Wali Kota Madiun, Maidi, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan penerimaan “uang jatah” proyek dan dana CSR di wilayah Madiun.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan Maidi memiliki total kekayaan bersih Rp16,9 miliar, didominasi aset tanah dan bangunan, kendaraan, serta kas. Selain Maidi, KPK juga menahan 14 orang lainnya, termasuk PNS Pemkot Madiun. POS VIRAL hadir untuk membahas kejadian paling update dan momen viral yang sedang trending.
Wali Kota Madiun Maidi Ditangkap KPK dalam OTT
Wali Kota Madiun, Maidi, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Penangkapan ini dilakukan di tengah proses hukum yang sedang berjalan dan menambah daftar pejabat daerah yang terseret kasus dugaan korupsi.
OTT terhadap Maidi termasuk salah satu kasus besar di awal tahun 2026. KPK sebelumnya juga menangkap lima orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Penangkapan Maidi sekaligus menjadi OTT kedua KPK di tahun ini, menegaskan bahwa lembaga anti rasuah tetap aktif.
Selain Maidi, KPK juga menahan 14 orang lainnya yang terdiri dari pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Madiun dan pihak swasta. “Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Nikmati Keseruan Nonton Bola, Akses Tanpa Batas, dengan cara LIVE STREAMING GRATIS aplikasi Shotsgoal. Segera download!
Kekayaan Wali Kota Maidi Terungkap
Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan bahwa Maidi memiliki total kekayaan bersih sekitar Rp16,9 miliar. Berdasarkan laporan khusus saat awal menjabat pada 2 April 2025, total harta kekayaan Maidi tercatat Rp18,2 miliar dengan jumlah utang Rp1,3 miliar.
Mayoritas kekayaan Maidi berasal dari aset tanah dan bangunan dengan total nilai Rp16,07 miliar. Properti tersebut tersebar di wilayah Madiun, Magetan, dan Ngawi, dan sebagian besar dilaporkan merupakan hasil kekayaan sendiri. Kepemilikan properti ini menegaskan dominasi aset tidak bergerak dalam portofolio kekayaan wali kota tersebut.
Selain properti, Maidi juga memiliki kendaraan dan alat transportasi senilai Rp647 juta, termasuk Honda CR-V tahun 2015, Toyota Kijang Innova Reborn 2019, dan Nissan Grand Livina 2011. Harta bergerak lainnya tercatat Rp95,8 juta, sementara kas dan setara kas mencapai Rp1,4 miliar.
Baca Juga: Viral! Tangis Haru Eva Miliani di MK, Kisah Pilu Anak Jurnalis Korban Pembakaran TNI!
Operasi Tangkap Tangan KPK dan Dugaan Korupsi
Penangkapan Maidi dilakukan terkait dugaan penerimaan “uang jatah” atau fee proyek serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Madiun. Kasus ini sedang ditindaklanjuti oleh penyidik KPK untuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat. OTT dilakukan secara tertutup agar proses penyelidikan bisa berjalan efektif.
KPK menegaskan operasi ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang konsisten. Dugaan praktik korupsi di pemerintahan daerah sering melibatkan pejabat publik dan pihak swasta, sehingga penindakan harus dilakukan secara sistematis. Operasi ini sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat publik.
Saksi dan pihak terkait lainnya akan dimintai keterangan untuk memperkuat kasus. KPK menyatakan tidak akan menoleransi penyalahgunaan wewenang dan dana publik, menegaskan prinsip zero tolerance terhadap korupsi di seluruh tingkat pemerintahan.
Respons Masyarakat dan Jalannya Hukum
Penangkapan Maidi menuai perhatian publik, khususnya masyarakat Madiun dan pemerhati antikorupsi. Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan pihak yang terbukti bersalah dijatuhi sanksi tegas sesuai peraturan. Kejadian ini juga mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan proyek pemerintah daerah.
Pihak KPK menyatakan bahwa penyidikan akan terus berjalan hingga semua bukti dikumpulkan. Maidi dan 14 orang lainnya saat ini menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan aliran dana dan memastikan pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan.
Selain penindakan hukum, kasus ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan dan proyek publik. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal diharapkan dapat mencegah praktik serupa di masa depan dan membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Selalu update dengan berita terbaru, informasi terpercaya, dan konten menarik yang kami sajikan spesial untuk Anda setiap hari hanya di POS VIRAL.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar pertama dari kompas.com
- Gambar Utama dari kompas.id