasana yang lebih tenang sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman.
Dengan menghormati proses hukum dan mengedepankan sikap bijak, masyarakat dapat menjaga kerukunan tanpa mengabaikan fakta maupun ketentuan hukum yang berlaku.